Soal Tapal Batas, Sumbawa dan KSB Beda Bukti

Sumbawa Besar,SE.
Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sama-sama mengajukan bukti-bukti autentik ke Gubernur NTB dibarengi surat tembusan ke Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri terkait penentuan tapal batas wilayah Sumbawa dan KSB. Bukti- bukti yang diajukan oleh kedua pihak ternyata banyak perbedaan.
Kabag Pemerintahan Kabupaten Sumbawa melalui Kasubag Pertanahan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, memaparkan,  Pemkab KSB hanya mengajukan bukti-bukti dalam bentuk  surat menyurat ke Gubernur NTB. Sedangkan Pemkab Sumbawa telah mengajukan bukti-bukti dalam bentuk peta buatan Belanda tahun 1916, peta administrasi Sumbawa tahun 1990, peta penggunaan tanah tahun 1992, peta tata batas kawasan hutan tahun 1993 dan bukti-bukti autentik lainnya.
 “Bukti yang kami ajukan berbeda dengan bukti yang diajukan oleh Pemkap KSB selama ini Pemkab KSB hanya bersurat saja ke Gubernur,” pungkasnya.(ch)

Tenaga Honor K-2 Penuhi Syarat Hanya 20 Persen

Dompu, SE
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu, H Moch Syai’un, dalam acara pembinaan aparatur, Kamis (1/11) mengungkapkan, saat ini di Kabupaten Dompu, banyak bergentayangan calo yang menjanjikan kelulusan CPNS. Hal itu lantaran, sudah ada signal dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (Kemen PAN dan RB), sebanyak 20 persen dari 791 tenaga honor tersisa katagori 2 (K-2), memenuhi persyaratan.
Ia meminta kepada para tenaga honor yang masuk dalam K-2, untuk tidak tertipu oleh ulah calo tersebut. Ia juga meminta jika ditemukan ada praktek-praktek yang menawarkan kelulusan, diminta untuk melaporkan ke kepolisian. Dari data yang di dapat Syai’un, kebanyakan yang menjadi calo tersebut adalah pegawai dilingkup pemkab Dompu sendiri.
 “Konyolnya lagi, yang menjadi calo itu pegawai sendiri baik yang bertugas pada fungsional dan struktural. Mereka bergerilya di kecamatan-kecamatan dengan menawarkan kelulusan asal mau membayar Rp20 juta,” katanya.
Syai’un menambahkan, rata-rata para calo yang bergentayangan tersebut, mematok harga hingga Rp20 juta per orang. Bahkan, dalam menjalankan aksinya, calo tersebut meminta uang muka sebesar Rp10 juta dan sisanya akan diminta jika namanya keluar. Namun sayangnya, mantan kepala Dinas Kesehatan kabupaten Dompu ini, enggan membeberkan nama-nama pegawai yang terlibat percaloan tersebut.
Ia menegaskan, sebetulnya keinginan kuat dirinya untuk meloloskan 791 tenaga honor K-2 tersebut, namun lantaran dari data yang disulkukan, hanya terpenuhi sebanyak 20 persen saja. Ia mengingatkan kepada tenaga honorer K-2, jika memang namanya lolos dalam pengusulan tersebut, itu lantaran memang persyaratan yang dikirim telah memenuhi standar.
 “Jika tenaga honor K-2 itu nanti masuk dalam 20 persen, itu bukan lantaran bantuan siapapun, termasuk saya. Itu karena memang persyaratannya sesuai,” katanya.
Syai’un tidak bisa memastikan meski dalam usulan namanya lolos memenuhi persyaratan, di jamin akan diangkat menjadi CPNS. Tenaga honor K-2, nantinya setelah lolos persyaratan akan menjalani tes CPNS, layaknya peserta dari umum.(ant)

Ricuh, Demo FKPPS di Kantor PTNNT

Sumbawa Besar, SE.
Unjuk rasa tiga LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pergerakan Penyelamat Samawa (FKPPS) di Kantor Perwakilan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) Sumbawa Besar, Kamis (1/11) berlangsung ricuh. Massa bersitegang  dengan aparat Kepolisian.
Aksi saling dorong pun tidak terelakan. Massa mencoba mendobrak brigade Pasukan anti Huru Hara (PHH) tapi tidak bisa menembus kokohnya pagar betis yang digalang polisi.
Koordinator aksi tersebut, Abdul Haris Munandar, terus memberikan semangat kepada teman-temannya untuk terus merangsek masuk ke dalam halaman kantor perwakilan PTNNT. Bahkan demonstran melempar telur ke kantor PTNNT.
 “Maju terus, maju, dobrak, dobrak. Jangan berbuat kasar kepada masyarakat hanya untuk kepentingan Newmont,” teriak Haris.
Dalam orasinya, Haris meminta agar beberapa orang karyawan PTNNT bersedia menemui demonstran. Tapi tidak satupun yang menanggapinya. Bahkan seorang eks pegiat LSM yang kini menjadi karyawan PTNNT menjadi bulan-bulanan pendemo.
Salah seorang orator, Andri Taufik, mengatasnamakan Komunitas Pemuda Cenderawasih yang ikut ambil bagian dalam aksi ini menegaskan, pihaknya meminta supaya kepemilikan saham PTNNT bagi daerah bukan 31 persen tapi 40 persen.
“Ini dimaksudkan agar daerah memiliki posisi tawar yang strategis dalam membuat kebijakan di dalam perusahaan,” katanya.
Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan, jangan hanya dengan program fisik seperti yang telah dilakukan, karena manfaatnya kurang terasa oleh masyarakat. Hanya segelintir orang yang bisa menikmati. Misalnya pembangunan GOR yang pemanfataannya harus disewa.
 “Apa ini pemberdayaan? Harus yang bisa dimanfaatkan secara kemanusiaan dong. Masyarakat jangan dipetak-petakan. Kami harap saham bisa 40 persen supaya masyarakat sejahtera,” tukasnya.
Dikatakan, eksplorasi yang sedang dilakukan saat ini akan berimbas pada eksploitasi. Maka dari itu, PTNNT diminta untuk tidak sekedar mengumbar janji karena masyarakat sudah bosan dengan janji. “Jika ini tidak dilaksanakan, maka kami menuntut supaya eksplorasi dihentikan saja,” pungkasnya. (ch)