Kamis, 26 April 2012

Pelaku Rekayasa Data K II Dishubkominfo Harus Diusut Tuntas


Sumbawa Besar,SE.
Terungkapnya rekayasa data calon pegawai negeri sipil yang masuk dalam daftar K2 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa, mengharuskan pihak penentu kebijakan daerah bekerja ekstra hati-hati.
“Larena bukan tidak mungkin hal yang sama juga terjadi di instansi pemerintah daerah lainnya,” ungkap Rubianto, Koordinator Forum Persaudaraan Mahasiswa Batu Lanteh, kemarin.
Menurut Rubianto, terkuaknya data kemungkinan rekayasa data calon PNS di Dinas Perhubungan hasil verifikasi sekretaris Dinas terkait pada pertemuan dengan komisi 1 dan komisi IV beberapa waktu lalu, dari 38 orang yang masuk dalam daftar K2 calon pengangkatan PNS, hanya 1 orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. “Langkah verifikasi Sekdis Perhubungan patut diacungi jempol untuk kemudian dicontohi oleh Dinas lainnya,” ungkap Rubianto.
Kendati demikian Rubi sapaan akrabnya, juga meminta pada institusi terkait untuk menindaklanjuti pengusutan lebih lanjut terhadap data hasil rekayasa yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah, karena didalam data tersebut menyebutkan ke 38 calon PNS yang diusulkan dalam daftar K2 telah memiliki SK kepala Dinas Perhubungan, rata-rata diterbitkan pada tahun 2005.
Selain itu kepada pihak Inspektorat juga diminta untuk bertindak tegas terhadap tenaga magang, tenaga honor daerah dan tenaga kontrak yang telah merkayasa data tersebut.
Oleh karenanya  jika nanti terbukti dengan sengaja telah melakukan rekayasa, maka harus ditindak dan dikeluarkan dari Dinas Perhubungan.
“Masi calon pegawai saja sudah berani melakukan pelanggaran, bagaimana nanti kalau sudah diangkat?,” tanyanya.
Ditmpat terpisah, Ketua Forum Bersama LSM Sumbawa Opet Rachman sangat menyayangkan upaya rekayasa data K2 Dishubkominpo Sumbawa karena tindakan itu berkonsekwensi hukum termasuk katagori “penipuan” secara sengaja.
Mengingat temuan dugaan penyimpangan data K2 terungkap dari hasil verifikasi sekretaris Dishubkominfo dan diungkapkan didepan komisi I dan komisi IV DPRD Sumbawa, maka muncul pertanyaan besar siapa yang telah rekayasa, apakah para calon PNS atau rekayasa terjadi di pihak BKD. “Masalah ini harus diusut tuntas,” kata Opet.
Khususnya pada Sekdishubkominfo yang telah membuka persoalan ini ke public patut diapresiasi positif, tambahnya.(raja)

Siswa Tidak Ikut UN Diimbau Jalani UNPK



Mataram, SE
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau siswa yang tidak ikut ujian nasional atau mengundurkan diri agar mendaftarkan diri menjadi peserta ujian nasional paket kesetaraan agar memperoleh ijazah.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Imhal, di Mataram, mengatakan pihaknya memberikan kesempatan ikut dalam ujian nasional paket kesetaraan (UNPK) juga untuk menekan angka putus sekolah atau “drop out” (DO).
“Kami belum mengetahui secara pasti berapa jumlah siswa yang mengundurkan diri sebagai peserta ujian nasional (UN), di tingkat SMA/MA dan SMK, maupun SMP dan sederajat, namun dipastikan ada yang mengundurkan diri,” ujarnya.
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, kata dia, menginginkan agar angka putus sekolah di NTB terus berkurang dalam rangka mendongkrak indeks pembangunan manusia (IMP) NTB ke papan tengah.
Posisi IPM NTB saat ini berada di urutan 32 dari 33 provinsi di Indonesia, atau satu tingkat di atas Provinsi Papua Barat.
Imhal mengatakan, pihaknya juga memberikan kesempatan yang diberikan bagi para siswa yang tidak lulus UN untuk mengikuti UNPK yang akan digelar pada Juni 2012, agar tidak mengulang kelas atau sekolah lagi pada tahun berikutnya dengan syarat lulus UNPK.
“UNPK itu juga bertujuan untuk memberikan peluang kelulusan bagi siswa yang tidak lulus UN sehingga tidak mengulang lagi tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, lebih dari 20 ribu pelajar di Provinsi NTB   mengulang kelas setiap tahun ajaran karena tidak lulus atau naik kelas akibat berbagai faktor penyebab.
Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong siswa yang tidak lulus atau naik kelas kembali bersekolah demi masa depannya.
Jumlah pelajar sekolah dasar (SD) yang mengulang kelas pada tahun ajaran 2008/2009 mencapai 27.697 orang, tahun ajaran 2009/2010 mencapai 25.283 orang dan tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 24.156 orang.
Sementara jumlah pelajar SMP/MTs yang mengulang kelas pada tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 91 orang, tahun ajaran 2009/2010 mencapai 718 orang dan tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 383 orang.
Sedangkan jumlah pelajar SMA yang mengulang kelas pada tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 457 orang, tahun ajaran 2009/2010 mencapai 649 orang dan tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 388 orang.
Jumlah pelajar SMK yang mengulang kelas pada tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 411 orang, tahun ajaran 2009/2010 mencapai 465 orang dan tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 448 orang. (ant)

Keluarga TKI Lihat Bola Mata Herman Hilang


Lombok Timur, SE
Sanak keluarga mengaku melihat bola mata Herman (34), satu dari tiga Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok yang tewas diberondong peluru di Negeri Sembilan, Malaysia, 22 Maret 2012, telah hilang, saat jasadnya hendak diotopsi ulang.
“Saya lihat bola matanya tidak ada lagi, kelopak matanya dijahit tertutup,” kata H Maksum selaku ayah dari Herman, usai melihat kondisi jasad anaknya yang tewas di Malaysia itu, sebelum diotopsi di perkuburan keluarga di Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela,Kabupaten Lombok Timur, Kamis.
Maksum mengaku cukup yakin bola mata anaknya yang menjadi TKI di Malaysia dan dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa itu, sudah diambil sebelum dikafani dan dipulangkang ke Indonesia, hingga dikuburkan di pekuburan keluarga yang terletak di belakang rumahnya.
Namun, ia enggan bicara banyak ketika wartawan mempertanyakan apa yang akan dilakukannya jika benar-benar terbukti indikasi pencurian organ tubuh TKI itu.
Kondisi fisik pria berusia 52 tahun itu tampak lemah, ketika terus ditanya tentang kondisi jasad anaknya, sebelum diperiksa dengan cara dibedah bagian tubuh tertentu oleh tim otopsi.
Sementara itu, Amaq Rupeni (50) selaku ayah dari Abdul Kadir Jaelani (28), juga mengaku melihat kondisi mata Herman yang sudah tidak memiliki bola mata.
“Matanya sudah tidak ada, jahitan menutup matanya,” ujarnya kepada wartawan dan kerumunan warga lainnya, usai memasuki tenda otopsi di pekuburan keluarga itu.
Herman dan Abdul Kadir Jaelani merupakan paman dan keponakan. Keduanya bekerja sebagai buruh bangunan di Negeri Sembilan Malaysia. Herman bekerja sebagai buruh bangunan di Mega Five Dev SSDN BGH, Jalan Tuanku Antan, Seremban, sedangkan Jaelani sebagai buruh bangunan di Ashami Enterprise, KG Baru, BT3 Mambau, Lorong Rajawali Seremban.
Mardiah (21), istri dari Herman juga sempat menyaksikan kondisi jasad suaminya itu, sebelum dan sesudah diotopsi, namun ia tak kuasa memberi keterangan. Ia terus menangis sambil menggendong anaknya yang berusia 18 bulan.
Hanya saja, pengakuan ayah dan paman Herman itu belum terkonfirmasi aparat kepolisian atau tim otopsi.
Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunadi, yang dikonfirmasi saat meninjau pelaksanaan otopsi di perkuburan keluarga di Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, enggan menanggapi pengakuan keluarga TKI tewas di Malaysia itu.
“Keluarga sudah lihat, masih dalam proses penyelidikan, besok di Pengadangan (lokasi otopsi jasad Mad Noor),” ujarnya ketika dikonfirmasi terkait pengakuan H Maksum selaku ayah Herman dan Amaq Rupeni selaku ayah Jaelani, yang menyatakan bola mata Herman sudah tidak ada lagi saat hendak diotopsi.
Arif juga enggan menginformasikan hasil pengamatan visual terhadap organ tubuh jasad TKI yang hari ini diotopsi, meskipun hal itu yang dipertanyakan orangtua dan sanak keluarga TKI.
Ia berjanji akan mempublikasikan hasil otopsi kedua jasad TKI dari Malaysia itu, setelah otopsi jasad Mad Noor yang dijadwalkan Jumat (27/4) dirampungkan.
Polda NTB menjadwalkan pelaksanaan otopsi ulang tiga jasad TKI Lombok itu selama dua hari, yakni Kamis (26/4) untuk jasad Herman dan Jaelani, dan Jumat (27/4) untuk jasad Mad Noor.  Otopsi jasad Herman dan Jaelani, berlangsung di pekuburan keluarga di Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.
Sedangkan pelaksanaan otopsi untuk jasad Mad Noor juga akan berlangsung di kuburannya, yang terletak di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekitar dua kilometer dari kuburan Herman dan Jaelani.
Proses otopsi hari pertama dimulai pukul 07.00 Wita, yang diawali dengan pembongkaran kuburan guna mengambil kedua jasad yang dikubur berdampingan. Selanjutnya pemeriksaan jasad yang dimulai dari jasad Herman, yang berlangsung selama dua jam, dari pukul 09.00 Wita hingga 11.00 Wita.
Setelah beristirahat sejam, tim otopsi mulai memeriksa jasad Jaelani. TKI ini dilaporkan paling banyak diberondong peluru aparat kepolisian Negeri Sembilan, Malaysia, hingga tewas ditempat.
Otopsi ulang itu diperlukan untuk memperjelas penyebab kematian ketiga TKI asal NTB itu, sekaligus menjawab kejanggalan di tubuh jenasah versi sanak keluarga para TKI tersebut.
Versi Kepolisian Malaysia, ketiga jenazah TKI itu sudah diotopsi saat berada di Rumah Sakit Port Dickson Malaysia, karena tewas akibat penembakan.
Namun, sanak keluarga ketiga TKI yang tewas itu, menduga ada indikasi praktik jual-beli organ tubuh, karena adanya jahitan pada kedua mata, di dada dan perut korban. Mata dan organ dalam jasad itu diduga telah diambil.(ant)

Ketua DPRD Respon Positif KKE Newmont


Sumbawa Besar, SE.
Keberadaan Komite Konsultasi Eksplorasi (KKE) PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) mendapat respon postif dari pimpinan DPRD Sumbawa
“KKE merupakan wadah komunikasi. Bukan berrarti  dengan adanya KKE ini lalu hak anggpta DPRD sebagai alat kontrol akan hilang.  Tetapi dalam jangka pendek, KKE ini sangat penting sekali,” tandas Ketua DPRD Sumbawa H Farhan Bulkiyah, kepada wartawan, Kamis (26/4) .
Ia menjelaskan  PTNNT merupakan sebuah perusahaan multinasional di bidang tambang yang sudah mendapat ijin dari Pemerintah Pusat . Pemerintah Daerah, sudah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat..
 “Ada kewajiban bagi aparatur maupun institusi lembaga negera, lembaga Pemeritah Daerah baik eksekutif dan legislatif untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
Disamping itu, semua pihak harus memahami bahwa perusahaan itu diijinkan karena memiliki potensi untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara soal kehadirannya pada pertemuan KKE yang dipermasalahkan oleh Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula adalah untuk membicarakan draft acuan yang nantinya akan diikuti oleh rapat-rapat KKE berikutnya.
“Setelah itu baru giliran komisi-komisi teknis dan dinas-dinas teknis akan berkolaborasi untuk menuntaskan segala persoalan yang berhubungan dengan eksplorasi PTNNT,” katanya.
Menurutnya, KKE ini terbentuk berdasarkan pengalaman kondisi yang terjadi di Sumbawa belakangan ini.  Yang jelas, terangnya, tidak ada pedoman khusus mengenai pembentukan KKE ini dari Pemerintah Pusat. Hanya saja, mengingat begitu luasnya Sumbawa disertai dengan kompleksitas masalahnya baik yang bereaksi positif maupun negatif berkaitan dengan keigiatan eksplorasi PTNNT maka sudah semestinya dicari cara efektif dalam mengatasinya.
KKE merupakan wadah yang sengaja dibentukl untuk mengetahui dan mencari solusi keinginan masyarakat.
“Kalau menyangkut kewajiban perusahaan, maka kita komunikasikan dengan perusahaan. Bisa tidak perusahaan mengayomi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau menyangkut kewajiban Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerahlah yang melanjutkan ke pusat,” ujarnya.
Munculnya KKE ini, setelah melihat perkembangan terakhir yang terjadi di Sumbawa. Dalam kasus yang berkaitan dengan PTNNT, ternyata tidak cukup efektif dituntaskan melalui lembaga DPRD.
“Buktinya, kejadian pembelokiran jalan di Kecamatan Lopok. Padahal, sebelumnya warga Lopok sudah menyalurkan aspirasinya ke DPRD Sumbawa. tetapi karena tidak semua unsur-unsur seperti yang ada di KKE berada di situ, maka terputus komunikasinya dengan pihak masyarakat.
Segala hal yang menyangkut informasi tentang lembaga DPRD Sumbawa bisa dibawa ke dalam rapat KKE,” pungkasnya. (DD)

