Senin, 20 Mei 2013

Tolak Kedatangan Boediono, Aliansi LSM Bakal Gelar Demo


Sumbawa Besar, SE.
Agenda kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) RI Boedono ke Kabupaten Sumbawa 1 Juni mendatang, bakal diwarnai aksi protes kalangan aktivis LSM.
Hamzah,  Ketua LSM Gerakan Masyarakat Sumbawa Peduli Reformasi  (Gempur) kepada wartawan kemarin, menyebutkan, aliansi LSM tidak mendukung kedatangan Wapres ke Sumbawa, karena tidak akan memberikan kontribusi dan juga kedatangannya hanya sekedar roadshow belaka di akhir masa jabatannya .
“ Aliansi LSM akan melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan atas kedatangan Wapres Budiono ke Sumbawa,” ujar Hamzah yang juga selaku koordinator aksi.
Ia sangat berharap kepada mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut untuk mengurungkan niatnya berkujung ke Sumbawa, sebab kata Hamzah selain akan merepotkan ibu- ibu PKK menyiapkan hidangan dari urusan masak-memasak  hingga ke urusan kesibukan cuci piring usai pertemuannya nanti.
Yang tak kalah pentingnya Hamzah menyarankan agar Wapres diakhir masa jabatannya ini lebih baik memanfaatkan sisa waktunya untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terkait proses penanganan serta penyelesaian kasus skandal bail out century yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi seluruh rakyat seantero penjuru Negeri.
“Kedatangan Boediono nanti pada akhirnya hanya merepotkan Ibu-ibu PKK saja. Kami menyarankan sebaiknya Wapres intens mendesak KPK untuk segara menuntaskan penanganan serta penyelesaian kasus skandal bail out bank century, karena kasus itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat seantero negeri ini,” harapnya.
Bukan hanya itu, Hamzah yangg didampingi Ketua LSM Kamita, Khairil Anwar yang kerap di sapa Uban juga menilai, tidak berlebihan kalau kunjungan Wapres ke Sumbawa ini dikait - kaitkan  memiliki korelasi dengan situasi pasca PT.Newmot Nusa Tenggara (PT NNT) menghentikan seluruh aktivitas kegiatan eksplorasi di blok Elang dodo Kecamatan Ropang. Indikasinya, ungkap Hamzah, Negara harus memberikan jaminan maksimal terhadap keamanan invesatasi dan wajar bila masyarakat mengait-ngaitkan hal itu. Sebab sampai saat ini pihak manajemen PT NNT juga belum memberikan pernyataan resmi, apakah penghentian aktivitas tersebut dihentikan dengan cara mendadak atau kerena hal-hal yang  mempengaruhi arus kas perusahaan PT. NNT, cash flow misalnya.
“ Di duga kunjungan Wapres ini ada korelasinya dengan penghentian aktivitas ekpolasi PTNNT  di blok elang dodo, karena bagaimanapun juga pran Negara harus memberikan jaminan keamanan terhadap Investasi, apalagi investasi tambang sekelas PTNNT,”  timpalnya.
Ketua LSM Kamita, Khairil Anwar menduga petinggi perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut berada dibalik kunjungan Wapres ke Sumbawa ini, sebab ada beberapa kemungkinan bisa menjadi penilaian yang bersifat spekulatif dikalangan masyarakat, misalnya apakah pengehentian aktivitas eksplorasi itu akibat pemilihan gubernur NTB, apakah karena pengaruh kondisi keuangan dunia yang lagi resesi dan apakah karena emas,tembaga  harganya lagi anjlok.
”Manajemen PTNNT harus memberikan klarifikasi menyangkut persoalan terhentinya segala aktivitas eksplorasi itu, kami membutuhkan penjelasan dari PTNNT, dan di pihak karyawan juga perlu kepastian, apa program selanjutnya yang bisa dilakukan secara internal hingga tidak terjadi kevakuman aktivitas. Martiono lebih baik mundur  dari kursi jabatan Presiden Direktur ketimbang diam saja. Sekarang zaman transparan buka ke publik apa yang sebenarnya terjadi masyarakat perlu tahu,” pintanya.
Ditanya LSM mana saja yang bergabung dalam aliansi, menurut Uban, nama-nama LSMnya lagi di daftar dan di seleksi.
“Kami sedang inventarisir LSM mana nantinya yang akan bergabung dalam aliansi, sekarang lagi di seleksi,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi PTNNT, Ruby Purnomo, yang dikonfirmasi media membenarkan proyek eksplorasi di blok Elang bakal ditangguhkan sementara.
“Pada Selasa (14/05) lalu perusahaan telah mengumumkan kepada karyawan bahwa kegiatan eksplorasi blok elang akan ditangguhkan. Dalam waktu dekat, perusahaan akan menyampaikan informasi lebih lanjut tentang detail rencana baru proyek eksplorasi blok elang tersebut,” pungkasnya.(Hg)

