Minggu, 21 Oktober 2012

Sekda Sumbawa Sebut 5 Hari Kerja Masih Efektif



Sumbawa Besar, SE.
Program Lima Hari Kerja (LHK) yang saat ini sedang diujicobakan oleh Pemda Sumbawa, dinilai efektif untuk meningkatkan produktifitas aparatur.
Menurut Sekda Sumbawa, Rasyidi, dari sisi kinerja penerapan LHK memberikan kemajuan.
“Dari hasil evaluasi sementara, justeru di sore hari produktifitas cukup tinggi karena tamu-tamu sudah berkurang dan sampai malam bisa bekerja,” sebut Sekda.
Kedepan, program tersebut akan dievaluasi kembali. Kalau memang memberikan suatu dampak positif untuk pelayanan dan peningkatan kinerja, maka Pemda Sumbawa akan memberlakukan lebih lama.(KN)

Pemkab Sumbawa Masih Kaji Opsi Divestasi Saham


Sumbawa Besar, SE.
Rencana pembelian sisa divestasi saham 7 persen PTNNT oleh Pemda Sumbawa sejauh ini masih sebatas kajian. Pemda Sumbawa juga  masih menunggu hasil permohonan Gubernur NTB ke Pemerintah pusat. “Sedang menunggu permohonan ke Pempus agar divestasi bisa dibeli Pemda. Yang jelas sudah mulai bekerja. Di Propinsi, tingkat Pemda maupun para professional sedang menyusun skema yang akan dilakukan,” ungkap Sekda Sumbawa, Drs H Rasyidi kepada wartawan Jumat pecan lalu.
Sambil menunggu jawaban pempus, lanjut Rasyidi,  manakala ada persetujuan maka Gubernur akan membicarakannya dengan dua Pemda dan legislatifnya untuk memilih skema yang terbaik.
Terkait saran Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, supaya saham tersebut sebaiknya dibeli Pemerintah Pusat, dengan konsekuensi Sumbawa sebagai daerah penghasil mendapatkan kompensasi mega proyek skala nasional, Sekda menegaskan, bahwa harapan itu tetap akan dipertimbangkan.
 “Kita hargai. Tapi kesimpulan finalnya tentu pada keputusan para pihak. Hargai usul saran dari semua pihak, tapi ikuti keputusan bersama,” tandasnya.
Lebih jauh diakuinya, Pemprop NTB dan Kabupaten Sumbawa tidak akan melupakan keberadaan Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai salah satu daerah penghasil. Sehingga pelibatan KSB dipikir sangat strategis.
“Popsi-opsi yang akan dilakukan tetap pada keputusan bersama dan hasil perkembangan di lapangan,” pungkasnya.(KN)

Pasar Tani Diharapan Perpendek Rantai Distribusi



Sumbawa Besar, SE.
Kegiatan Pasar Tani yang diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi serta mendekatkan masyarakat penghasil produk pertanian dengan konsumen.
“Kita coba untuk meretas panjangnya alur distribusi hasil atupun olahan produk pertanian ke konsumen. Sehingga, harganya dapat lebih murah dibandingkan di tempat transaksi lain,” ujar Kasi Pemasaran Hasil pada Bidang Usaha Pertanian, Irine Silriani, MM., kepada wartawan.
Menurutnya, kegiatan yang bertemakan “Pasar Tani Mampis Rungan” ini dan digelar di halaman kantor Distan, untuk sementara digelar setiap hari jumat. Produk-produk yang ditawarkan, antara lain berupa sayur, buah dan produk olahan hasil pertanian.
 “Sementara ini, limit waktu kegiatan masih terbatas. Salain itu, pengisi kegiatan ini masih dari beberapa kecamatan sekitar kota Sumbawa, seperti Kecamatan Badas dan Unter Iwes. Namun, anggota kegiatan ini tersebut di seluruh Sumbawa,” katanya.
Diakuinya, kendati belum optimal, kegiatan ini cukup mendapat respon positif dari masyarakat. Sehingga kedepan, Distan berencana menggelar kegiatan tersebut setiap hari dan ditempat yang lebih strategis.(us)

