Kemenhub Utus Tim Tehnis Nilai Dermaga Lalar

Sumbawa Barat, SE-
Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui direktorat jenderal perhubungan laut mengutus tim tehnis untuk melakukan ferivikasi kelayakan operasional dermaga Labuhan lalar yang dibangun pemerintah Sumbawa Barat.

        Kedatangan tim ini, menurut kepala bidang perhubungan laut dan udara, Jhoni Hartono, yang pertama kali sejak dermaga itu dikerjakan 2009 silam. Tim itu terdiri dari ahli  kedermagaan dan sertifikasi dermaga.

       “ Tim ini akan dijadwalkan tiba Senin pekan depan,” kata, Jhoni kepada wartawan, Rabu.

       Tim itu, terdiri dari  Dcipta DP, dari Direktorat pelabuhan dan pengerukan. M.Fadly Arifin dari Biro hukum kemenhub. Selanjutnya Hadi Sholekhan Arif dan  Pudyantoro  dari direktorat perhubungan laut dan pengerukan dan kepala dermaga pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur.

       Jhoni mengemukakan, tim ferivikasi diutus khusus kementerian perhubungan untuk memastikan syarat administrasi dan ketentuan operasioanl dermaga, dan seterusnya meninjau kesiapan dermaga itu dari dekat.

        Ferivikasi diperlukan untuk memastikan dermaga lalar layak secara tehnis dan operasional. Mereka juga ikut meneliti dokumen Amdal dan Fesibility Study (VS) atau uji kelayakan. Proses ini menurut, Jhoni merupakan langkah maju ditengah ketidak pastian ijin atas operasional dermaga tadi.

        Dermaga labuhan Lalar berjarak sekitar  5 kilometer dari pusat ibu kota Taliwang atau berjarak 33 kilometer dari pusat tambang di Benete. Sejak tahun 1959 labuhan lalar telah memiliki hubungan perdagangan laut dengan sejumlah pulau lain di NTB.  Sebelumnya, dermaga kapal Roro juga sempat dibangun. Ini terbukti dengan berdirinya bekas kantor bea dan cukai disana dan pos polisi.

       Seiring perjalan waktu, labuhan lalar juga tak jarang disinggahi kapal roro hingga kapal barang berkapasitas 1500 GT. Atas dasar sejarah itulah pemerintah merencanakan pembangunan dermaga ini demi untuk memperkuat jalur perdagangan antara Sumbawa Barat dengan daerah lain, baik di NTB maupun luar NTB.(andy)

Berkasus, Pemerintah Tunda Umumkan Tes Newmont

Sumbawa Barat, SE

 Pemerintah daerah Sumbawa Barat melaporkan kemungkinan besar pengumuman tes rekrutmen karyawan Non skill Newmont dilingkar tambang akan ditunda menyusul laporan media terkait dugaan kecurangan rekrutmen itu.

        Kepala Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumbawa Barat, Manawari, di Taliwang, Rabu, mengatakan informasi terkait dugaan kecurangan tersebut sebenarnya telah ia terima, tapi hanya melalui Sort Missage Service (SMS). Awalnya, laporan itu belum dapat ditindak lanjuti sebab bukan laporan resmi  yang bisa dipertanggung jawabkan.

       “ Tapi setelah ada laporan media dan berita sudah ditulis dibeberapa Koran, Pengumuman itu kemungkinan kami tunda. Tentu saja kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu,” terangnya, menjawab wartawan dikantornya.

           Kepala dinas mengaku sesuai ketentuan, ferivikasi adminsitratif sepenuhnya dilakukan tim Adhoc yang terdiri dari kepala desa dan tokoh masyarakat. Ferfikasi itumeliputi, identitas diri, keterangan domisili, kartu keluarga serta tempat tangal lahir.

      Memang hasil ferivikasi tim ini, kata Manawari, bukan penentu kelulusan. Seluruh kebijakan penilaian dan penentuan kelulusan ada ditangan tim terpadu.