BI Dorong Perbarindo NTB Belajar Dari Bali


Mataram, SE
Kantor Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat mendorong Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia di daerah itu belajar dari Provinsi Bali soal bagaimana meminimalkan jumlah kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
“Di Bali ada sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mampu menekan NPL hingga nol rupiah. Itu bagus, tidak adal salahnya BPR di NTB belajar dari Bali,” kata Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) H M Junaifin, di Mataram.
Ia menyebutkan, tingkat kredit bermasalah atau NPL industri BPR di Provinsi NTB hingga Februari 2012 mencapai 13,11 persen. Angka itu relatif tinggi jika dibandingkan dengan NPL industri BPR secara nasional yang mencapai 5,57 persen.
Pihaknya terus memantau perkembangan kredit bermasalah yang terjadi di masing-masing BPR yang beroperasi di NTB dan berkoordinasi agar kinerjanya terus tumbuh ke arah yang positif.
Menurut Junaifin, upaya untuk menyelesaikan persoalan kredit bermasalah bisa saja ditempuh melalui jalur hukum, namun upaya itu membutuhkan waktu lama dan dana yang relatif besar. “Upaya itu bisa ditempuh kalau memang sudah tidak ada cara lain. Daripada nanti tercatat di sistem informasi debitur (SID),” ujarnya.
BI Perwakilan NTB, kata dia, terus berupaya membenahi masalah NPL industri BPR di NTB, salah satunya dengan menggelar pelatihan “account officer” pada 2011.
Pihaknya juga menyarankan agar para pengelola BPR di NTB untuk lebih teliti dalam memverifikasi data agunan para debiturnya sehingga tidak terjadi masalah pengembalian kredit di kemudian hari.
Junaifin juga mengimbau kepada Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) wilayah NTB untuk terus membina anggotanya agar memiliki integritas yang kuat dalam mengelola BPR.
Persoalan integritas tersebut tidak hanya menjadi salah satu penyebab terjadinya NPL yang relatif tinggi, namun juga bisa berakibat terhadap operasional BPR tersebut.  “Kami sudah sering kali mengirimkan ‘surat cinta’ ke sejumlah BPR, namun belum ada yang sampai dibekukan. (ant)

Dikawal Ketat, Imigran Somalia Diterbangkan ke Makassar


Sumbawa Besar, SE.
Sebanyak 9 dari 34 imigran gelap asal negara Somalia dipindahkan oleh pihak Imigrasi ke tempat penampungan sementara di Makassar Sulawesi Selatan.
Proses pemindahan tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Resort Sumbawa berssama pihak Imigrasi Sumbawa Besar dari penampungan mereka di Hotel Jayani menuju Bandara Brang Biji.
Para imigran dinaikkan pesawat Trans Nusa dengan kode penerbangan PV – TVC.
Kepala Seksi Pengawasan dan Pemindahan Kantor Imigrasi Sumbawa  Besar,  A. Agung B.Narayana, SH saat dikonfirmasi menjelaskan pemindahan 9 imigran asal Somaliaini dilakukan secara bertahap.
Para imigran dipindahkan dari penampungannya di Hotel Jayanni Sumbawa menuju penampungan sementaranya di Makassar.
Selanjutnya menunggu instruksi dari UNHCR dan IOM selaku lembaga resmi dunia yang menangani masalah pengungsi.
 “Awalnya, para imigran tersebut berjumlah sebanyak 34 orang, kemudian 4 orang di antaranya kabur, disusul 2 teman lainnya ikut kabur dan kemarin pagi 1 orang bernama Ahmad Muhamad juga kabur dari penampungannya,” jelas Naryana yang ditemui di Bandara Brang Biji saat mengawal para imigran, Kamis (26/4).
Saat ini, lanjut Naryana, masih tersisa sebanyak 18 orang pengungsi yang juga akan dipindahkan sambil menunggu instruksi dari pusat. Selama keberadaannya di Hotel Jayanni Sumbawa, segala keperluan hidup seperti makan dan biaya menginap menjadi tanggungjawab UNHCR dan IOM.
Sebelumnya, 34 imigran gelap dari Somalia dan Eritria ini terdampar di pantai Sepang Dusun Bontong, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabup0aten Sumbawa pada Sabtu 14 April 2012 lalu. Mereka terdampar lantaran kapal kayu yang berukuran 3 X 12 meter yang ditumpanginya/ pecah akibat dihantam gelombang laut.
Para imigran yang terdiri dari 24 laki-laki, 10 wanita dan 1 anak kecil ini diangkut ke Polsek Lunyuk dibantu oleh warga setempat. 5 orang di antaranya dalam kondisi sakit dan ditangani oleh pihak Puskesmas Lunyuk.
Selanjutnya mereka dievakuasi ke Hotel Jayanni Sumbawa sebagai tempat penampungan sementara di bawah pengawalan ketat aparat Polres Sumbawa dan Imigrasi.
Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata para imigran ini telah lama menetap diJakarta dan sebagian di pulau lombok. Tujuan mereka ingin menuju Australia untuk mencari suaka karena negaranya dalam kondisi perang saudara. (jim)

Pemprov Ganti Biaya Pemulangan Jenasah TKI Tewas Tertembak


Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersedia mengganti biaya pemulangan jenasah tiga Tenaga Kerja Indonesia yang tewas ditembak di Negeri Sembilan, Malaysia, 22 Maret 2012, agar mengurangi beban penderitaan sanak keluarga.
“Nanti kami ganti biaya pemulangan jenasah yang menggunakan uang pribadi itu, sebagai wujud kepedulian terhadap pahlawan devisa,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Mokhlis, di Mataram, Kamis.
Ketiga TKI korban tewas tertembak itu yakni Mad Noor (28), warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, dan Herman (34) serta Abdul Kadir Jaelani (25).
Herman dan Jaelani merupakan paman dan keponakan, warga Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lotim.
Herman bekerja sebagai buruh bangunan di Mega Five Dev SSDN BGH, Jalan Tuanku Antan, Seremban, sementara Jaelani sebagai buruh bangunan di Ashami Enterprise, KG Baru, BT3 Mambau, Lorong Rajawali Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.
Sedangkan Mad Noor sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit di Lot 4302 KG Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.
Mokhlis mengatakan, pihaknya merasa berkewajiban secara moril untuk membantu meringankan penderitaan sanak keluarga yang ditinggalkan TKI tewas tertembak itu.
Satu dari ketiga TKI tewas tertembak itu yakni Herman memiliki istri dan anak yang berada dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Herman meninggalkan istrinya Mardiah (21) dan seorang anaknya yang baru berusia 18 bulan.
Untuk memulangkan jenasah Herman, sanak keluarganya terpaksa urunan hingga mengumpulkan Rp13 juta.
Untuk pemulangan jenasah Jaelani dan Mad Noor, sanak keluarga TKI di Lombok dan rekan-rekannya sesama TKI di Malaysia terpaksa urunan untuk membiayainya.
“Insya Allah, kami akan bantu karena para TKI itu tidak bekerja di Malaysia melalui perusahaan pengerah jasa TKI sehingga tidak berhak atas klaim asuransi jiwa dan biaya pemakaman,” ujarnya.
Ketiga jenasah TKI asal Lombok Timur itu, dipulangkan sanak keluarganya menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways dari Bandara Internasional Kuala Lumpur Sepang ke Bandara Internasional Lombok, transit di Bandara Soekarno-Hatta.
Ketiga jenasah TKI itu tiba di kampung halamannya, Rabu (5/4), lalu dikuburkan sanak keluarganya di pekuburan keluarga di Pancor Kopong, keesokan harinya.
Setelah dikubur, Hirman selaku kakak dari Abdul Kadir Jaelani mengaku sempat melihat langsung kondisi jasad ketika TKI korban penembakan itu, sebelum dikafani dan dimasukkan kedalam kotak, saat berada di Rumah Sakit Port Dickson Malaysia, kemudian diterbangkan ke Indonesia.
Selain Hirman, saksi mata lainnya dari kalangan TKI yang ikut mengafani ketiga jenasah TKI itu yakni Misbah, Wildan, Sahabuddin. Mereka bersama petugas rumah sakit, yang mengafani ketiga jenasah itu.
Dari penuturan saksi mata, sebelum dikafani jasad ketiga TKI itu sudah dijahit pada kedua matanya, terdapat jahitan melintang pada bagian dada yakni dari dada dekat lengan kiri ke dada dekat lengan kanan.
Pada bagian tengah perut ada jahitan vertikal dari dada hingga perut bagian bawah pusar. Jahitan melintang juga terlihat di perut sebelah kanan hingga bagian kiri.
Karena itu, digelar otopsi ulang pada Kamis (26/4) yang akan berlanjut pada Jumat (27/4), di lokasi kuburan, untuk memperjelas penyebab kematian ketiga TKI asal NTB itu, sekaligus menjawab kejanggalan di tubuh jenasah versi sanak keluarga para TKI tersebut. (ant)

Jasad TKI Lombok Dari Malaysia Diotopsi Ulang



Lombok Timur, SE
Dua dari tiga jasad Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang tewas diberondong peluru di Negeri Sembilan, Malaysia, 22 Maret 2012, diotopsi ulang di lokasi [pemakaman keluarga, di Lombok Timur, Kamis.
Kedua jasad TKI itu masing-masing Herman (34) dan Abdul Kadir Jaelani (25). Herman dan Jaelani merupakan paman dan keponakan. Keduanya merupakan warga Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela,Kabupaten Lombok Timur.  
“Hari ini dua jasad yang diotopsi, besok satunya lagi,” kata Kapolres Lombok Timur AKBP Agus Nugroho, yang ditemui di lokasi pelaksanaan otopsi.
Dengan demikian, jasad Mad Noor (28), TKI lainnya yang juga korban penembakan di Malaysia baru akan diotopsi pada Jumat (27/4). Mad Noor juga dikuburkan di pekuburan keluarga, namun lokasinya di DesaPengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.
Untuk kedua jasad itu, proses otopsi dimulai pukul 07.00 Wita, yang diawali dengan pembongkaran kuburan guna mengambil kedua jasad yang dikubur berdampingan.    
Proses otopsi itu dikoordinasikan Karo Operasional Polda NTB Kombes Pol Pujiono Dulrahman, sementara proses penyidikan dipimpin Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB Kombes Pol  Hary Sudwijanto.
Tim otopsi beranggotakan personil Polda NTB, Polres Lombok Timur dan tim medis dari instalasi forensik Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda NTB.
Selama otopsi berlangsung seribuan warga mendatangi lokasi otopsi ingin melihat dan mengetahui perkembangannya.
Namun, aparat kepolisian tidak mengizinkan berada di dekat kuburan tempat pelaksanaan otopsi.
Otopsi ulang diperlukan untuk memperjelas penyebab kematian ketiga TKI asal NTB itu, sekaligus menjawab kejanggalan di tubuh jenasah versi sanak keluarga para TKI tersebut.
Versi Kepolisian Malaysia, ketiga jenazah TKI itu sudah diotopsi saat berada di Rumah Sakit Port Dickson Malaysia, karena tewas akibat penembakan.
Namun, sanak keluarga ketiga TKI yang tewas itu, menduga ada indikasi praktik jual-beli organ tubuh, karena adanya jahitan pada kedua mata, di dada dan perut korban. Mata dan organ dalam jasad itu diduga telah diambil.
Dugaan tersebut merujuk kepada penuturan Hirman, kakak dari Abdul Kadir Jaelani, yang melihat langsung kondisi jasad ketika TKI korban penembakan itu, sebelum dikafani dan dimasukkan kedalam kotak, saat berada di Rumah Sakit Port Dickson Malaysia, kemudian diterbangkan ke Indonesia.
Ketiga jasad TKI yang bekerja sebagai buruh bangunan di Negeri Sembilan, Malaysia itu, tiba di kampung halamannya, Rabu (5/4), lalu dimakamkan sanak keluarganya di pekuburan keluarga di Pancor Kopong, keesokan harinya.
Selain Hirman, saksi mata lainnya dari kalangan TKI yang ikutmengafani ketiga jenazah TKI itu yakni Misbah, Wildan, Sahabuddin. Mereka bersama petugas rumah sakit, yang mengafani ketiga jenasah itu.
Dari penuturan saksi mata, sebelum dikafani jasad ketiga TKI itu sudah dijahit pada kedua matanya, terdapat jahitan melintang pada bagian dada yakni dari dada dekat lengan kiri ke dada dekat lengan kanan.
Pada bagian tengah perut ada jahitan vertikal dari dada hingga perut bagian bawah pusar. Jahitan melintang juga terlihat di perut sebelah kanan hingga bagian kiri. (ant)