Wabup Serahkan Penghargan untuk Pendonor Darah


Sumbawa Besar, SE.
Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan memberikan penghargaan kepada puluhan pendonor darah sukarela atas partisipasinya mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. pada acara Malam Anugrah Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sumbawa, di Halaman UDD PMI Sumbawa, Kamis  malam (18/09) lalu.
Wakil Bupati Sumbawa dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap PMI.
Wabup berharap hal itu bisa ditiru kelompok pendonor lainnya, melakukan kegiatan-kegitan sosial dan bisa bekerjasama dengan UDD PMI agar bisa mengikutsertakan diri dalam kegiatan donor darah.
 “Sebab setetes darah sangat berarti untuk kemanusian, setetes darah untuk menyambung nyawa,” ungkapnya. Menurutnya, pasokan darah yang terbatas oleh karena itu melalui kelompok-kelompok profesi tertentu untuk mengadakan kegiatan donor darah. PMI dengan kemampuan dana yang terbatas masih bisa berbuat untuk kemanusian.
“Karenanya kami berharap masyarakat dapat menyumbangkan darahnya, karena berbagi bukan hanya materi tapi berbegi darah untuk orang yang membutuhkan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi berharap agar kegiatan ini terus dilaksanakan sehingga semangat untuk menyumbang darah, berbakti kepada manusia mengatasi bencana alam, dalam menyelamatkan jiwa manusia bisa terwujud.
Ia menyatakan apresiasinya terhadap pendonor darah maupun yang telah sama-sama membantu mengatasi persoalan bencana. Donor darah sukarela bisa menyelamatkan manusia dari berbagi macam penyakit serta bencana dimasa depan
“Melalui donor darah kita bisa mendeteksi penyakit lebih awal. Selain bisa saling membantu sesame manusia,” ujarnya.
Karenanya, kedepan pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik untuk Kabupaten Sumbawa juga Kabupaten Sumbawa Barat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah darah yang telah memberikan bangunan dan juga akan diberikan ambulance.  Sekda Sumbawa ini juga menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang selama ini menjadi mitra UDD PMI diantaranya kalangan perbankan BPD, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, serta PT. Daerah Maju Bersaing.
Ketua Panitia, dr. Nieta Ariyani dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, PT. Bank NTB serta seluruh mitra UDD PMI yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusian serta kegiatan Malam Anugrah UDD PMI Sumbwa.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya secara sukarela untuk tujuan kemanusian. Kategori khusus ini diberikan karena apresiasi pihak PMI kepada yang bersangkutan karena kesediannya yang selalu mendonorkan darah  sesuai dengan jadwal PMI.
“Selalu bersedia ke daerah lain untuk memenuhi panggilan PMI apabila masyarakat sedang membutuhkan tarnsfusi darah,” katanya.
Adapun penghargaan yang diberikan 10 kali donor sebanyak 13 orang yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Drs. Didi Darsani, A.Pt. Kategori 15 kali donor sebanyak 12 orang yang diserahkan oleh Sekretaris PMI Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin. Kategori 25 kali sebanyak 10 orang yang diserahkan oleh Pimpinan PT. Bank NTB Kabupaten Sumbawa. Kategori 50 kali sebanyak 2 orang, Kategori 75 kali sebanyak 1 orang, Kategori Khusus 1 orang yaitu Ahmad Fatoni yang diserahkan oleh Ketua PMI Kabupaten Sumbawa Drs. H. Rasyidi.
Serta 20 Instansi Penerima Penghargaan yang merupakan mitra UDD PMI antara lain diberikan kepada Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa, beberapa sekolah, Perbankan serta Finance, yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sumbawa. (YK)

Ketua OJK RI Bakal Kunjungi Kampus STIES



Sumbawa Besar, SE.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, DR. Muliaman Hadad serta pimpinan OJK yang lain akan berkunjung ke kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Sumbawa (STIES) di Dusun Batu Alang, Kecamatan Moyo Hulu.
“Kebetulan mereka ada program ke Bali dan NTB. Kebetulan saja, programnya ke NTB adalah Sumbawa. Sekalian mereka mau lihat perkembangan STIES yang kampusnya berdiri di samping ST3S,” ujar Pengelola Yayasan Dea Mas, DR. Zulkieflimansyah, kepada wartawan.
Menurutnya, para petinggi OJK tersebut akan melakukan sosialisasi institusi keuangan se Provinisi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan sosialisasi akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Nopember 2012 mendatang.
Setelah itu, sambung DR Zul, seminggu berikutnya, pimpinan BPK RI juga akan berkunjung ke kampus STIES.
“Kami berharap, kedatangan para petinggi Otoritas Jasa Keuangan tersebut, bisa membantu perkembangan STIES di masa yang akan datang,”pungkasnya.(DD)