      Pemerintah kata Manawari belakangan ini tak ingin masalah yang muncul akan mengganggu kerja tim nantinya. Apalagi isu itu sensitif dan berdampak luas atau bisa memicu kemarahan masyarakat.

           “ Semua temuan kita akan kroscek. Mungkin kita akan panggil tim Adhoc dimana desa yang diduga bermasalah, tapi itu setelah kita konsultasikan kepada internal tim terpadu lainnya,”katanya, panjang lebar.

     Dugaan kecurangan atas rekrutmen karyawan Newmont sebelumnya dirilies media massa. Sejumlah Koran terbitan regional memberitakan bahwa  sejumlah anak dan keluarga pejabat serta karyawan Newmont ternyata diluluskan. Sebelumnya, kelulusan memicu reaksi negatif pencari kerja lokal. Secara etika dan sistemik, kelulusan itu dicurigai tidak prosedural dan dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial yang luas.

        Sedianya, pemerintah Sumbawa Barat bersama tim terpadu berencana mengumumkan hasil kelulusan rekrutmen karyawan Newmont, Senin pekan depan namun terpkasa ditunda menyusul menucuatnya kasus tadi. Pengumuman kelulusan itu sedianya untuk kawasan lingkar tambang, Yakni, Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Bersamaan dengan itu, tim terpadu juga mengumumkan jadwal proses tes di Kecamatan Taliwang dan sekitarnya.(ndy)

Kapolres KSB : Internal Polri Harus Bebas Narkoba

Sumbawa Barat, SE

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Muh Suryo Saputro, di Taliwang, Rabu, mengemukakan internal Polri harus bebas dari pemakai dan peredaran Narkoba sebelum melakukan langkah pemberantasan diluar.

      Menjawab maraknya peredaran dan  penggunaan Narkoba oknum perwira dan anggota Kepolisian, Muh Suryo mengaku prihatin dan bertekat melakukan perbaikan citra justru dari internalnya sendiri.

       “ Dulu berdasarkan catatan kami, seorang anggota kami pernah terlibat kasus Narkoba. Itu sudah kami proses hukum dengan menjalani persidangan bahkan telah menjadi terpidana,” katanya, optimis jika dengan pembinaan yang tepat, citra Polri akan kembali bebas dari predikat buruk pengguna Narkoba.

       Sejauh ini kasus Narkoba di Sumbawa Barat tidak tinggi, namun tiap tahun peredarannya masih saja ada. Makanya, selain butuh peran Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) untuk mencegah peredaran Narkoba, kepolisian juga butuh bantuan masyarakat.

        Anggota Polri yang terlibat kasus Narkoba, kata Kapolres, tidak hanya dijerat dengan pasal undang-undang Narkotika namun juga menjalani sidang disiplin dan kode etik. Bahkan, beberapa anggota Polri di lingkup Polda NTB telah diberhentikan secara tidak hormat.

        Menjawab harapan publik agar Polri melakukan tes urine (air seni) terharadap anggotanya, Kapolres mengaku sangat mendorong itu. Hanya saja, peralatan untuk tes ini terbilang sangat mahal. Untuk mengetahui hasilnya saja, kepolisian harus melakukan uji  labalotorium terlebih dahulu.

        “ Apapun upaya pembersihan internal akan kami lakukan. Saat ini BNK dan Kepolisian masih sebatas melakukan sosialisasi dan himbauan,” demikian, Kapolres.

          Predikat buruk  internal Polri mulai merebak akhir-akhir ini. Sorotan publik terus saja menghantam sejumlah Perwira kepolisian yang dilaporkan media terlibat Narkoba. Berdasarkan catatan media, pertengahan tahun 2011 lalu, kasus Narkoba juga pernah membelit seorang anggota Polri di Polres Sumbawa Besar. (ndy)