Perbarindo Minta Bank Umum Tidak “Caplok” Nasabah



Mataram, SE
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat meminta kepada bank umum untuk tidak “mencaplok” nasabah karena dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan industri lembaga perbankan tersebut.
“Saya berharap tidak ada “caplok-mencaplok” nasabah. Kami mohon kerja sama dengan bank umum terjalin dengan baik dan tidak ada persaingan yang tidak sehat,” kata Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Ronny Abdikesuma, di Mataram.
Menurut dia, industri BPR di NTB betul-betul ingin mengelola dan mengurus sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun untuk bersaing dengan bank umum tentu akan kalah baik dari sisi finansial maupun SDM.
Ronny juga sangat berharap agar bank umum untuk tidak lagi membajak sumber daya manusia (SDM) milik BPR karena kasus-kasus pembajakan sudah sering terjadi.
Perbarindo NTB pernah berkomunikasi dengan salah satu bank umum yang berjanji akan membuka kantor di daerah yang tidak punya BPR sehingga tidak tergiur untuk mengambil nasabah BPR tersebut.
“Tapi pada kenyataanya, kantornya dibangun di sebelah kantor BPR, hanya di pisah tembok. Selain ‘mencaplok’ nasabahnya, SDM BPR itu juga dibajak,” ujar Komisaris PT BPR Primanadi Cakranegara, Kota Mataram itu.
Ronny mengaku sangat berterima kasih kepada bank umum yang telah membantu industri BPR dalam memberikan dana dalam bentuk kredit program, sehingga BPR bisa terus berkembang dalam melayani nasabahnya.
Ia berharap kepada bank umum tetap menjalin kerja sama dengan BPR, dan menghindari persaingan yang kurang sehat di lapangan.
“Bank Indonesia juga sudah memberikan arahan agar BPR dan bank umum bersinergi membangun industri perbankan. Untuk itu, mari kita bekerja sama mendukung perekonomian NTB,” ujarnya.
Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB H M Junaifin, mengatakan adanya bank umum yang membujuk SDM BPR tertentu untuk pindah kerja sering terjadi. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya masalah gaji.
Ia juga menilai kepindahan karyawan BPR ke bank umum sah-sah saja, namun harus ada etika, yakni tidak boleh membawa rahasia perusahaannya yang lama ke tempat kerjanya yang baru.
“Sah-sah saja pindah. Asal jangan bawa aplikasi program perusahaannya yang lama, apalagi membawa data nasabah dan data tabungan atau deposito nasabah. Itu bisa berurusan dengan kepolisian,” ujarnya.(ant)

Tahan Seri PS BS Biak, PS Sumbawa Barat Kembali ke Jalur Juara


Sumbawa Barat,SE.
Kesebelasan sepak bola kebanggan Nusa Tengga Barat, PS Sumbawa Barat sukses menahan seri PS BS Biak dengan skor 1-1, dalam lanjutan kompetisi sepak bola Divisi Utama Liga Indonesia yang berlangsung di stadion Cendrawasih Biak Papua, (Rabu, 25/4).
Dengan hasil seri ini PS Sumbawa Barat kembali berada diurutan kedua klasemen sementara dengan mengantongi nilai 23,nilai yang sama dengan PS BK Kota Blitar diurutan ketiga yang hanya beda selisih gol,  sementara pimpinan klasemen sementara masih dipegang PS Barito Putra.
Posisi PS Sumbawa Barat kembali diurutan kedua menggusur posisi PSBK Kota Blitar yang dalam empat hari meraih posisi tersebut, setelah mengalahkan Persepam pamekasan dengan skor 2-0, 21 April lalu, dimana PS Sumbawa Barat pada pertandingan hari yang sama dikalahkan Perseru Serui 0-1.
Sekretaris umum PS Sumbawa Barat, Lukman S Bachtiar kepada wartawan melalui telpon selulernya dari Biak mengatakan, dengan torehan hasil seri atas PS BS Biak sore tadi, menambah optimis tim asal Bumi Pariri Lema Bariri ini bakal lolos hingga putaran 8 besar di senayan nanti.
“ Kita patut bersyukur, waluapun sempat kalah atas Perseru Serui 1-0 tiga hari lalu, namun kita bisa raih 1 point atas PS BS Biak dalam lawatan tour ke Papua ini, tentu dengan hasil ini kita semakin optimis bisa bertahan hingga lolos babak 8 besar nanti” ujar Lukman.
Hasil seri 1-1 PS Sumbawa Barat atas PS BS Biak pada pertandingan sore tadi, sama dengan hasil di putaran pertama lalu saat Laskar Undru menjamu PS BS Biak di Mataram, sedangkan kemenangan 1-0 PS Sumbawa Barat atas Perseru Serui di Mataram pada putaran pertama, berhasil dibalas tim asal Kabupaten Yapen Waropen tersebut dengan skor sama 0-1.
Dengan hasil 1 kali kekalahan dan 1 kali seri dalam tour Papua, maka sejauh ini Laskar Undru hingga di leg ke- 13 mengalami 2 kali kekalahan,  masing-masing atas Perseru Serui (0-1) di Serui, dan Persid Jember (0-1) di Jember, 5 hasil seri atas Persepam Pamekasan (1-1) di Mataram, PSBK Kota Blitar (1-1) di Blitar, Persekam Metro (1-1) di Malang dan 2 hasil seri atas PS BS Biak masing-masing di Mataram dan Biak.
Sedangkan untuk hasil  kemenangan, PS Sumbawa Barat sukses meraih point penuh dalam 6 pertandingan, masing-masing atas PS Serui di Mataram (1-0), PS Barito Putra (1-0) di Mataram, Persigo Gorontalo (2-1) di Mataram, Persin Sinjai (2-0) di Mataram, dan 2 kemenangan atas PSMP Mojokerto masing-masing (0-3) di Mojokerto dan (1-0) di Mataram.
Diputaran kedua ini PS Sumbawa Barat menyisakan 7 pertandingan lagi, masing-masing 3 partai kandang menghadapi Persid Jember, PSBK Kota Blitar dan Persekam Metro, sedangkan 4 partai tandang, Saddam Husain dkk akan meladeni PS Barito Putra di Banjarmasin, Persepam Pamekasan di Madura, Persigo di Gorontalo, dan Persin di Sinjai Sulawesi Selatan.
“Kita berharap 3 sisa partai kandang sapu bersih meraih poin penuh, sedangkan untuk partai tandang minimal seri” demikian harap Lukman S Bachtiar Sekretaris Umum PS Sumbawa Barat.(Ndy)

Hasil Otopsi Jasad TKI Malaysia Masih Dirahasiakan

Lombok Timur, SE
Hasil otopsi ulang jasad Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok yang tewas diberondong peluru di Negeri Sembilan, Malaysia, 22 Maret 2012, masih dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan.
“Hasilnya nanti, masih dalam proses penyelidikan, belum sekarang. Nanti ada waktunya,” kata Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Pol Arif Wachyunadi, saat meninjau pelaksanaan otopsi di perkuburan keluarga di Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela,Kabupaten Lombok Timur, Kamis.
Jasad tiga TKI yang diotopsi masing-masing Herman (34) dan Abdul Kadir Jaelani (25), serta Mad Noor (28). Ketiganya dikubur di pekuburan keluarga yang terletak di belakang rumah mereka.
Herman dan Jaelani merupakan paman dan keponakan. Keduanya merupakan warga Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.    
Sedangkan Mad Noor juga dikuburkan di pekuburan keluarga, namun lokasinya di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekitar dua kilometer dari kuburan Herman dan Jaelani.
Namun, Polda NTB menjadwalkan pelaksanaan otopsi ulang tiga jasad TKI Lombok itu selama dua hari, yakni Kamis (26/4) untuk jasad Herman dan Jaelani, dan Jumat (27/4) untuk jasad Mad Noor.
Dalam pelaksanaan otopsi hari pertama, tim otopsi beranggotakan personil Polda NTB, Polres Lombok Timur dan tim medis dari instalasi forensik Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda NTB, serta Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB.
Bahkan, Direktur RSUP NTB dr Mawardi Hamri, juga terlibat aktif dalam pelaksanaan otopsi, yang berlangsung di lokasi tempat TKI itu dikuburkan.
Proses otopsi itu dikoordinasikan oleh Karo Operasional Polda NTB Kombes Pol Pujiono Dulrahman, sementara proses penyidikan dipimpin Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB Kombes Pol  Hary Sudwijanto.
Proses otopsi dimulai pukul 07.00 Wita, yang diawali dengan pembongkaran kuburan guna mengambil kedua jasad yang dikubur berdampingan. Selanjutnya pemeriksaan jasad yang dimulai dari jasad Herman, yang berlangsung selama dua jam, dari pukul 09.00 Wita hingga 11.00 Wita. Setelah beristirahat sejam, tim otopsi mulai memeriksa jasad Jaelani. TKI ini dilaporkan paling banyak diberondong peluru aparat kepolisian Negeri Sembilan, Malaysia, hingga tewas ditempat.
Sebelum jasad Herman dan Jaelani diperiksa dengan cara dibedah bagian tubuh tertentu, orangtua dan perwakilan sanak keluarganya dipersilahkan melihat kondisi jasad. Setelah pemeriksaan organ tubuh jasad itu, orangtua dan perwakilan sanak keluarganya juga diminta melihat kondisi jasad sebelum dikafani dan dikuburkan kembali.
Brigjen Arif mengaku baru akan mempublikasikan hasil otopsi kedua jasad TKI dari Malaysia itu, setelah otopsi jasad Mad Noor yang dijadwalkan Jumat (27/4) dirampungkan.
“Tim otopsi masih bekerja sehingga hasil otopsinya belum bisa disampaikan, nanti besok disampaikan dalam upaya transparansi,” ujarnya.
Arif juga enggan menginformasikan hasil pengamatan visual terhadap organ tubuh jasad TKI yang hari ini diotopsi, meskipun hal itu yang dipertanyakan orangtua dan sanak keluarga TKI itu.
“Keluarga sudah lihat, masih dalam proses penyelidikan, besok di Pengadangan (lokasi otopsi jasad Mad Noor),” ujarnya ketika dikonfirmasi terkait pengakuan H Maksum selaku ayah Herman dan Amaq Rupeni selaku ayah Jaelani, yang menyatakan bola mata Herman sudah tidak ada lagi saat hendak diotopsi.
Otopsi ulang itu diperlukan untuk memperjelas penyebab kematian ketiga TKI asal NTB itu, sekaligus menjawab kejanggalan di tubuh jenasah versi sanak keluarga para TKI tersebut.
Versi Kepolisian Malaysia, ketiga jenazah TKI itu sudah diotopsi saat berada di Rumah Sakit Port Dickson Malaysia, karena tewas akibat penembakan.
Namun, sanak keluarga ketiga TKI yang tewas itu, menduga ada indikasi praktik jual-beli organ tubuh, karena adanya jahitan pada kedua mata, di dada dan perut korban. Mata dan organ dalam jasad itu diduga telah diambil.
Dugaan tersebut merujuk kepada penuturan Hirman, kakak dari Abdul Kadir Jaelani, yang melihat langsung kondisi jasad ketika TKI korban penembakan itu, sebelum dikafani dan dimasukkan kedalam kotak, saat berada di Rumah Sakit Port Dickson Malaysia, kemudian diterbangkan ke Indonesia.
Ketiga jasad TKI yang bekerja sebagai buruh bangunan di Negeri Sembilan, Malaysia itu, tiba di kampung halamannya, Rabu (5/4), lalu dimakamkan sanak keluarganya di pekuburan keluarga di Pancor Kopong, keesokan harinya. (ant)

Minggu, 22 April 2012

Panitia Tender Proyek PKPP PU Provinsi Dituding Tabrak Aturan


Sumbawa Besar SE.
Molornya waktu penetapan pemenang tender proyek Pengembangan Kawasan Pemukiman Perdesaan (PKPP) bidang cipta karya PU Provinsi tahun anggaran 2012, kini di persoalkan aktivis LSM.
Adalah Hamzah Ketua LSM Gerakan Masyarakat Sumbawa Pendukung Reformasi (gempur) mempertanyakan integritas serta akuntabilitas panitia (Pejabat Pengadaan,Red) yang mengumumkan kontraktor pemenang tender setelah  malampaui batas wantu 60 hari  sebagaimana yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.
”Diduga panitia tabrak aturan dalam Keppres 80 tahun 2003 ketika menetapkan pemenang tender  proyek PKPP yang diumumkan baru – baru ini,” ungkap Hamzah.
Ia menilai penetapan pemenang dengan cara merubah batas waktu yang tercantum dalam surat dokumen penawaran tersebut diangggap cacat hukum.
Kepada wartawan Koran ini lebih jauh Hamzah menuturkan, didalam ketentuan aturan Keppres 80 itu, bagian kelima pargraf pertama tentang prinsip–prisip prakualifikasi dan pascakualifikasi pasal 14 ayat (9) yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan diatas matrai terkait semua informasi yang disampaikan dalam formulir kwalifikasi adalah benar. Apabila diketemukan penipuan, pemalsuan atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan sangsi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukakan dalam daftar  hitam sekurang-kurangnya 2 tahun dan tidak boleh pengadaan untuk 2 tahun berikutnya , serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.
Mengacu pada ketentuan ini, kata Hamzah, patut diduga jika panitia pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut bersama–sama dangan direktur perusahaan yang di  menangkan  telah melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Ada indikasi kuat panitia dan direktur perusahaan yang dimenangkan telah merubah batas waktu 60 hari seperti tercantum dalam dokumen surat jaminan penawaran, sebab bila dihitung sejak tanggal 25 Januari memasukan penawaran hingga ke tanggal 9 April pengumuman, tentu layak dicurigai adanya rekayasa dokumen yang dilakukan oleh rekanan yang hendak dimenangkan,” telisik Hamzah. Bukan hanya itu, Hamzah juga menilai panitia tidak taat aturan, sementara dalam perpres 54 tahun 2010 mengenai fakta integritas, sertifikasi keahlian, tentang prinsip – prinsip pengadaan pasal 5, etika pengadaan pasal 6, sepertinya tidak dijadikan acuan dalam menetapkan pemenang pada proyek PKPP bidang Cipta Karya PU Provinsi yang berlokasi di Sumbawa yaitu, di Desa Nijang dan di Desa Lebin serta satu paket yang berlokasi  di Sumbawa Barat, sebutnya.
Kepala ULP Hambali yang juga menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Provinsi saat hendak dikonfirmasi diruang kerjanya beberapa hari lalu tidak berada ditempat.
”Kepala ULP sedang keluar kota,” ungkap sekretarisnya.(HG)      