Menteri KP Agendakan Penyerahan Bantuan Rp 54,3 Miliar


Mataram, SE
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif C Sutardjo mengagendakan penyerahan bantuan senilai Rp54,3 miliar lebih, ketika meninjau kawasan pesisir di pantai Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/10).
“Bantuan itu akan diserahkan secara simbolis, saat Pak Menteri berkunjung ke Pantai Kuta, Lombok Tengah, dan nilainya mencapai Rp54,3 miliar lebih,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. M. Ali Syahdan, di Mataram.
Ia mengatakan, bantuan yang akan segera diserahkan Menteri KP itu berupa biaya pemugaran infrastruktur perikanan dan kelautan, dana pembelian kapal, serta dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan dan kelautan.
Diagendakan, Menteri KP akan ikut menanam tanaman pantai, yang acaranya dikemas dalam bentuk gerakan bersih pantai dan laut serta penanggulangan bencana di kawasan pesisir.
“Acara itu, akan digelar sebelum pembukaan Kongres Nasional (Konas) VIII Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, yang akan digelar di Pulau Lombok, NTB, 22-24 Oktober 2012.
Konas di Lombok itu akan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, yang menghadirkan empat pembicara utama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Alex Retraubun, Gubernur Maluku Brigjen TNI (Purnawirawan) Karel Albert Ralahalu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Prof Dr Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan).
 Para nara sumber utama itu akan memaparkan penyerapan iptek dalam pengembangan perikanan dan keluatan, optimalisasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu.
Selain itu, revitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya bahari, dan rancang bangun pengembangan perikanan dan keluatan berbasis pesisir dan pulau-pulau kecil.
Konas VIII itu akan dipadukan dengan forum bisnis dan eksibisi berskala internasional, atau Seaweed International Business Forum and Exhibition (Seabfex) IV, yang berlokasi di Hotel Lombok Raya.
Selain itu, diagendakan Lokakarya Nasional Mitra Bahari XVI, Pertemuan Ilmiah Ikatan Sarjana Oseanografi Indonesia (ISOI) IX, Workshop Ocean Policy – Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN), dan Lokakarya Industrialisasi Usaha Garam, Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh, dan eksibisi atau pameran.
Juga akan dipandukan dengan Kongres Nasional VIII Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) III dan kegiatan lainnya.
Khusus untuk Seabfex, pejabat kementerian terkait dari 10 negara akan hadir, antara lain Jepang, Korea, Brazil, Argentina, Chili, Meksiko, China, Malaysia, Vietnam dan serta Indonesia.
Ratusan pengusaha rumput laut dari berbagai negara di dunia juga akan ke Pulau Lombok, NTB guna menghadiri Seabfex IV itu.(ant)

Komisi II Minta Dislutkan Tetap Monitor Investor


Sumbawa Besar, SE.
Komisi II DRPD Sumbawa  meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa, aktif melakukan monitoring terhadap kegiatan investor. Sehingga dapat diketahui kelanjutan investasi mereka didaerah ini.
 “Investor yang telah mengantongi izin agar dievaluasi sampoai sejauh mana progress usahanya,” ujar Fitrah Rino, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, kepada wartawan.
Jika investor yang telah mengantongi izin, namun kegiatannya jalan ditempat atau tidak lebih baik. Sebaiknya diberikan peluang kepada investor lain.
Fitra Rino juga menyoroti sejumlah fasilitas perikanan yang dinilai belum optimal pemanfaatannya karena berbagai kendala. Komisi II meminta kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan keberadaan BBI Rhee dan BBU Meno. “Saat ini saluran air dan atap BBI rusak parah. Kami telah menyetujui anggaran perbaikan fasilitas tersebut Rp 80 juta,” katanya.
Pada bagian lain Fito meminta Dislutkan segera melakukan penertiban penggunaan kompresor dan pembinaan yang diikuti dengan program alternatif. Agar nelayan nelayan yang sebelumnya mengandalkan kompresor untuk menangkap ikan, dapat bertahan dan sejahtera.
Komisi II mengapresiasikan Kabupaten Sumbawa sebagai pusat industrialisasi perikanan khususnya rumput laut. Program tersebut agar ditindaklanjuti dengan kounikasi dan koordinasi dengan pusat secara intensif serta sosialisasi program yang berkelanjutan kepada masyarakat.
 “Potensi garam kita sangat besar. Namun kita masih impor,” pungkasnya. (us)