Zul–Ichsan Raih 49,96 Persen Suara di Kabupaten Sumbawa


Sumbawa Besar, SE.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) DR KH Zulkifli Muhadli, SH, MM – Prof DR Ir H Muhammad Ichsan, MS berhasil mengungguli tiga pasangan lainnya di Kabupaten Sumbawa. Pasangan Zul – Ichsan meraih 49,96 persen dan 230.440 suara sah atau sebanyak 115.127 suara. Demikian hasil rekapitulasi Tim Relawan Zul – Ichsan Kabupaten Sumbawa Minggu (19/5).
Di tempat kedua diraih pasangan incumbent DR TGH Muhammad Zainul Majdi, MA – Muh Amin, SH, Msi dengan perolehan 34,26 persen atau 78.946 suara. Posisi ketiga diraih pasangan Drs Harun Al Rasyid, MSi – Lalu Muhyi Abidin, MA dengan perolehan 10,09 persen atau 23.259 suara. Sedangkan posisi keempat diraih pasangan  Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST dengan perolehan 5,75 persen atau 13.259 suara.
Menurut tim Relawan Zul – Ichsan, data ini diupdate dari C-1 dan sebagian dari didukung oleh rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa dan kecamatan.
Pasangan Zul – Ichsan unggul di 19 dan 24 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa. Sedangkan 5 kecamatan lainnya dimenangkan pasangan TGB – Amin dengan selisih tipis, meliputi Kecamatan Sumbawa, Lunyuk, Labangka, Badas dan Untir Iwis. Kemenangan Zul – Ichsan menonjol di Sumbawa bagian barat, seperti di Kecamatan Alas Barat memperoleh 6.913 suara, sedangkan TGB – Amin 3.077  suara.
Demikian pula di Kecamatan Alas, Zul – Ichsan  meraih 8.316 suara, sedangkan TGB – Amin 6.118 suara. Kondisi yang ironis adalah di Kecamatan Utan, dimana Zul – Ichsan berhasil unggul dominan dengan perolehan 9.030 suara dan TGB – Amin meraih 4.659 suara. Padahal di kecamatan ini terdapat beberapa tokoh ‘besar’ dari partai pengusung pasangan TGB – Amin.
Begitu pula di Kecamatan Buer, pasangan Zul – Ichsan unggul 63,94 persen atau 4.223 dari 6.605 suara sah. Sedangkan posisi kedua diraih pasangan TGB – Amin dengan perolehan 26,95 persen atau 1.780 suara.
Secara umum, pasangan TGB – Amin berhasil unggul di TPS yang didominasi warga sasak. Bahkan di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk pasangan TGB – Amin menang mutlak dengan raihan 1.752 suara dari 6 TPS. Posisi kedua diraih pasangan Harum dengan raihan 187 suara, Zul – Ichsan 158 suara dan SJP 39 suara. Di seluruh kecamatan Lunyuk pasangan TGB – Amin berada di posisi teratas dengan perolehan 4.507 suara. Sementara Zul – Ichsan memperoleh 3.764 suara, Harum 770 suara dan SJP 413 suara.
Demikian pula di Kecamatan Labangka, pasangan TGB – Amin meraih posisi teratas dengan perolehan 1.979 suara. Unggul tipis dibanding pasangan Zul – Ichsan yang meraih 1.835 suara. Sedangkan pasangan Harum 683 suara dan SJP 196 suara.
Sementara itu, KPU Sumbawa telah mengagendakan rekapitulasi perhitungan suara Pilgub NTB tingkat kabupaten di Wisma Daerah Selasa 21 Mei 2013. (DD)