Bupati : Tidak Ada Istilah Lingkar Tambang



Sumbawa Besar, SE.
Bupati Sumbawa Jamaluddin Malik kembali menegaskan tidak ada istilah lingkar tambang berkaitan dangen kegiatan eksplorasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) di Dodo.
“Tidak ada istilah lingkar tambang,” ungkap bupati melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Wirawan Ahmad dalam menyikapi aksi demo warga Lopok belum lama ini.
Menurut bupati, kontribusi yang diperoleh pemda Sumbawa dari perusahaan tambang multinasional itu akan dan telah dipergunakan secara proporsional dan adil bagi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.
 “Tidak ada istilah perhatian yang hanya diberikan kepada 6 kecamatan karena pemda maupun perusahaan tidak kenal dengan istilah lingkar tambang,” tandas bupati.
Pada prinsipnya, lanjut wirawan,  bupati tidak melarang bahkan mempersilahkan masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa karena merupakan hak konstitusional yang dilindingi undang-undang. Namun bila aspirasi dilakkan dengan cara-cara yang menganggu kepentingan publik apalagi merusak fasilitas dan pelayanan publik, maka sudah menjadi otoritas pihak keamanan untuk melakukan penertiban. “Kalau  sudah mengganggu kepentingan publik maka sudah masuk ke ranah aparat keamanan,” terangnya.(DD)

Densus 88 Mabes Polri Lepas Dokter Yuni


Mataram, SE
Detasemen 88 Anti Teror Mabes Polri akhirnya melepas dokter gigi Yuni Ardie (46), yang ditangkap bersama Kam, di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 13 April 2012, karena tidak cukup bukti keterlibatannya dalam jaringan teroris.
Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) AKBP Sukarman Husein, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Mataram, Minggu.
“Benar, dia dilepas karena tidak cukup bukti untuk memprosesnya sebagaimana tuduhan sebelumnya. Proses hukum juga harus mempertimbangkan azas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Drg Yuni tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Minggu (21/4) siang, dan dijemput sanak keluarganya. Bahkan ibundanya sengaja datang dari Jawa Timur untuk menjemputnya di Bandara Bima itu.
Sebelumnya, Drg Yuni ditangkap Tim Densus 88 Mabes Polri, ketika bersama rekan kerjanya Kam, tengah berkendaraan di Jalan Melati, Kota Bima, dari kediaman Drg Yuni hendak menuju Masjid Raya Bima untuk Salat Jumat. Jarak dari kediaman Drg Yuni ke Masjid Raya itu, sekitar 200 meter.
Drg Yuni telah menjadi bagian dari penduduk Kota Bima sejak sekitar lima hingga tujuh tahun lalu, dan selama di daerah itu ia menjalani profesi dokter gigi yang membuka praktek di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima, kemudian pindah lokasi ke kediamannya di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasa Na’e Barat, Kota Bima.
Dokter gigi itu memiliki kediaman yang tergolong mewah untuk ukuran warga setempat, namun tidak banyak dikenal dekat oleh penduduk sekitar karena kurang bersosialisasi.
Saat itu, ia ditangkap dengan tuduhan menyembunyikan Kam, seorang buronan kasus terorisme dan teridentifikasi terlibat dalam jaringan terorisme Cikampek, Jawa Barat.
Kam teridentifikasi pernah mengikuti pelatihan terorisme di Aceh, dan dikenal sebagai ahli persenjataan. Ia dikabarkan juga terlibat dari aksi terorisme di Poso, yang kabur kemudian bersembunyi di Bima, NTB.
Kam berada di Kota Bima sejak tiga bulan sebelum ditangkap, yang semula diduga atas ajakan Drg Yuni yang dikabarkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Kam.
Versi Drg Yuni, Kam hanyalah sebagai staf di tempatnya berpraktek kedokteran gigi.(ant)

Diduga Panitia Kong-Kalikong Mutu Proyek Jalan Perkotaan–Perdesaan Terabaikan


Sumbawa Besar. SE
Empat paket Proyek fisik jalan dan saluran program Pengembangan Kawasan Pemukiman Perdesaan (PKPP) bidang cipta karya PU Provinsi yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa yang di kerjakan akhir tahun anggaran 2011 lalu, terus disorot pegiat LSM. Pasalnya kondisi fisik jalan lapisan penetrasi macadam (Lapen) dan saluran itu, dibeberapa titik sudah mengalami kerusankan sebelum mencapai umur konstruksi.
Hamzah, Ketua LSM Gerakan Masyrakat Sumbawa Pendukung Reformasi (Gempur) di ruang redaksi koran ini, Sabtu (21/04), menyebutkan, jika melihat buruknya hasil kerja kontraktor pemenang tender pada proyek tersebut besar kemungkinan akibat adanya muatan kepentingan para pihak yang bersifat sistemik.
“Panitia dalam menetapkan pemenang tender, diduga bermain kong–kalikong dengan berbagai pihak, urusan proyek mau berkwalitas atau tidak, sepertinya tak perduli. Dan secara buta-buta PPK pun tak segan-segan berani membayar hasil pekerjaan yang tidak menjamin keutamaan kualitas produk di lapangan,” ujarnya.
Hamzah didampingi Ketua LSM Kamita Khairil Anwar juga menilai hasil pekerjaan ke empat Kontraktor yang tidak memuaskan tersebut, terus akan dipersoalkan, bahkan beberapa gabungan LSM mengancam akan turun jalan melakukan aksi demo untuk mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar segera mengambil sikap tegas  meminta pekerjaan Lapen tersebut segera di bongkar dan di aspal ulang.
”Kami dari gabunan LSM akan lakukan aksi demo, bila PPK proyek tidak segera mengambil sikap tegas untuk memperbaiki kwalitas pekerjaan ini dengan cara harus dibongkar lalu di aspal kembali sesuai spesifikasi tehnis yang diharapkan,” pinta Hamzah.
Sedangkan ke empat perusahaan yang disinyalir selalu dimanja-manjakan oleh  panitia itu sebut Hamzah antara lain. CV. RM yang mengerjakan proyek PKPP di Desa Kebayan Kelurahan Brang Biji Kab Sumbawa dengan nilai  kontrak Rp. 1,2 miliar, kondisi aspalnya sepanjang kurang lebih 1 Km, ada puluan titik permukaan jalan yang sudah keropos dan dipastikan dalam waktu dekat diperkirakan akan hancur.
“Hal ini disebabkan pondasi jalan sepertinya tidak dilakukan pemadatan, begitu juga dengan pasangan salurannya tidak menggunakan pasangan pondasi batu kali sehingga sudah ada bagian saluran yang roboh,” tukasnya.
Bukan hanya itu, sebut Hamzah, proyek peningkatan jalan dan saluran yang dikerjakan CV. AG dengan biaya sebesar Rp. 1.450.000.000. lebih – lebih kualitasnya sangat memprihatinkan.
Pembangunan jalan dan saluran sepanjang 1. 243 meter di Desa Sekokat Labangka II biaya mencapai Rp. 943. 319.000, dikerjakan oleh CV. FI, serta pembangunan jalan dan saluran di desa Suka Damai Labangka IV sepanjang 1.398 meter kontaraktor pelaksananya CV. PS anggaran sebasar Rp. 1.034.319.000.
“keempat paket proyek yang belum habis masa pemeliharaannya tersebut, disinyalir sangat kental dengan penyimpangan,” ketus Hamzah.
Sementara PPK Proyek yang hendak dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan sulit untuk dihubingi.(HG)

Dokter Yuni Tidak Persoalkan Perlakuan Densus 88




Mataram, SE
Dokter gigi Yuni Ardie (46), yang ditangkap bersama Kam, di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 13 April 2012, mengaku tidak mempersoalkan perlakuan Tim Densus 88 Mabes Polri yang menangkapnya di jalanan.
“Tidak masalah bagi saya, saya pahami polisi menggunakan Undang Undang Teroris, sehingga menangkap orang yang diduga dengan cara apapun, kemudian surat penangkapannya menyusul. Tidak ada masalah,” kata Yuni yang dihubungi dari Mataram, Minggu malam.
Yuni sempat menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri semenjak ditangkap di Kota Bima. Ia sempat jadi terduga menyembunyikan buronan teroris sehingga dikait-kaitkan dengan jaringan terorisme, namun akhirnya dilepas karena tidak cukup bukti untuk menjeratnya.
Drg Yuni tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Minggu (21/4) siang, dan dijemput sanak keluarganya. Bahkan ibundanya sengaja datang dari Jawa Timur untuk menjemputnya di Bandara Bima itu.
Sebelumnya, Drg Yuni ditangkap Tim Densus 88 Mabes Polri, ketika bersama rekan kerjanya Kam, tengah berkendaraan di Jalan Melati, Kota Bima, dari kediaman Drg Yuni hendak menuju Masjid Raya Bima untuk Salat Jumat. Jarak dari kediaman Drg Yuni ke Masjid Raya itu, sekitar 200 meter.
Hingga kini, Kam masih dalam pemeriksaan intensif di Mabes Polri. Ia teridentifikasi terlibat dalam sejumlah aksi terorisme, termasuk dengan jaringan terorisme Cikampek, Jawa Barat.
Kam teridentifikasi pernah mengikuti pelatihan terorisme di Aceh, dan dikenal sebagai ahli persenjataan. Ia dikabarkan juga terlibat dari aksi terorisme di Poso, yang kabur kemudian bersembunyi di Bima, NTB.        
Yuni mengatakan, ia telah memenuhi prosedur pemeriksaan yang diberlakukan Tim Densus 88 Mabes Polri, terhadap seseorang yang diduga terlibat teroris.
Ia merasa diperlakukan secara wajar selama dalam proses pemeriksaan, tidak pernah disiksa atau diperlakukan kasar. Bahkan, diberi makan dan tempat tinggal yang layak.
Yuni pun mengaku telah menjelaskan kronologi perkenalan dengan Kam hingga dipekerjakan sebagai staf di tempatnya melakukan praktek kedokteran gigi.
“Saya hanya mempekerjakan orang itu di tempat praktek. Dia datang minta kerja, saya lihat orangnya baik maka saya pekerjakan dia. Saya tidak tahu masa lalunya, dia ngaku berasal dari Jakarta,” ujarnya.
Yuni pun mengaku tidak menyangka Kam yang bekerja sebagai stafnya sejak tiga bulan lalu itu, teridentifikasi terlibat jaringan terorisme.
Drg Yuni sendiri telah menjadi bagian dari penduduk Kota Bima sejak sekitar lima hingga tujuh tahun lalu, dan selama di daerah itu ia menjalani profesi dokter gigi yang membuka praktek di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima, kemudian pindah lokasi ke kediamannya di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasa Na’e Barat, Kota Bima. (ant)

Rabu, 18 April 2012

LKPP: Pemerintah Boleh Langsung Beli Dari Pabrik


Mataram, SE
Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah atau LKPP membolehkan pemerintah membeli secara langsung barang dibutuhkan dari pabrik, tanpa harus menerapkan ketentuan tender proyek pengadaan.
“Sistem e-procurement yang sedang kita (Indonesia) bangun, melalui dua sistem yakni tender dan pembelian langsung. Kalau ada barangnya di pabrik, maka pemerintah bisa terapkan pembelian langsung tanpa tender,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berbicara pada pertemuan koordinasi implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang digelar di Mataram, NTB.
Agus mengatakan, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.
Pemerintah juga tengah melakukan penyederhanaan aturan, memperkenalkan lelang sederhana, serta pengadaan langsung untuk barang/jasa yang sudah memiliki “price list” dikenal luas, seperti harga mobil GSO, sewa hotel dan kantor, serta barang kebutuhan pemerintah lainnya.
Bahkan, untuk pekerjaan proyek yang tergantung dengan cuaca (reboisasi, pembenihan), maupun layanan yang harus tersedia sepanjang tahun mulai tanggal 1 Januari (pelayanan perintis udara/laut, pita cukai, konsumsi/obat di Rumah Sakit, konsumsi di Lapas, pembuangan sampah, dan cleaning service) diperkenalkan “contract multiyears” (tahun jamak).
Selain itu, dan asalkan nilai kontrak tidak lebih dari Rp10 miliar, maka persetujuan langsung dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) masing-masing, atau tidak lagi minta persetujuan Menteri Keuangan.
“Khusus untuk pembelian langsung, harus didukung katalog, misalnya hendak membeli mobil harus ada daftar harga dari pabrik. Tahun 2012 ini, akan diperluas jenis barangnya sehingga nanti alat berat, alat kesehatan, mesin fotocopy, faximile, dan produk lainnya yang semuanya produksi pabrik bisa dibeli langsung,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembelian langsung maupun tender proyek pengadaan barang dan jasa itu harus tetap melewati proses e-procurement, atau mekanisme Unit Layanan Pengadaan (ULP).
ULP itu merupakan wadah penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai salah satu gagasan dalam membangun layanan e-procurement (e-proc) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna mencegah praktik KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).
“Nanti akan ada daftar harganya yang dicantumkan dalam sistem e-procurement, dan bapak-ibu bisa langsung membelinya,” ujarnya dihadapan seratusan peserta pertemuan koordinasi yakni para administrator dan operator LPSE dari provinsi dan 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.  
Untuk sistem tender pun, kata Agus, dapat diterapkan pembelian langsung untuk peralatan tertentu sepanjang disediakan pabrik dan didukung katalog harga barang.
Ia menyontohkan, proyek pengadaan barang dan jasa di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana tidak semua komponen proyek harus ditenderkan, karena dapat dibeli langsung di pabrik agar ada efisiensi anggaran negara.
“Pipanya bisa langsung dibeli dari pabrik, lalu kontraktor yang memasang agar kita (pemerintah) pun tahu kualitasnya.
Kalau saluran air, dan distribusi listrik tentu tidak dijual di pabrik sehingga perlu dilelang. Intinya, tidak semuanya harus dilelang terkait langkah efisiensi anggaran,” ujarnya.
Agus juga mengemukakan bahwa, pemerintah daerah dapat menggunakan 30 persen nilai APBD untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk pemerintah pusat boleh sampai 35 persen dari APBN.
Dia menyebut APBN 2012 mencapai 1.400 triliun lebih, yang berarti 35 persen darinya atau sekitar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Khusus di NTB yang memiliki APBD 2012 sebanyak Rp2,2 triliun, maka 30 persen diantaranya atau sekitar Rp700 miliar dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Tetapi, tentu sangat tergantung komitmen pimpinan pemerintahan daerah, selain pencarian yang tepat dalam proses pengadaan barang dan jasa itu,” ujarnya.(ant)