Konas di Lombok Bahas 134 Makalah Pengelolaan Pesisir



Mataram, SE
Peserta Kongres Nasional (Konas) VIII Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, yang akan digelar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 22-24 Oktober 2012, akan membahas 134 makalah terkait.
“Peserta Konas yang digelar di Lombok mencapai sekitar 700 orang, dan akan membahas 134 makalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. M. Ali Syahdan, di Mataram.
Konas Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, merupakan pertemuan rutin dua tahunan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan, di lokasi yang berpindah-pindah.
Konas sebelumnya di 2010 digelar Ambon, Maluku, dan tahun ini merupakan kegiatan ke VIII yang dipusatkan di Pulau Lombok, NTB.
Ali mengatakan, Konas di Lombok itu akan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, yang menghadirkan empat pembicara utama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Alex Retraubun, Gubernur Maluku Brigjen TNI (Purnawirawan) Karel Albert Ralahalu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Prof Dr Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan).
Para nara sumber utama itu akan memaparkan penyerapan iptek dalam pengembangan perikanan dan keluatan, optimalisasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu.
Selain itu, revitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya bahari, dan rancang bangun pengembangan perikanan dan keluatan berbasis pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Sebelum pelaksanaan Konas di Lombok itu, ada 160 makalah terkait pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, namun setelah diseleksi tinggal 134 makalah yang akan dibahas dalam Konas itu,” ujarnya.
Para konsorsium bahari di seluruh Indonesia, juga akan terlibat aktif dalam pembahasan ratusan makalah terkait pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil itu.
Menurut Ali, Konas VIII itu akan dipadukan dengan forum bisnis dan eksibisi berskala internasional, atau Seaweed International Business Forum and Exhibition (Seabfex) IV, yang berlokasi di Hotel Lombok Raya.
Selain itu, diagendakan Lokakarya Nasional Mitra Bahari XVI, Pertemuan Ilmiah Ikatan Sarjana Oseanografi Indonesia (ISOI) IX, Workshop Ocean Policy – Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN), dan Lokakarya Industrialisasi Usaha Garam, Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh, dan eksibisi atau pameran.
“Juga akan dipandukan dengan Kongres Nasional VIII Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) III dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Khusus untuk Seabfex, kata Ali, pejabat kementerian terkait dari 1o negara akan hadir, antara lain Jepang, Korea, Brazil, Argentina, Chili, Meksiko, China, Malaysia, Vietnam dan serta Indonesia.
Ratusan pengusaha rumput laut dari berbagai negara di dunia juga akan ke Pulau Lombok, NTB guna menghadiri Seabfex IV itu.
Provinsi NTB ditetapkan sebagai tuan rumah kegiatan internasional itu pada Seabfex III 2010 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.
Penunjukan NTB sebagai tuan rumah, antara lain untuk memotivasi pengembangan rumput laut secara besar-besaran, disertai peningkatan kualitas.
Kegiatan internasional itu akan mempertemukan pelaku bisnis, produsen dan konsumen. Bahkan calon investor, serta para pakar rumput laut yang akan urun rembuk di acara tersebut.(ant)

AMAN Kecam Insiden Pembakaran Rumah Adat Cek Bobek


Sumbawa Besar, SE.
Aliansi Masyarakat Adat Nusatanra (AMAN) mengecam insiden pemkabakaran rumah komunitas adat Cek Bocek sekitar pukul 21.30 wita, Kamis malam (18/10) lalu.
“Saya mengecam keras tindakan pelaku pembakaran rumah adat Cek Bocek itu. Terusa terang saya kaget mendengar kabar ini,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) AMAN Kabupaten Sumbawa, Jazardi Gunawan, SH.
Jazardi menduga inseden pembakaran terhadap rumah adat komunitas Cek Bocek, erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi antara Cek Bocek dengan salah satu perusahaan pertambangan di daerah ini.
 “Tidak mungkin Pemerintah yang membakarnya, dan tidak mungkin juga masyarakat biasa yang membakarnya, sebab itulah kuat dugaan kami kalau yang membakarnya orang suruhan,” ungkap Jazardi Gunawan.
Insiden pembakaran tersebut akan dilaporkan ke Polisi, dan Aman sendiri mempercayakan polisi untuk menjerat pelaku pembakaran, karena telah melanggar hukum dan aturan yang berlaku.
“Kami dari Aman mengutuk keras oknum yang telah melakukan pembakaran terhadap identitas komunitas adat Cek Bocek,” ujarnya.
Sementara itu, Dato Sukanda, Kepala Suku komunitas adat Cek Bocek, menyatakan, tidak satupun barang- barang yang ada dalam rumah adat terselamatkan, mulai dari beberapa data penting, barang pusaka, serta alat ritual.
 “Kami ingin pelaku pembakaran rumah adat kami dihukum dengan seberat-beratnya, kami tidak mau bertindak sendiri, sebab kami percaya dengan hukum di Negara ini,” pungkas Sukanda.(Is)

