Sekda KSB : Ada LSM Dibalik Tambang Brang Ene

Sumbawa Barat, SE- Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, W. Musyafirin, secara gamblang  menyebutkan bahwa ada LSM dibalik beroperasinya  perusahaan tambang di Brang Ene.

         Berbicara dalam acara sosialiasi pemerintah  terkait aksi protes masyarakat Brang Ene menolak aktifitas tambang, Sekda mengemukakan, kasus tambang di Brang Ene murni masalah tehnis. Sebaiknya, katanya, semua pihak tidak membawa masalah ini ke ranah politis.

          “ Saya tahu protes masyarakat akibat tambang itu karena ada LSM. Ada LSM terkait keberadaan tambang . Karena saya tahu ada Kamaruddin dan Sadiksyah, itu informasi saya terima,” katanya, kepada puluhan warga dan tokoh masyarakat setempat diruang pertemuan Setda setempat.

        Sekda juga menjelaskan langkah langkah yang  ditempuh pemerintah terkait keberadaan operasi PT Bumi Agung dan PT AKAS. Ia memint amasalah tuntutan warga dikembalikan kepada porsinya, tidak dibiaskan ke bukan masalah ini. Yakni, syarat-syarat operasi serta dampak kerusakan akibat operasi perusahaan itu.

       Sekda meminta semua pihak harus melihat masalah tambang Brang Ene lebuh banyak merusak atau menguntungkan. Pemerintah katanya, bertugas memastikan apakah investasi tambang di Brang Ene harus menjamin keselamatan dan keamanan bendungan serta pertanian warga.

     “ Nah LH dan ESDM sudah pastikan tambang disana aman,” katanya.

      Sementara itu, Iwan Irawan, ketua BPD Desa Mura mengatakan, pemerintah daerah utamnya ESDM dan LH tidak memiliki data dan alasan yang kuat untuk mempertahankan operasi perusahaan itu. Ia menuduh, ijin operasi tambang dipaksakan untuk dikeluarkan. Opwerasi itu tanpa AMDAL dan sosialisasi.

     “ Kami sudah berulang kali berkoordinasi bertanya kepada para pihak, dari perusahaan,ESDM, LH hingga masyarakat. Perwakilan masyarakat bahan turun survey melakukan investigasi. Semua perijinan yang dikeluarkan tidak sesuai aturan. Perusahaan itu merusak,” katanya.

       Iwan menuduh Sekda KSB asal ngomong dan memojokkan LSM tanpa data. Tuduhan bahwa Kamaruddin dan Syadiksyah sebagai LSM yang berada dibalik investasi tambang itu terkesan asal asalan. Bagi Iwan,  keduanya adalah management Perusda bukan LSM.

       “ Sekda ini jelas memojokkan LSM, kami keberatan. Ini mencerminkan pemerintah bekerja tanpa dasar dan professional,”akunya.

          Rapat yang mengagendakan sosialisasi akhirnya kembali deadlock. Masyarakat tetap saja menolak keberadaan tambang itu kendati pemerintah berjanji melakukan pengkajian.

      Sementara itu, Kamaruddin dan Syadiksah Direktur Perusda mengaku  tidak berkepentingan dan berada dibalik operasi perusahaan itu di Brang Ene. Keduanya membenarkan memang, bahwa telah memfasilitasi investor untuk keperluan lokasi. Keduanya merekomendasikan lokasi tanah di Brang Ene, itupun berdasarkan permintaan pejabat pemerintah sendiri.(Andy Syaputra)