Disperindag Tawarkan Peluang Bisnis Jarak Kepyar


Mataram, SE
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menawarkan peluang bisnis jarak Kepyar (Ricinnus Communis L) yang belum tergarap secara optimal meskipun sudah ada pabrik pengolahan di Pulau Sumbawa.
“Sudah ada pabrik pengolahan minyak jarak kepyar di Pulau Sumbawa milik PT Bio Greenland. Kapasitas mesinnya mencapai 1.000 ton per hari tapi karena bahan baku yang minim, pabrik hanya mampu beroperasi dua kali seminggu. Kondisi itu menjadi peluang bisnis,” kata Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Konsumen, Disperindag NTB Ketut Sugiartha, di Mataram, Rabu.
Tawaran peluang bisnis jarak kepyar tersebut disampaikan pada acara Pasar Lelang Komoditi Agro II 2012, di Mataram, yang diikuti 70 pengusaha dari Provinsi NTB, Bali dan Jawa Timur.
Pada pasar lelang komoditi agro tersebut berhasil dilelang komoditas biji jarak kepyar sebanyak 200 ton dengan harga mencapai Rp560 juta.
Sugiartha mengatakan, PT Bio Greenland mengolah biji jarak kepyar untuk dijadikan minyak castrol yang akan diekspor ke sejumlah negara.
Perusahaan tersebut juga memanfaatkan kulit biji jarak yang sudah diolah sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanaman tembakau virginia.
“Kami sudah meninjau lokasi pabrik bersama PT BAT salah satu perusahaan rokok nasional yang memanfaatkan kulit biji jarak kepyar sebagai pupuk. Rencananya juga untuk pengganti bahan bakar batu bara dan gas untuk omprongan tembakau,” ujarnya.
Dengan adanya peluang bisnis tersebut, Sugiartha berharap kepada para investor atau pengusaha lokal untuk mau memanfaatkan peluang usaha yang terbuka luas di sektor perkebunan jarak kepyar.
“Peluang ada. Perusahaan penampung juga sudah ada. Tinggal bagaimana masyarakat NTB memanfaatkan peluang itu,” ujarnya.
PT Bio Greenland merupakan salah satu perusahaan di Jakarta, yang menjadi mitra investor dari Provinsi Akika, Jepang, dalam mengembangkan tanaman jarak Kepyar di Pulau Sumbawa dan Lombok, NTB, guna menghasilkan minyak castrol dan biomassa.
Perusahaan itu telah membangun pabrik pengolahan biji jarak kepyar di Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sejak 2009.
PT Bio Greenland membeli biji jarak kepyar dengan harga yang semakin meningkat yakni Rp1.500/kilogram di 2010 menjadi Rp2.500/kilogram di 2011 dan diupayakan mencapai Rp3.000/kilogram di 2012. (ant)

Polemik Perusahaan Pengembang Mandalika Resort Belum Dituntaskan


Mataram, SE
Polemik tentang perusahaan pengembang kawasan wisata terpadu Mandalika Resort di Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mencuat sejak pertengahan 2011, belum juga dituntaskan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Mataram.
“Belum, karena belum ada pertemuan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pak Dahlan lagi sibuk restrukturisasi BUMN yang sudah ada,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Zainul, sambil menunggu pembahasan dengan Manteri BUMN, Pemerintah Provinsi NTB dan PT Pengembangan Pariwisata Bali atau Bali Tourism Development Coorporation (BTDC) terus berdialog mencari solusi yang memungkinkan.
Proses penyamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan manajemen PT BTDC terus berlanjut.
“Proses antara Pemprov NTB dan BTDC terus jalan, untuk cari opsi terbaik dalam pengelolaan kawasan Mandalika Resort itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT BTDC Alvaradar Erlangga Gandjar, mengatakan, perubahan nama perusahaan pengembang kawasan pariwisata terpadu Mandalika Resort,  sesuai saran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masih kontroversi.
“Itu masih kontroversi antara direktur kami dengan Menteri BUMN,” ujarnya.
PT BTDC merupakan BUMN yang dipercayakan pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan pariwisata terpadu Mandalika Resort, di Pulau Lombok, bagian selatan.
Pada 21 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) kawasan wisata Mandalika Resort itu.
Kawasan Mandalika Resort seluas 1.175 hektare yang akan dikembangkan itu hendak dijadikan salah satu ikon pariwisata nasional, bahkan dunia di masa mendatang.
Saat itu, Presiden menyarankan perubahan nama perusahaan pengembang kawasan Mandalika Resort, berdasarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat NTB.
Menurut Presiden, tidak elok jika perusahaan yang mengembangkan pariwisata di Pulau Lombok, menggunakan nama Bali (BTDC).
Saran Presiden itu kemudian ditindaklanjuti Menteri BUMN dan Direktur Utama PT BTDC, namun hingga kini masih kontroversi.
Menurut Alvaradar, manajemen BTDC enggan mengubah nama meski ditugaskan negara mengembangkan kawasan pariwisata Lombok, karena berkaitan dengan penggalangan investor.
BTDC sudah dikenal investor kawakan di dalam maupun luar negeri, sehingga akan kesulitan menggalang investor jika mengubah nama.
“Nama itu erat kaitannya dengan pemasaran. Jadi, tidak boleh main-main dengan nama,” ujarnya.
Karena itu, kata Alvaradar, kini digagas untuk membentuk perusahaan patungan (Joint Venture) antara PT BTDC dengan perusahaan daerah Pemprov NTB.  
Pembentukan perusahaan patungan itu dianggap solusi terbaik yang telah mengakomodir saran Presiden.
Hanya saja, setelah beberapa pertemuan belum juga disepakati bentuk kerja sama pembagian hasilnya.
“Belum ketemu kesepakatan, saya sudah ke Lombok untuk bahas, dan mereka (Pemprov NTB) juga sudah ke sini (Nusa Dua), tapi belum juga sepakat,” ujarnya.
Alvaradar mengatakan, semspat mencuat tawaran yakni menyerahkan sebagian blok di kawasan Mandalika kepada Pemprov NTB untuk dikelola melalui perusahaan daerahnya.
Namun, tawaran itu pun belum disepakati karena mencuat sejumlah ketentuan yang dirasa memberatkan salah satu pihak.
“Solusi terbaiknya memang ‘joint venture’ tapi masalahnya bagaimana pola pengaturan uangnya. Itu juga yang belum ada kesepakatan, sehingga dapat disebut masih kontroversi,” ujar Alvaradar yang didampingi Kepala Divisi Operasional PT BTDC Gede Suparwata. (ant)

Gubernur Pertimbangkan Masukan FKUB dalam Pengambilan Kebijakan



Mataram, SE
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, berjanji akan mempertimbangkan masukan dari Forum Komunikasi Umat Beragama yang didasarkan pada aspirasi umat, dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.
“Serap aspirasi umat dan sampaikan kepada gubernur untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” kata Zainul, pada acara pelantikan pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2012-2016, di Mataram, Rabu.
Sebanyak 21 orang pengurus FKUB NTB yang terdiri dari tokoh lintas agama, dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 217 Tahun 2012 tentang Pembentukan FKUB Masa Bhakti 2012-2016.  H Syahdan Ilyas yang menjadi bagian dari Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW) NTB dipercayakan sebagai Ketua FKUB NTB menggantikan H Lalu Mahfudz (mantan Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi NTB).      
Dalam kepengurusan itu, Syahdan dibantu tiga orang wakil ketua masing-masing H Jamaludin Adam, H Subhan, dan Benadji Simon, seorang sekretaris yakni Eka Sugih Gunawan.
Dalam kepengurusan FKUB NTB itu, terdapat 10 orang Dewan Penasehat yang diketuai Wakil Gubernur NTB, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB sebagai wakil ketua, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) sebagai sekretaris.
Zainul mengatakan, meskipun FKUB bukan merupakan organisasi struktural Pemprov NTB, namun keberadaannya didukung SK Gubernur NTB, yang mengemban tugas menyerap aspirasi umat sebagai bahan kebijakan pimpinan daerah.
Aspirasi umat yang dimaksud, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan agama, tetapi juga yang berkaitan dengan permasalahan lainnya seperti program pemberdayaan masyarakat secara luas.
Selain menyerap aspirasi umat dan menyampaikannya kepada gubernur, Zainul berharap FKUB terus membangun dialog antarpengurus FKUB, dengan tokoh organisasi masyarakat, dan tokoh agama lainnya yang tidak tergabung dalam FKUB.  
“Sosialisasi agar paham masyarakat luas tentang kebebasan beragama, dan sikap toleransi antarumat beragama, hendaknya terus dilakukan dan berkesinambungan, agar kehidupan beragama di daerah ini semakin baik,” ujarnya.
FKUB juga diminta untuk memberi perhatian serius terhadap generasi muda penerus bangsa, dengan cara mengajak para tokoh pemuda untuk berdialog dan bersama-sama merumuskan program pembangunan yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda agama.
“Libatkanlah anak-anak muda itu, karena merekalah juga yang akan mewarisi pembangunan daerah ini. Pemprov NTB dan perangkat pemerintah lainnya tentu mendukung langkah FKUB,” ujar Gubernur NTB periode 2008-2013 yang akan bertarung untuk periode kedua, melalui Partai Demokrat.(ant)

Senin, 16 April 2012

Warga Lantung Kembali Sweeping Kendaraan Newmont


Sumbawa Besar, SE.
Puluhan warga Kecamatan Lantung yang tergabung dalam LSM Taloma Kuasa kembali melakukan aksi sweeping kendaraan operasional milik perusahaan tambang tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), Senin (16/4). Kali ini warga  berhasil menahan sebuah truk Tronton yang mengangkut pibro di ruas jalan Lantung-Ropang tepatnya di persimpangan Lantung Padesa.
Aksi sweeping ini dilakukan LSM Taloma Kuasa sejak Kamis  (12/4) untuk menarik perhatian President Direktur PTNNT Martiono Hadiyanto. Namun hingga Senin (16/4) ini, belum ada tanda-tanda orang nomor satu di PTNNT itu untuk menemui massa yang melakukan sweeping ini.
“Kami tetap akan melakukan sweeping dan menghentikan segala kendaraan yang melewati daerah ini sampai adanya tanda-tanda pak Martiono untuk berdialog dengan kami,” ungkap kordinator aksi Sirajuddin kepada wartawan melalui sambungan telepon, kemarin.
Selain menyandera tronton yang melintasi jalan tersebut, pada Minggu (15/4), LSM ini juga memulangkan beberapa pekerja yang masih terkait dengan operasional PTNNT yakni dari karyawan security 911. Mereka yang terkena sweeping dan dilarang melewati daerah tersebut diantaranya, Suparlan Ansyari nomor badge NPN 9111417 karyawan security 911, Asrul asmawa, asal Lawin, nomor badge NPN 1427 karyawan 911, Chandra Irawan, asal Lawin, nomor badge NPN 1425 karyawan 911.
Sementara itu, Kepala Departemnent Komunikasi PTNNT Rubi W Purnomo yang dihubungi via pesan pendek, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atas sweeping yang dilakukan oleh masyarakat Ropang ini.(sn)