Kejaksaan Kembali Panggil Dua Terpidana Kasus Korupsi


Sumbawa Besar, SE.
Kejaksaan Negeri Sumbawa kembali melayangkan surat penggilan terhadap dua terpidana kasus korupsi untuk segera datang menjalani eksekusi. Pasalnya, kedua terpidana tidak hadir memenuhi panggilan, Jumat (19/10).
 “Dua terpidana kasus korupsi yakni kasus pengadaan makanan bagi balita penderita gizi buruk FH dan NSR terpidana kasus BBM bersubsidi tidak datang hari ini. Belum ada konfirmasi dari mereka, kenapa mereka tidak hadir,” ujar  Sugeng Hariadi SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa kepada wartawan, Jumat pekan lalu.
Karenanya, kata Kajari, pihaknya kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada kedua terpidana untuk datang memenuhi panggilan Kejaksaan.
Seperti ddiberitakan,  Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Besar bersurat ke Mahkamah Agung (MA) RI, terkait tunggakan beberapa kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incrah, red) membuahkan hasil. Setelah PPK proyek alat kesehatan (Alkes) RSUD  Sumbawa Tahun 2003 dan PPK Proyek BBA Empang, giliran dua terpidana kasus korupsi bakal dieksekusi dalam waktu dekat.
Berdasarkan putusan kasasi hakim agung MA, sebut Kajari, terpidana FH Direktur CV AT yang juga kontraktor pelaksana proyek pengadaan bahan makanan berupa biscuit dan susu bubuk untuk balita penderita gizi buruk di Dinas Kesehatan Sumbawa tahun 2006 silam itu, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurugan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 230 juta lebih.
Sedangkan NSR, mantan Kepala Pertamina Depot Badas yang juga terpidana kasus BBM  bersubsidi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 10 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 532 juta.
“Kedua terpidana sudah kami surati untuk menghadap ke Kejaksaan. Jika tidak datang akan kami panggil lagi dan jika dipanggil ketiga kalinya masih juga tidak datang, mereka akan kami jemput paksa,” tegas Kajari.(YK)

Kamis, 18 Oktober 2012

Kadis Dikpora Loteng Lantik Pengurus MKKS



Mataram, SE
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, HL. Ihwan Hawari SH.MH, Rabu (17/10) melantik Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA di Aula SMAN 4 Praya. Hadir dalam acara tersebut semua Kepala UPT Se – Kabupaten Lombok Tengah.
HL. Ihwan Hawari dihadapan para undangan mengatakan pihaknya meminta kepada semua pengurus MKKS baru untuk terus menjalankan tugasnya sesuai apa yang menjadi tupoksi kinerja masing-masing.
”Kami minta kepada pengurus baru MKKS untuk terus meningkatkan kinerja sesuai tugas,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua pengurus MKKS baru, Supardi S.pd M.pd yang juga merupakan Kepala Sekolah SMAN 4 Praya mengatakan akan terus menjalankan kinerja bahkan PR yang masih numpuk pada pengurusan MKKS lama dan akan terus melanjutkan apa yang menjadi peninggalan pengurus lama MKKS,” katanya.
Lebih lanjut pelantikan pengurus MKKS baru saat ini ditambah jumlah pengurusnya menjadi 10 orang pengurus, sedangkan dimana sebelumnya ada 8 orang pengurus. Namun menurut Supardi pihaknya belum menerima satu pun dokumen dan album kegiatan yang dijalankan pada pengurus MKKS sebelumnya.
”Jadinya kami belum mengetahui apa yang menjadi lanjutan kinerja kami, tapi kami akan terus jalankan apa yang menjadi tugas kami,” ungkapnya.(ant)

Diknas Diminta Perhatikan Siswa Berprestasi


Sumbawa Besar, SE.
Komisi IV DPRD Sumbawa, menegaskan, trend membaiknya peningkatan prestasi atra pelajar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun agar pemerintah melalui Dinas Diknas menindaklanjutinya dengan pengalokasian anggaran yang memadai bagi siswa berprestasi di bidang akademik maupun olahraga.
“Hal tersebut penting sebagai pemicu tumbuh kembangnya semangat, daya saing antar siswa-siswi dan juga antar sekolah-sekolah,” ujar Sekretaris Komisi IV, Ilham Mustami dalam laporan Komisinya saat sidang paripurna penetapan APBD Perubahan tahun 2012.
Menurutnya, beberapa siswa yang sepanjang 2012 ini berhasil mengharumkan nama Sumbawa di kancah regional maupun nasional, antara lain, Ari Hendarsyah-Siswa SMAN Lape, peraih medali perak kategori inklusi mata pelajaran biologi pada olimpiade sains tingkat nasional.
Fajar Perdana Putra, siswa SMAN 1 Sumbawa, yang telah meraih medali perunggu pada olimpiade sains tingkat nasional mata pelajaran astronomi, dan sekarang sedang mengikuti pelatnas di Bandung untuk lomba yang ke tingkat internasional. Masih ada beberapa siswa lagi yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing.(KN)

PPDRD Bantah STNK dan BPKB Aspal Beredar


Sumbawa Besar, SE.
Menyusul isu beredarnya  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli tapi palsu (aspal), mendapat perhatian serius dari UPTD PPRD Sumbawa.
“Kalau dari penelusuran nantinya ditemukan STNK dan BPKB aspal, maka sebagai intitusi yang menangani tentunya secara intitusi kami akan bertanggung jawab,” ujar Kepala UPTD PPDRD Sumbawa, Abdullah, SH, MH.
Diakuinya, pihaknya membenarkan jika STNK dan BPKB yang hilang dapat diajukan kembali untuk mendapatkan pengganti (duplikat) STNK maupun BPKB yang hilang tersebut.  Sehingga statusnya STNK dan BPKB yang baru dikeluarkan tersebut merupakan pengganti (duplikat) STNK/BPKB yang hilang.
“Selama 3 tahun memimpin dirinya belum pernah menemukan adanya dokumen aspal yang dikeluarkan dari institusinya,” pungkasnya.(YD)

Tahun 2013 Program BSS Fokus Selesaikan Masalah Peternakan


Sumbawa Besar, SE.
Tahun 2013   program Bumi Sejuta Sapi (BSS)  akan lebih focus pada penyelesaian akar persoalan dalam usaha pengembangan peternakan. Salah satunya yang menjadi target utama adalah penyediaan pakan.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur Kamis (18/10) mengatakan, ternak merupakan industry biologis sehingga untuk memacu perkembangannya dibutuhkan ketersediaan pakan yang memadai.
“Potensi lahan yang ada sangat memungkinkan untuk dikembangkannya pakan ternak, untuk mengantisipasi saat terjadinya musim kemarau,” katanya.
Salah satau cara yang akan dikembangkan untuk penyediaan pakan ternak ini, kata Syarifuddin adalah menerapkan gerakan lamtoronisasi. Gerakan lamtoronisasi ini meliputi penanaman pohon sejenis lamtoro, gamal, turi dan tumbuhan yang memiliki akar tunjang.
Dipilihnya tanaman tersebut karena  saat musim kemarau jenis tumbuhan ini masih kuat bertahan. Lain halnya dengan tumbuhan (sejenis rumput) yang memiliki akar serabut, yang hanya mampu betahan saat musim hujan saja.  “Rumput tidak sepanjang tahun selalu tersedia, salah satu upaya agar pakan ternak tercukupi tentunya program lamtoronisasi merupakan sebuah solusi tepat,” pungkasnya.(YD)