Pemprov Liburkan Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional



Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliburkan guru mata pelajaran yang diuji dalam Ujian Nasional SMA/sekolah sederajat, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti bisikan jawaban untuk membantu anak didiknya.
“Guru mata pelajaran yang diuji diliburkan, supaya tidak ada kesan guru membantu peserta UN,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Syafi’i, saat memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMA Negeri 2 Mataram, Senin.
Syafi’i memantau pelaksanaan UN tingkat SMA/sekolah sederajat di Kota Mataram, bersama dua anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, masing-masing Abdul Misban (Pertai Pemuda Indonesia) dan H M Nur (Golkar).
Pelaksanaan UN tingkat SMA/sekolah sederajat dijadwalkan 16-19 April 2012, dan UN susulan akan dilaksanakan pada 23-26 April.
Peserta UN SMA Negeri 2 Mataram, yang dipantau Syafi’i, sebanyak 412 orang, namun seorang peserta yakni Siti Riski Amalia (jurusan IPA) tidak bisa mengikuti ujian hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, karena ia terjangkir deman berdarah (DB) dan sedang menjalani perawatan medis.
Siti diberi kesempatan mengikuti UN susulan, jika telah sembuh dan dapat mengikuti ujian tersebut.
Menurut Syafi’i, hari pertama UN itu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diliburkan, dan guru mata pelajaran lainnya juga akan diliburkan sesuai jadwal dan materi UN.
“Kebijakan ini berlaku di seluruh sekolah penyelenggara UN di wilayah NTB, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa dan pulau-pulau kecil yang ada pelaksaaan UN,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya mengingatkan para siswa agar tidak terpengaruh isu kunci jawaban, yang sudah beredar melalui pesan singkat (SMS) di kalangan peserta UN sejak tiga hari terakhir.
Dipastikan kunci jawaban itu salah dan hanya menggiring  peserta UN ke jurang kesesatan, karena metoda pelaksanaan UN yang diterapkan menutup peluang kebocoran soal.
“Kami juga telah mengingatkan orangtua dan atau wali murid dan komponen masyarakat lainnya agar ikut mendukung kesuksesan pelaksanaan UN, terutama mengingatkan peserta UN agar tidak terpengaruh isu kunci jawaban,” ujarnya.
Data Dinas Dikpora NTB, peserta UN jenjang SMA/sekolah sederajat tahun ajaran 2011/2012 tercatat sebanyak 58.281 orang, atau lebih banyak dari tahun sebelumnya yang mencapai 55.150 orang.
Dari 58.281 orang peserta UN itu, sebanyak 44.601 orang dari SMA/MA dan sebanyak 13.703 orang dari SMK.      
Peserta UN SMA/SMK/MA tahun ajaran 2010/2011 tercatat sebanyak 55.150 orang, terdiri dari 43.221 orang peserta dari SMA/MA, dan 11.929 orang peserta dari SMK.  
Peningkatan jumlah peserta UN itu karena ada yang mengulang setelah gagal di tahun sebelumnya, selain jumlah pesertanya yang relatif meningkat dari tahun ke tahun.(ant)

Istri Wartawan Kompas Meninggal Usai Perjalanan Dinas


Mataram, SE
Galuh Marhaeni (45), istri dari H Khaerul Anwar, wartawan Kompas yang bertugas di wilayah Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia setelah sebelumnya melakukan perjalanan dinas selama lima hari ke Pulau Sumbawa.
“Beliau terkena serangan jantung,” kata dr Rini, dokter yang mengabdi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), saat melayat di rumah duka, di Perumahan Batu Dawa, Ampenan, Kota Mataram, Senin.
Rini yang sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB itu, mengaku sempat kaget rekan kerjanya itu terkena serangan jantung, karena tidak memiliki riwayat penyakit jantung.
Ia pun menduga, Galuh terkena serangan jantung karena kelelahan setelah perjalanan dinas selama lima hari berturut-turut, di Pulau Sumbawa, menempuh rute perjalanan darat lebih dari 400 kilometer bolak-balik menggunakan kendaraan bermotor.
Galuh yang menduduki salah satu jabatan Eselon III di BPP-KB NTB itu, menghembuskan napas terakhirnya, pada Senin (16/4) pukul 10.45 di Rumah Sakit Islam (RSI) Mataram.
Ibu dua anak itu hanya menjalani perawatan medis di RSI Mataram lebih dari sembilan jam, dengan keluahan sakit di dada dan beberapa bagian tubuh.
Beberapa hari sebelumnya, Galuh melakukan perjalanan dinas terkait tugas BPP-KB di Kabupaten Bima, dan Dompu dan kabupaten lainnya di Pulau Sumbawa.
Sebelum perjalanan dinasnya rampung, ia mengeluh sakit hingga dirawat di RSUD Sumbawa, kemudian dibawa ke Mataram, hingga menjalani perawatan medis di RSI Mataram.
Dijadwalkan, Selasa (17/4) siang selepas Salat Dzuhur, istri wartawan Kompas itu dimakamkan di pemakaman umum Karang Medain, Kota Mataram.
Galuh yang pernah menjabat Camat Labuapi, dan sejumlah jabatan Eselon III di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah Provinsi NTB itu, meninggalkan suami dan dua orang anaknya, yakni Kiki (laki-laki) yang masih duduk di Kelas 5 Sekolah Dasar (SD) dan Lala (Perempuan) yang Kelas 1 SMA.(ant)

Pemkab Sumbawa Kembali Tertibkan Cafe Batu Gong


Sumbawa Besar, SE.
Penertiban hiburan malam berkedok cafe di wilayah pantai Batu Gong, Labuhan Badas kembali dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa. Penegasan ini disampaikan Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik yang ditemui seusai Sidang Paripurna DPRD Sumbawa terkait penjelasan Panitia Khusus (Pansus) dan pemandangan akhir  atas RANPERDA thn 2012.
Saat ditanya wartawan kenapa penertiban 1 Maret 2012 lalu tidak berjalan sesuai rencana, bupati justru balik bertanya.
“Kok tanya saya,” kata bupati yang baru usai mengikuti Lemhanas di Jakarta sejak pertengahan bulan Febrruari lalu.
Dikatakan, Pemda telah memberikan arahan pada para pengusaha cafe agar konsisten terhadap kesepakatan bersama.
Namun pada kenyataannya, kondisi cafe Batu Gong tidak banyak berubah atau masih terbuka seperti sedia kala. Atas dasar bupati menegaskan upaya penertiban kembali terhitung sejak Senin (16/4).
Menurutnya, tatanan tempat hiburan malam tertutup itu juga telah memperkuat penilaian buruk masyarakat. Untuk itu pemda mendesak para pengusaha cafe agar merubah tatanan menjadi terbuka, sesuai adat istiadat Tau Samawa.
“Sebenarnya, pemda bisa saja langsung menghentikan aktifitas cafe dan meratakan dengan tanah, sebab cafe-cafe di situ tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Tetapi pemda juga masih memikirkan mata pencaharian masyarakat di situ,” jelas bupati.
Demikian soal tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) para waitress yang didatangkan dari luar daerah.
Para wanita-wanita penunggu tamu itu hanya mengantongi ijin domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.
“Jika pada penertiban nanti, mereka terbukti tidak memiliki KTP, maka akan dipuilangkan ke daerahnya masing-masing. Kami  menghimbau kepada para waitress yang tidak memilki KTP supaya pulang ke daerahnya sebelum dipulangkan oleh pemda,” pungkasnya. (rc)

Trayek Travel Sumbawa-BIL Belum Bisa Terealisasi


Sumbawa Besar, SE.
Dibukanya Bandara Internasioanal Lombok (BIL) 1 Oktober 2011, merupakan berkah bagi warga Lombok Tengah dan sekitarnya. Namun berkah tersebut tidak dirasakan oleh warga Sumbawa, bahkan sebaliknya akses menuju BIL semakin rumit. Saat Bandara Rembige Lombok Barat masih beroperasi, calon penumpang pesawat terbang dari Sumbawa biasanya menumpang travel untuk selanjutnya naik taxi selama belasan menit saja.
Untuk mengurangi beban penumpang, Pemerintah Provinsi NTB membuka trayek bus Damri dari terminal Mandalika Mataram – BIL.  Upaya ini sempat mendapat protes dari komunitas sopir taxi bandara.  Setelah diberi pemahaman, bus Damri pun diijinkan mengangkut penumpnag menuju BIL.
Upaya lain Pemprov NTB untuk memudahkan calon penumpang pesawat terbang dari Sumbawa – BIL adalah membuka trayek travel Sumbawa – BIL. Namun rencana ini belum dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan akan ditentang oleh komunitas sopir taxi bandara.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Provinsi NTB, Ridwan Syah mengakui kesulitan warga Sumbawa bila trayek travel menuju BIL tidak dibuka.
 “Kami akan lihat yang bagus seperti apa. Nanti kita bikin trayek tersendiri untuk antar jemput travel Sumbawa menuju BIL,” ujar Ridwan seraya menambahkan bila dipaksakan trayek tersebut dilaksanakan sekarang ini, maka sulit dihindari terjadinya keributan.
Ia mengatakan, sekarang ini pihaknya terusa mencari format yang efektif agar memudahkan para penumpang pesawat menuju BIL.(DD)

Remitansi TKI Rp 85 Miliar Dalam Dua Bulan



Mataram, SE
Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat mencatat remitansi atau kiriman uang dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri periode Januari-Februari 2012 mencapai Rp85 miliar lebih.
“Pada Januari 2012, nilai kiriman uang dari tenaga kerja Indonesia (TKI) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja di sejumlah negara mencapai Rp41 miliar lebih,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB H Soegarenda, di Mataram, Senin.
Ia menyebutkan, kiriman uang terbesar berasal dari TKI yang bekerja di Arab Saudi, yakni mencapai Rp52 miliar lebih, disusul Malaysia sebanyai Rp1,75 miliar.
Data kiriman uang dari TKI tersebut diperoleh dari Kantor Bank Indonesia (BI) Mataram, sedangkan dari lembaga swasta seperti Western Union yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian belum terdata.
Soegarenda memperkirakan jumlah kiriman uang dari TKI melalui lembaga nonperbankan hampir sama dengan yang dikirim melalui perbankan. “Total kiriman uang TKI NTB pada 2011 mencapai Rp506,239 miliar. Itu yang terdata di perbankan. Belum dari lembaga nonperbankan. Nilainya diperkirakan hampir sama,” ujarnya. Menurut dia, jika menghitung secara keseluruhan nilai uang yang dikirim TKI melalui perbankan dan lembaga nonperbankan, maka total remitansi TKI dalam satu tahun hampir mendekati APBD Pemerintah Provinsi NTB sebesar 1,5 triliun.
Relatif besarnya kiriman uang tersebut, kata Soegarenda, ikut mempengaruhi posisi tawar para petani yang terkadang harus menjadi buruh tani karena luas lahan garapan yang terbilang kecil.
“Remitansi TKI itu ikut mempengaruhi bargaining petani yang mendapat kiriman uang. Kalau sebelumnya, petani mau saja menjadi buruh agar bisa memperoleh tambahan pendapatan meskipun upah relatif rendah,” ujarnya.
Data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi NTB, tercatat penempatan TKI asal Provinsi NTB di luar negeri selama Januari 2012 tercatat 3.632 orang, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 sebanyak 3.084 orang. (ant)

Lombok Tengah Operasikan Peralatan E-KTP di Kelurahan


Mataram, SE
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengoperasikan peralatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP hingga tingkat kelurahan dan desa, agar dapat merampungkannya sampai batas waktu 30 April 2012.
“Provinsi terus dorong penyelesaiannya, makanya peralatan e-KTP dari tiga daerah yang sudah rampung yakni Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Bima, diarahkan di Lombok Tengah sehingga di tingkat kelurahan pun ada pelayanan e-KTP, berbeda dengan daerah lainnya yang hanya sampai kecamatan” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) Sajim Sastrawan, di Mataram, Senin.
Sajim mengakui, dorongan agar Pemkab Lombok Tengah merampungkan pelaksanaan program e-KTP itu terus dilakukan karena Pemerintah Provinsi NTB juga disoroti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Diah Anggraini, pada pertemuan koordinasi yang membahas penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang digelar di Pendopo Gubernur NTB, 10 April 2012.
Saat itu, Diah mengungkapkan bahwa pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Lombok Tengah baru 56 persen, atau baru lebih dari sebagian target sebanyak 600 ribu lebih.
Ia pun langsung mengingatkan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan Bupati Lombok Tengah F T Suhaili, agar memperhatikan hal itu, karena waktu perampungan program e-KTP itu tingga 20 hari lagi.
“Kami terus pantau pelaksanaan e-KTP di Lombok Tengah itu, kalau ada masalah diupayakan solusi secepatnya agar bisa rampung sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah F T Suhaili, mengemukakan alasan yang melatarbelakangi keterlambatan pelaksanaan program e-KTP di wilayah kepemimpinannya, antara lain akibat keterlambatan peralatan, kerusakan teknis dan waktu perbaikan.
Menurut Suhaili, distribusi peralatan pelaksanaan program e-KTP untuk Lombok Tengah paling terlambat jika dibandingkan dengan tiga daerah lainnya.
“Selain itu, dalam pelaksanaan ada alat yang rusak dan konsultan mitra Kemdagri yang melaksanakan program e-KTP butuh waktu untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Suhaili mengaku dua bulan lalu mendapat tambahan peralatan e-KTP sebanyak 20 unit, diluar 46 unit yang dikhususkan untuk Lombok Tengah. Namun, pemasangan alat kemudian uji coba hingga penerapannya butuh waktu sebulan.
Namun, Suhaili optimistis akan dapat merampungkannya dalam 20 hari ke depan, agar sesuai batas waktu yang ditetapkan Kemdagri, jika peralatan e-KTP di Kota Mataram diarahkan ke Lombok Tengah.
Harapan itu sudah direalisasi, bahkan bukan hanya peralatan e-KTP dari Kota Mataram yang diarahkan ke Lombok Tengah, peralatan dari Kota Bima dan Kabupaten Bima juga diarahkan ke daerah itu.
Dengan demikian, saat ini pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan lebih dari 100 unit peralatan, berikut operatornya.
KTP Elektronik atau e-KTP, merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi berbasis database kependudukan nasional.
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
Secara nasional penerapan e-KTP tahap pertama mencakup 197 kabupaten/kota di Indonesia, yang dimulai sejak Agustus 2011, termasuk empat kabupaten/kota di wilayah NTB.
Pelaksaan e-KTP tahap pertama semula dijadwalkan rampung akhir Desember 2011, namun tertunda hingga April 2012 karena adanya kendala teknis.
Khusus di wilayah NTB, dari empat kabupaten/kota yang melaksanakan program e-KTP tahap pertama yakni Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah, hanya Lombok Tengah yang belum rampung.
Sedangkan pelaksanaan e-KTP di 2012 secara nasional mencakup lebih dari 200 kabupaten/kota, termasuk enam kabupaten di wilayah NTB, dijadwalkan rampung akhir Oktober 2012.(ant)