Tahun 2013, Sumbawa Dapat Kucuran Ratusan Miliar untuk Infratruktur


Sumbawa Besar, SE.
Ratusan miliar anggaran yang bersumber dari pusat untuk pembangunan Kabupaten Sumbawa akan dikucurkan tahun 2013 mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi,SH, menyebutkan, selain itu juga terdapat Rp 40 miliar sebagai pengganti DPID, dengan Dana Optimalisasi DAK Daerah Tahun Anggaran 2013 juga akan dikucurkan untuk Kabupaten Sumbawa.  “Kami dari komisi III akan menyusun perencanaan agar lebih mudah dan lebih efisien,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi SH.
Bukan hanya itu, peroyek pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang merupakan bantuan dari Australia, juga akan berjalan di tahun 2013, dengan nominal anggaran sebanyak  U$ 132 juta atau sekitar lebih dari Rp 1 triliun.
Program Indi berjalan selama 5 tahun, dan di tahun pertama akan dikucurkan lebih kurang dari 200 miliar untuk pembangunan jalan ruas Batu Dulang-Tepal, Tepal- Batu Rotok, sampai dengan Teladan- Lenangguar, hingga daerah wilayah Sumbawa bagian selatan lainnya.
Ditegaskan ruas- ruas jalan tersebut terdapat sekitar 85 Km, mulai dari ruas Batu Dulang- Tepal, Tepal- Batu Rotok, sampai dengan Teladan- Lenangguar, dan tentu dalam pelaksanaannya tidak bisa langsung pengaspalan.
Akan tetapi ditahun pertama ini akan dilakukan pengerasan, setalah itu berkelanjutan hingga ditahun ke lima baru dilakukan pengaspalan.
 “Capaian yang kami inginkan lima tahun kedepan tidak ada lagi daerah terisolir,” ujarnya.
Ia berharap, agar pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sumbawa bisa berjalan lancar, demi kemajuan kita bersama, serta peran aktif masyarakat sangat diharapkan agar ikut serta berperan dalam pembangunan di Kabupaten Sumbawa. (Is)

Komisi III Sorot Kondisi Gedung DPRD Sumbawa


Sumbawa Besar, SE.
Kondisi gedung DPRD Sumbawa yang belum genap setahun ditempati, menuai sorotan tajam dari ketua Komisi III DPRD Sumbawa.
Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi,SH kepada wartawan sangat menyangkan hasil kerja kontraktor, gedung ini masih terbilang bulan ditempati tapi sudah mengalami retak-retak pada beberapa bagian.
Dicontohkan, ruang komisi I yang berlokasikan di lantai 3, bangunan ini sepanjang dalam ruangan, tegelnya sudah retak dan bahkan hingga teras samping.
Bukan hanya itu, kata Jeff, pada tangga naik ada keretakan horizontal mengikuti bagian tras lantai, dan tembok yang menghadap ruang sidang utama, retaknya hingga bagian plafon.
“Yang lebih parah lagi dalam ruang sidang utama terutama dibagian balkon gejala retak memanjang sudah nampak,” tukas Jeff kesal.
Menurutnya, kelalaian perencana dan pelaksana kegiatan pembangunan ini terlihat dari semua kamar mandi di lantai 3 tidak dapat digunakan karena tidak ada air.
 “Saya menduga tandon yang dibangun lebih rendah dari tinggi bangunan lantai 3 DPRD ini, sehingga air tidak bisa mengalir,” tukasnya.
Karenanya, pihaknya akan memanggil pelaksana dan perencana guna mencari solusi terbaik menyikapi kondisi gedung tersebut.
 “Saya secara pribadi sudah tidak nyaman dengan kondisi ini, apalagi saat berada diruang komisi III. Dan bisa dipastikan umur pakainya tentu tidak akan panjang jika kondisi ini dibiarkan terus,” pungkasnya.(Is)

Komisi IV Ungkap RSUD Berhutang ke Oknum Dokter


Sumbawa Besar, SE.
Komisi IV DPRD Sumbawa menyebutkan telah menerima informasi adanya hutang RSUD kepada oknum dokter sebesar Rp 600 juta. Akibat adanya pembelian alat dan obat atas rekomendasi oknum dokter.
 “Kami meminta manajemen RSUD untuk bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada oknum dokter dimaksud karena tindakannya di luar prosedur dan ketentuan RSUD. Jika ini dilakukan, kami khawatir beban utan RSUD akan terus meningkat dan akan membenani APBD. Praktek seperti ini dapat mengurangi optimism kita bersama terkait laiknya RSUD menjadi badan layanan daerah,” tandas Ilham Mustami juru bicara Komisi IV pada Sidang Paripurna penetapan APBD Perubahan tahun 2012.
Pada kesempatan itu, Ilham Mustami menilai pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dianggap belum memenuhi harapan, baik sarana prasarana dan pengobatan bagi pasien. Segi sarana, seperti rumah sakit, ambulance. Dalam hal ini, daya tampung RSUD masih terbatas dan belum berfungsinya pelayanan rawat inap di RSUP di Pulau Sumbawa.
“Kami meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana Puskesmas, serta memperbanyak jumlah puskesmas rawat inap. Ini penting karena jika tidak dilakukan, akan berakibat terhadap membludaknya pasien di RSUD,” jelas Ilham Mustami.
Apalagi yang masih bisa disaksikan saat ini adalah banyaknya pasien ditangani di lorong-lorong RSUD. Maksud hati mengobati pasien, malah yang terjadi justru memperburuk keadaan pasien.
Pemeliharaan mobil ambulan juga disarankan agar menjadi perhatian, supaya tetap laik pakai kapanpun saat dibutuhkan. Terutama untuk daerah-daerah sulit dan jauh dari ibu kota Kabupaten.(KN)

Soal Klaim Lahan Dodo, BPN Sebut Sekolompok Warga Hanya Kantongi SKT


Sumbawa Besar, SE.
Klaim atas kepemilikan tanah di wilayah kawasan hutan Dodo, Kecamatan Ropang oleh sekelompok orang, ternyata hanya bermodalkan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan Kepala Desa, bukan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Surat atas tanah di wilayah Dodo Kecamatan Ropang yang beradar itu, bukanlah SKPT, melainkan SKT,” ungkap Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Lukman Husain, SH, MH yang ditemui wartawan, Rabu (17/10).
Menurutnya, SKPT bisa terbit setelah pemohon mengajukan permohonan ke BPN Kabupaten. Setelah pendaftaran, BPN melakukan penelitian berdasarkan data fisik dan yuridisnya.
“Bila fisiknya ada, yuridisnya lengkap, baru dikeluarkan SKPT,” tukasnya.
Dan SKT yang beredar tersebut, lanjut Lukman, sudah dihentikan atau dilarang terbit oleh Bupati Sumbawa. SKT berisikan keterangan Kepala Desa tentang pihak yang menguasai tanah adalah nama yang terebut di dalamnya. SKT ini merupakan salah satu syarat pembuatan SKPT.
“Ijin buka tanah tidak dapat dilakukan di kawasan hutan, seperti hutan lindung, hutan produksi atau hutan penggunaan lainnya,” tegasnya.
Dikatakan, ijin buka tanah hanya boleh diberikan pada hutan-hutan yang tidak termasuk di dalam register Kehutanan, seperti tanah-tanah yang berada di pedesaan dalam hamparan luas, mungkin ratusan hektar di luar register kehutanan.
“Tanah itu dikuasai oleh Desa. Kemudian itu menjadi kewenangan Bupati untuk menerbitkan ijin buka tanah,” katanya.
Di dalam aturan baku BPN, Kepala Desa dan Camat tidak dapat lagi memberikan keterangan mengenai perkara tanah sejak tahun 2004 berdasarkan Keppres no 34 tahun 2003. Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa untuk membuat Surat Ijin Buka Tanah hanya boleh diterbitkan oleh Bupati. Tidak lagi kewenangan Kepala Desa dan Camat.
Ada kewenangan Kepala Desa berdasarkan Permendagri no 6 tahun 1972, yang menyebutkan bahwa setiap tanah negara yang dikuasai masyarakat seluas minimal dua hektar tanah, harus seijin Kepala Desa. Bila luas tanahnya sampai dengan 10 hektar maka menjadi kewenangan Camat dan lebih dari 10 hektar menjadi kewenangan Bupati.
Namun dengan  berlakukanya Permendagri tahun 1984, maka kewenangan Kepala Desa dicabut. Hanya Camat yang berwenangan mengeluarkan surat ijin buka tanah dengan luas sampai dengan dua hektar. Lebih dari dua hektar menjadi kewenangan Bupati.
Sampai dengan tahun 2004, terbitnya Keppres no 34 tahun 2003, kewenangan Camat dicabut. Tinggal Bupati yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat iijn buka tanah.
Untuk diketahui, beredarnya SKT atas tanah di kawasan hutan Dodo itu, tentu tidak lepas dari adanya aktifitas eksplorasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) di wilayah setempat. Harapan dari pemegang  SKT, agar nilai jual atas tanah tersebut dapat melambung tinggi.(DD)