Pemprov Tingkatkan Penyuluhan Menuju Indonesia Bebas Pasung


Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan frekuensi penyuluhan kesehatan jiwa di 10 kabupaten/kota, agar dapat menuju target Indonesia bebas pasung di 2014.
“Frekuensi penyuluhan ditingkatkan, dari semula sekali setahun menjadi 3-5 kali, agar tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi kejiwaan di pusat pelayanan kesehatan jiwa juga semakin meningkat,” kata Direktur Rumah Sakit (RS) Jiwa Mataram dr Elly Rosila W SpKj di Mataram.
RS Jiwa Mataram telah menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak 2009.
Sebelumnya, merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan.
Elly mengaku belum memiliki data valid tentang jumlah pasien gangguan jiwa yang dipasung sanak keluarganya di rumah atau tempat tertentu, sehingga dalam penanganan pasien kejiwaan terkait program Indonesia bebas pasung 2014, masih mengacu kepada hasil Survei Kesehatan Mental Rumah Tangga (SKMRT) di wilayah NTB 2007.
Hasil SKMRT itu menunjukkan rumah tangga dewasa yang menunjukkan adanya gejala gangguan kesehatan jiwa berat mencapai 0,96 persen dari total penduduk NTB yang mencapai 4,2 juta jiwa.
Sementara gangguan kesehatan jiwa ringan mencapai 12,8 persen, sehingga menempatkan peringkat NTB diatas nasional yang mencapai 11,6 persen dan dari 33 provinsi NTB, dan berada pada peringkat 10 besar nasional.
Jika mengacu kepada data SKMRT itu maka ada sekitar 40 ribu penderita gangguan jiwa berat dan lebih dari 500 ribu orang warga NTB menderita gangguan jiwa ringan.
SKMRT itu juga menunjukkan gangguan mental emosional yang ditemukan pada penduduk pada usia 15 tahun ke atas.
Dengan demikian, terdapat puluhan ribu orang dewasa di NTB yang teridentifikasi menderita gangguan kejiwaan, yang tentunya membutuhkan pertolongan medis dan terapi kejiwaan.
Menurut Elly, tingginya angka gangguan kejiwaan itu mengharuskan pihaknya terus meningkatkan komitmen, dedikasi dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada para pasiennya.
RSJ Mataram pun harus mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat yang senantiasa dilandasi perencanaan program yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB.
Selain itu, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa juga harus terus ditingkatkan meskipun hingga kini masih ada yang memposisikan pasien penyakit jiwa sebagai komunitas masyarakat yang perlu dikucilkan.
“Kami sadari itu, namun harapan kami pemerintah daerah mendukung sepenuhnya baik dalam bentuk kebijakan maupun dukungan anggaran,” ujarnya.
Ia mengatakan, sepanjang 2011 pihaknya menggelar penyuluhan kesehatan jiwa dengan cara mendatangi lokasi yang diinformasikan memiliki pasien gangguan jiwa yang dipasung, di Kota dan Kabupaten Bima.
Sana keluarga pasien yang dipasung itu, disarankan mendatangi pusat pelayanan kesehatan jiwa, agar tidak terus-menerus memasung pasien tersebut.
“Selain berupaya menghapus stigma pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, kami juga memberi obat injeksi dan tablet haloperidol secara berkala dengan harapan pasien itu dapat dikendalikan sehingga bebas dari pasung,” ujarnya. (ant)

Mantan Anggota Dewan KSB Masih Tersangka



Sumbawa Barat, SE
Kepolisian Sumbawa Barat memastikan bahwa status Ern, mantan anggota DPRD setempat masih tersangka dalam kasus Narkotika yang diungkap jajaran Polisi setempat belum lama ini.
Kepala satuan reksrim Polres setempat, Iptu. Anton Santoso, di Taliwang, Senin, mengemukakan status tersangka terhadap, Ern, karena yang bersangkutan masih diduga memiliki kaitan dengan kasus penangkapan, 5,5 gram Sabu-Sabu bersama dua tersangka lainnya, masing-masing warga Taliwang dan Pulau Lombok.
" Kami tidak tahan Ern, karena ancaman hukumannya dibawah 4 tahun. Ia hanya dijerat pasal 127 jo 131 KUHP tentang pemakai Narkoba serta ikut mengetahui adanya peredaran Narkotika. Kami juga sudah tes Urine terhadap yang bersangkutan dan mengetahui hasilnya negatif," kata, Anton kepada Pers, Senin.
Saat ini, Ern, masih dikenakan kewajiban wajib lapor, hingga semua berkas dinyatakan rampung dan siap dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Memang, kata Anton, sejumlah saksi yang diperiksa yang juga tersangka mengaku bahwa Ern, terlibat sebagai pemakai narkotika sejak dulu. hanya saja, katanya, keterangan itu masih sebatas saksi.
"Kita tergantung saksi ahli. Yang jelas, penganan kasus ini masih berjalan," demikian, Anton.
Media melaporkan, penangkapan kasus Narkoba di Sumbawa Barat oleh Kepolisian setempat terhitung kedua kalinya. Pengungkapan pertama, Polisi berhasil menangkap sedikitnya 40 Kilogram ganja kering dari dua tersangka lain di Kecamatan Maluk. Penangkapan tiga tersangka pemakai dan pengedar Sabu-Sabu juga atas pengembangan penyidikan kasus sebelumnya. (ndY)

Pemprov Tingkatkan Penyuluhan Menuju Indonesia Bebas Pasung


Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan frekuensi penyuluhan kesehatan jiwa di 10 kabupaten/kota, agar dapat menuju target Indonesia bebas pasung di 2014.
“Frekuensi penyuluhan ditingkatkan, dari semula sekali setahun menjadi 3-5 kali, agar tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi kejiwaan di pusat pelayanan kesehatan jiwa juga semakin meningkat,” kata Direktur Rumah Sakit (RS) Jiwa Mataram dr Elly Rosila W SpKj di Mataram.
RS Jiwa Mataram telah menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak 2009.
Sebelumnya, merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan.
Elly mengaku belum memiliki data valid tentang jumlah pasien gangguan jiwa yang dipasung sanak keluarganya di rumah atau tempat tertentu, sehingga dalam penanganan pasien kejiwaan terkait program Indonesia bebas pasung 2014, masih mengacu kepada hasil Survei Kesehatan Mental Rumah Tangga (SKMRT) di wilayah NTB 2007.
Hasil SKMRT itu menunjukkan rumah tangga dewasa yang menunjukkan adanya gejala gangguan kesehatan jiwa berat mencapai 0,96 persen dari total penduduk NTB yang mencapai 4,2 juta jiwa.
Sementara gangguan kesehatan jiwa ringan mencapai 12,8 persen, sehingga menempatkan peringkat NTB diatas nasional yang mencapai 11,6 persen dan dari 33 provinsi NTB, dan berada pada peringkat 10 besar nasional.
Jika mengacu kepada data SKMRT itu maka ada sekitar 40 ribu penderita gangguan jiwa berat dan lebih dari 500 ribu orang warga NTB menderita gangguan jiwa ringan.
SKMRT itu juga menunjukkan gangguan mental emosional yang ditemukan pada penduduk pada usia 15 tahun ke atas.
Dengan demikian, terdapat puluhan ribu orang dewasa di NTB yang teridentifikasi menderita gangguan kejiwaan, yang tentunya membutuhkan pertolongan medis dan terapi kejiwaan.
Menurut Elly, tingginya angka gangguan kejiwaan itu mengharuskan pihaknya terus meningkatkan komitmen, dedikasi dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada para pasiennya.
RSJ Mataram pun harus mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat yang senantiasa dilandasi perencanaan program yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB.
Selain itu, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa juga harus terus ditingkatkan meskipun hingga kini masih ada yang memposisikan pasien penyakit jiwa sebagai komunitas masyarakat yang perlu dikucilkan.
“Kami sadari itu, namun harapan kami pemerintah daerah mendukung sepenuhnya baik dalam bentuk kebijakan maupun dukungan anggaran,” ujarnya.
Ia mengatakan, sepanjang 2011 pihaknya menggelar penyuluhan kesehatan jiwa dengan cara mendatangi lokasi yang diinformasikan memiliki pasien gangguan jiwa yang dipasung, di Kota dan Kabupaten Bima.
Sana keluarga pasien yang dipasung itu, disarankan mendatangi pusat pelayanan kesehatan jiwa, agar tidak terus-menerus memasung pasien tersebut.
“Selain berupaya menghapus stigma pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, kami juga memberi obat injeksi dan tablet haloperidol secara berkala dengan harapan pasien itu dapat dikendalikan sehingga bebas dari pasung,” ujarnya. (ant)

Minggu, 15 April 2012

Pemilukada NTB 2012, Hanura Usung Sunardi Ayub


Sumbawa Besar,SE.
Keputusan Final Rapat Kerja Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 24 Maret 2012 menetapkan L Sunardi Ayub sebagai salah satu kandidat calon Gubernur periode 2013-2018.
Demikian dikatakan Drs H Najib ketua DPC HANURA yang juga wakil ketua DPRD Kabupaten Bima pada wartawan pecan lalu melalui telepon.
Menurut putra kelahiran Mbojo ini, terpilihnya L Sunardi Ayub layak dan pantas, mengingat yang bersangkutan merupakan salah satu tokoh pendiri partai HANURA Nusa Tenggara Barat.
“Pak Sunardi Ayub layak dan pantas dicalonkan oleh partai karena baliau senior dan sangat berjasa membesarkan HANURA,” ungkap Najib.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan munculnya 2 calon dari HANURA pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB 2013 mendatang, Najib menilai kemungkinan itu mustahil terjadi karena HANURA tidak akan pernah melahirkan 2 calon.
Menyusul desas desus yang berkembang selama ini, cukup mengemuka ketua DPC HANURA Kabupaten Sumbawa dieluelukan akan ikut ambil bagian pada kompetisi pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB, menurut Najib desas-desus itu sah-sah saja sebagai wacana politik, tetapi yang pasti kata dia wacana itu  tidak mungkin terjadi.
Alasannya, ketua DPC HANURA Sumbawa diakui sebagai pengurus partai tetapi tidak masuk dalam daftar pendiri partai “tidak mungkinlah ketua DPC HANURA Sumbawa yang baru saja masuk kejajaran pengurus dicalonkan sementara yang lebih layak dan lebih senior masih banyak,” kata Najib. Kalaupun ada 2 calon maka saya lebih layak karena saya termasuk pendiri partai HANURA NTB juga coordinator DPC HANURA sepulau Sumbawa tambahnya sembari terkekeh-kekeh.
Menyinggung figure L Sunardi Ayub calon Gubernur dari HANURA, Najib menilai keputusan itu sangat tepat dan layak yang tentunya telah mendapat dukungan penuh dari seluruh pengurus partai HANURA.
“Kami sangat mendukung pak Sunardi Ayub,” cetus Najib. (raja)

Densus 88 Mabes Polri Tangkap Dua Terduga Teroris di Bima


Mataram, SE
Tim Detasemen Khusus 88 Mabes Polri menangkap dua orang terduga tindak pidana terorisme, masing-masing Drg YA dan K yang tengah berada di Kota Bima, Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) AKBP Sukarman Husein, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Mataram, Sabtu.
“Benar, ada penangkapan dua orang yang diduga terlibat jaringan terorisme, pada Jumat (13/4) siang, di Kota Bima. Namun, tadi malam langsung dibawa ke Jakarta, menggunakan pesawat khusus, sehingga tidak sempat singgah di Mapolda NTB di Mataram,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, Drg YA dan K yang berstatus dokter itu ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri, ketika keduanya tengah berjalan kaki di Jalan Melati, Kota Bima, usai Salat Jumat.
Keduanya berjalan kaki menuju kediaman dokter gigi YA, yang berjarak sekitar 200 meter dari masjid tempat keduanya menunaikan Salat Jumat.
Drg YA telah menjadi bagian dari penduduk Kota Bima sejak sekitar lima hingga tujuh tahun lalu, dan selama di daerah itu ia menjalani profesi dokter gigi yang membuka praktek di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima, kemudian pindah lokasi ke kediamannya di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasa Na’e Barat, Kota Bima. YA memiliki kediaman yang tergolong mewah untuk ukuran warga setempat, namun tidak banyak dikenal dekat oleh penduduk sekitar karena kurang bersosialisasi.
Sebuah sumber menyebut YA ditangkap Densus 88 Mabes Polri karena menyembunyikan K alias Y yang juga berprofesi dokter, namun teridentifikasi terlibat dalam jaringan terorisme Cikampek, Jawa Barat.  K alias Y teridentifikasi pernah mengikuti pelatihan terorisme di Aceh, dan dikenal sebagai ahli persenjataan. Ia dikabarkan juga terlibat dari aksi terorisme di Poso, yang kabur kemudian bersembunyi di Bima, NTB.
K berada di Kota Bima sejak dua pekan lalu, yang diduga atas ajakan YA yang memiliki hubungan kekerabatan dengan K. Diduga keduanya merupakan anggota jaringan terorisme yang sama.
Bahkan, keduanya disinyalir terlibat kasus perampokan emas di kompleks pertokoan Pasar Raya Bima, beberapa waktu lalu.(ant)

13 Wartawan NTB Raih Penghargaan


Sumbawa Besar, SE
Tiga belas wartawan media cetak dan elektronik di wilayah Nusa Tenggara Barat, meraih Anugerah Karya Jurnalistik Batu Hijau 2012, setelah memenangkan lomba karya jurnalistik yang diselenggarakan PT Newmont Nusa Tenggara.
Penyerahan tropi dan piagam penghargaan serta uang pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Gita Aryadi, mewakili Gubernur NTB, pada malam Anugerah Karya Jurnalistik Batu Hijau 2012, di Mataram, Rabu.
“Semoga dengan penganugrahan karya jurnalistik itu, akan semakin memotivasi wartawan NTB untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya, dan berkontribusi terhadap NTB,” ujar Aryadi.
Penganugerahan karya jurnalistik itu disaksikan Presiden Direktur (Presdir) PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) Martiono Hadianto, yang didampingi Senior Spesialist Media Relations dan Project PTNNT H Ruslan Ahmad.
Martiono menyampaikan apresiasi kepada 13 wartawan NTB yang memenangkan Lomba Karya Jurnalistik Batu Hijau 2012 itu.
Tiga belas wartawan NTB itu, yakni Zainuddin Safari (Suara NTB), Nur Kholis (Pilar NTB), Panca Nugraha (Koran Berita), Fathul Rahman (Lombok Post), Zainuddin (Gaung NTB), Khaerul Anwar (Kompas), Anwar Maga (LKBN ANTARA), Naniek Dwi Surahmi (Koran Tokoh), Khaerudin (NTB Pos), Abet Kamarudin (Lombok Post), Ahmad Yani/Ikliluddin (Radar Lombok) dan Masnun (LKBN ANTARA), serta Sahdan (Lombok TV).
“Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga anugerah ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berkarya guna memajukan jurnalistik di NTB, dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan NTB,” ujarnya.
Bagi peserta yang belum menang, kata Martiono dalam sambutannya, tidak perlu patah semangat, teruslah berkarya karena perlombaan tersebut akan terus berlanjut setiap tahun.  
Senior Spesialist Media Relations dan Project PTNNT H Ruslan Ahmad, selaku ketua panitia lomba mengatakan, Lomba Karya Jurnalistik Batu Hijau 2012 itu merupakan kegiatan kedua, sebelumnya digelar pada 2011. Thema 2012 yakni Peluang dan Tantangan Pembangunan Ekonomi, Budaya dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat.
“Lomba karya jurnalistik itu digelar di wilayah NTB dan tingkat nasional, yang dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi apresiasi karya jurnalistik, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme insan pers dan meningkatkan pemahaman media massa terhadap industri pertambangan,” ujarnya.
Perlombaan karya jurnalistik itu dibagi dalam tiga kategori, yakni “stright news” (berita lempang), “feature” (tulisan berkedalaman) dan karya jurnalistik televisi.
Untuk kategori “Stright News”, juara I diraih Zainuddin Safari (Suara NTB), juara II Panca Nugraha (Koran Berita), Juara III Zainuddin (Gaung NTB), Juara Harapan I Anwar Maga (LKBN ANTARA), Juara Harapan II Khaeruddin (NTB Pos), dan Juara Harapan III Ahmad Yani/Ikliluddin (Lombok Post). Kategori “feature”, juara I diraih Nur Kholis (Pilar NTB), juara II Fathul Rahman (Lombok Post), juara III Khaerul Anwar (Kompas), juara Harapan I Naniek Dwi Surahmi (Koran Tokoh), juara Harapan II Abet Kamarudin (Lombok Post), dan juara Harapan III Masnun (LKBN ANTARA).
Khusus karya jurnalistik TV, tim juri hanya menetapkan seorang pemenang, yang meraih juara III yakni Sahdan (Lombok TV). Juara I dan II tidak ada pemenang, yang menurut tim juri belum ada yang memenuhi syarat untuk meraih juara tersebut.
Tim juri  sebanyak tiga orang masing-masing DR Kadri MSi (dosen komunikasi penyiaran IAIN Mataram), Dani Laksono (wartawan senior) dari Jakarta, dan Ruslan Ahmad (PTNNT). Ignatius Haryanto (Direktur Eksekutif LSPP Jakarta) selaku tim juri lomba tingkat nasional juga berperan dalam penilaian lomba tingkat NTB.
Tim juri menilai sebanyak 151 naskah perlombaan untuk kategori “stright news” dan “feature”, serta 15 naskah karya jurnalistik televisi.
Malam Anugerah Karya Jurnalistik Batu Hijau 2012 itu juga sekaligus menutup Bulan Jurnalistik & Fotografi 2012, yang diselenggarakan PTNNT bersama berbagai forum fotografer.
Serangkaian acara digelar selama Maret hingga April 2012, diantaranya pameran dan kontes foto yang bertema 1001 pesona alam dan budaya NTB, “workshop” fotografi dan lomba karya jurnalistik.(ADP)

Komisi II Sikapi Masalah Sewa Kios Terminal Sumer Payung


Sumbawa Besar,SE.
Komisi II DPRD Sumbawa mempertegas kembali, bahwa besaran sewa asset milik pemerintah daerah yang telah diatur melalui ketetapan Peraturan Daerah (Perda) harus ditindaklanjuti, mengingat ketentuan tersebut berlaku secara umum di Kabupaten Sumbawa.
Penjelasan ini disampaikan wakil ketua komisi 2 DPRD Sumbawa Fitra Rino pada acara dengar pendapat dengan penyewa kios terminal Sumer Payung pecan lalu. Sesuai agenda pertemuan, diawali keberatan penyewa kios terhadap kebijakan pemerintah daerah yang telah menaikkan tarif sewa kios dari Rp 25.000 menjadi Rp 150.000 perbulan.
Hadir dalam pertemuan tersebut, kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Drs Nurdin, Sekretaris Dinas Perhubungan Ariffuddin ST MT, dan para penyewa kios terminal Sumer Payung.
Protes atas kenaikan sewa kios ini menurut para penyewa, karena besar sewa dengan pendapatan sehari-hari tidak sebanding, mengingat kondisi terminal Sumer payung sampai dengan saat ini selalu sepi diikuti kemudian kesemerautan parkir bus yang sebagian besar memanfaatkan lahan diuar terminal serta semakin tingginya persaingan usaha yang sama diluar terminal.
Oleh karenanya, para penyewa kios berharap pada pemerintah daerah melalui institusi terkait untuk melakukan penertiban baik bus yang parkir diluar terminal maupun penumpang yang naik disepanjang jalan.
Selain itu, diminta juga pada pemerintah daerah, bersamaan dengan kebijakan menaikkan sewa kios maka fasilitas pendukung seperti ketersediaan air PDAM sangat diharpkan, karena selama ini kebutuhan air bersih merupakan salah satu sumber pembiayaan cukup besar yang ditanggung penyewa.
Wakil ketua komisi 2 didampingi sejumlah anggota antara lain, Burhanuddin AB, H Hafid BA, dan M Yamin SE, cukup memahami keluhan para penyewa kios ini sehingga menyarankan pada Dinas Perhubungan untuk mengakomodir usul saran para penyewa kios antara lain, mengawal dan mengawasi fungsi terminal Sumer Payung secara maksimal sekaligus melakukan penertiban terhadap aktifitas bus manaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal.
Selain itu Dishub juga diminta untuk memprogramkan rencana pembiayaan air PDAM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2012.
Bersamaan dengan itu komisi 2 berharap pada para penyewa kios untuk lebih menertibkan diri dan tidak menjadikan kios terminal Sumer Payung sebagai tempat tinggal sesuai peruntukkan dan hajatnya yang tertuang didalam kontrak yakni kios tempat usaha.
Kesimpulan dari pertemuan yang digelar komisi 2 semua pihak sepakat dan mau menerima kebijakan sewa baru yang telah ditetapkan melalui Perda 2 tahun 2012 tentang ketentuan sewa asset milik pemerintah.(raja)

100 Bidan PTT Bantu Pelayanan Kesehatan NTB


Mataram, SE
Kementerian Kesehatan mengalokasikan sebanyak 100 orang bidan yang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap rekrutmen 2012, untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Tahun ini, kita (NTB) dapat jatah 100 bidan PTT, dan itu akan sangat membantu mensukseskan program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr H Moch Ismail, di Mataram, Sabtu.
Ia mengatakan, kehadiran 100 bidan PTT itu akan dapat mengisi kekurangan bidan di desa-desa baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom, juga terus berupaya menambah jumlah bidan desa setiap tahun anggaran, baik melalui rekrutmen CPNS maupun formasi tenaga kontrak.
Hingga kini, jumlah bidan desa telah menyebar di 959 desa dari total 1.085 desa yang ada di wilayah NTB, sehingga masih kekurangan 126 orang bidan, karena standar minimalnya satu desa memiliki seorang bidan.      
Hanya saja, jangka waktu bidan PTT itu hanya dua tahun, sehingga setelah itu NTB akan kembali kekurangan bidan desa.
“Kami berharap, pemerintah kabupaten/kota dapat memprioritaskan para bidan PTT itu dalam rekrutmen CPNS setelah habis masa tugas dua tahun.
Tapi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan formasi,” ujarnya.
Ismail menyebut salah satu tugas penting bidan desa yakni membantu menyukseskan program unggulan daerah NTB yang dikenal dengan sebutan Akino (angka kematian ibu nol).
Program akino dimulai dari tahun 2009 dengan data angka kematian ibu melahirkan 320/100.000 kelahiran yang terdata di tahun 2008, sementara angka kematian bayi terdata sebanyak 72/10.000 kelahiran yang juga terdata di tahun 2008.
Diupayakan angka kematian ibu melahirkan dan bayi terus berkurang secara signifikan hingga mencapai 260/100.000 kelahiran untuk ibu melahirkan dan 42/10.000 kelahiran bayi di tahun 2013.
Dalam mewujudkan program Akino itu, Pemerintah Provinsi NTB menerapkan program persalinan bebas biaya secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2010.
Persalinan bebas biaya itu akan diterapkan di puskesmas dan jaringannya serta ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB.
Pembiayaan semua persalinan itu akan ditanggulangi dengan dana jaminan kesehatan masyarakat daerah dan untuk melaksanakan program pelayanan jaminan kesehatan itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp28,59 miliar lebih pada setiap tahun anggaran, yang dialokasikan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
“Tentu, keberadaan bidan dalam jumlah yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput, sehingga peningkatan jumlah bidan desa terus mendapat perhatian serius, selain peningkatan sarana prasarana kesehatan,” ujarnya. (ant)

NTB Tingkatkan Koordinasi Perbanyak Posyandu Mandiri


Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom, agar secara bersama-sama memperbanyak pos pelayanan terpadu atau posyandu mandiri demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai desa dan kelurahan.
“Koordinasi dengan kabupaten/kota dipandang penting karena akan mempercepat upaya pengembangan posyandu mandiri atau posyandu ‘bersaing’ yang diyakini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara signifikan di desa-desa dan kelurahan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) dr H Moch Ismail, di Mataram, Sabtu.
Ismail mengatakan, peningkatan koordinasi itu telah diperbincangkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) NTB 2013, yang digelar di Mataram, 12-13 April 2012, dan diikuti oleh perwakilan dari 10 kabupaten/kota di NTB.
NTB memperbanyak posyandu mandiri karena hingga kini baru sedikit posyandu yang dikategorikan mandiri.  
Hingga kini posyandu yang sudah dikategorikan mandiri di wilayah NTB baru dua persen atau sekitar 115 unit dari total 5.766 unit posyandu yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Padahal, posyandu merupakan tulang punggung program peningkatan kesejahteraan ibu dan anak di desa/kelurahan.
“Penyebab utama posyandu di NTB sulit mandiri antara lain kurangnya kepedulian berbagai pihak terkait termasuk kalangan eksekutif dan legislatif di kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran revitalisasi posyandu,” ujarnya.
Ia menyontohkan upah untuk kader posyandu di berbagai kabupaten/kota di wilayah NTB yang relatif minim, yakni hanya Rp20 ribu/bulan dan bervariasi antarkabupaten/kota.
Jumlah kader posyandu di setiap kabupaten/kota pun relatif terbatas, rata-rata dibawah lima orang per desa/kelurahan.
Menurut Ismail, pihaknya terus berupaya mengembangkan posyandu di berbagai daerah agar menjadi basis pelayanan medis di tengah kehidupan masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas hidup warga setempat.
Kader-kader posyandu harus mampu meyakinkan warga setempat yang membutuhkan pelayanan medis untuk selalu memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan kualitas kesehatan.
Kader posyando pun harus mampu membantu meningkatkan kualitas kesehatan ibu-ibu hamil hingga melahirkan bayi yang juga berkualitas.
“Misalnya, selalu mengingatkan masyarakat agar memperhatikan usia kawin yang semestinya minimal telah berusia 17 tahun, karena perkawinan bukan hanya penyatuan fisik berlawanan jenis kelamin namun untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus berupaya merangsang semua pihak untuk melaksanakan revitalisasi posyandu.
Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi, MA, juga telah mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada para bupati/walikota agar menyukseskan program revitalisasi posyandu sebagai agenda nasional.
Ismail mengakui, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput, berbagai hal patut dilakukan antara lain peningkatan jumlah bidan desa hingga mencukupi kebutuhan, dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
Menurut dia, idealnya satu desa minimal memiliki seorang bidan sehingga jumlah bidan desa yang dibutuhkan mencapai 1.085 orang sesuai jumlah desa yang ada.    (ant)