H. Sahaludin,Ketua PTMSI Sumbawa Terpilih


Sumbawa Besar, SE.
H. Sahaluddin terpilih sebagai Ketua PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) Kabupaten Sumbawa dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) yang berlangsung Minggu (19/5) 2013 kemarin.
Sahal terpilih dengan mengantongi 4 suara dari 7 suara yang diperebutkan, menyisihkan  A Hamid dengan perolehan tiga suara.
Pengawas pendidikan Sekolah Dasar di Dikans Kabupaten Sumbawa ini mengatakan PTMSI Sumbawa akan bisa sejajar degan cabang olah raga lainnya di daerah ini bila ada kekompakan antara pemilik PTM,  atlet dalam melakukan pembinaan. Tentunya intensitas latihan yang serius adalah modal dasar dari sebuah keberhasilan,”kata Sahal seusai terpilih sebagai ketua umum.
Muskab yang berlangsung singkat dan demokratis ini juga dihadiri pengurus PTMSI NTB yang diwakili Ir Ahmad Yani.
‘’Senafas, sevisi dengan pihak KONI Sumbawa bahwa tanpa adanya kebersamaan, komunikasi yang kuat serta pembinaan yang stagnan, akan sulit bagi atlet meraih prestasi.
Oleh karena itujalinan kerjasama yang baik, harus bisa diciptakan,”sarannya.
Ketua PTMSI Sumbawa demisioner,  Efendi Winarto menjelaskan, PTMSI Sumbawa sesungguhnya berakhir masa kepengurusannya 2010 lalu.
Agar semua cabang olah raga di bawah coordinator KONI Sumbawa harus mampu melaksanakan tugas danteragenda, maka KONI  mengambil alih. Sebab kata Efendi yang juga Sekretaris KONI Sumbawa ini, waktu dua tahun lebih masa kevakuman pengurus PTMSI Sumbawa, bisa memberikan dampak tidak baik dalam sebuah organisasi olah raga.
Termasuk untuk menyusun agenda tahunan.
Bahkan pendanaannyapun akan menjadi kesulitan.
‘’Dan kami dari KONI merasa berkepentingan agar semua cabang olah raga di Kabupaten Sumbawa harus berjalan normal, sehingga pembinaan yang dilakukan tidak terputus,” jelasnya.
Wakil Ketua KONI Sumbawa DR Ikhsan Safitri menegaskan  bebricara masalah prestasi, tentunya yang mejadi konsep  pemikiran adalah bagaimana  upaya yangharus di lakukan oleh setiap orang,  dalam hal ini atlet ataupun pengurus bisa kompak dalam meraih prestasi itu sendiri.
Dan itu tidak bisa dicapai begitu saja tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh, misalnya pola latihan yang intens dan serius.
‘’Inilah alasan kuat dalam  mengapa KONI Sumbawa selalu berprinsip pada penekanan kedisiplinan dan kebersamaan. Tanpa itu  prestasi akan sulit terukur,”katanya. (YK)

Diperlukan Kolaborasi untuk Kembangkan Pariwisata Sumbawa


Sumbawa Besar, SE.
Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumbawa memerlukan kolaborasi semua elemen. Sektor pariwisata yang berada di hilir, sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasana penunjang dari sektor hulu seperti perbaikan jalan, penanaman modal, kebersihan hingga keamanan suatu daerah.
 “Misalnya, upaya pengoptimalan keberadaan pulau-pulau kecil dengan potensi wisata seperti Pulau Keramat, Temudung dan Bedil di Kecamatan Utan yang bukan hanya pengembangannya demi kepentingan ekonomi tapi juga demi kepentingan yang lebih luas. Apalagi tiga pulau tersebut menjadi wilayah yang sangat strategis dan sering disinggahi wisatawan mancanegara. Tentu saja merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pertumbuhan daerah dari sisi pariwisata,” ujar Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dr. Muhammad Iksan Safitri, kemarin.
Menurut Iksan, untuk membangun suatu wilayah harus mendapat dukungan dari berbagai sektor, salah satunya bidang pariwisata. Tapi kalau berbicara pariwasata bukan hanya leading sektor pariwisata yang berkompeten mempersiapkan segala sesuatunya karena pariwisata bergerak di level hilir. Sedangkan level hulu banyak keterkaitan dengan sektor lain, misalnya untuk pengembangan wisata berkaitan dengan sapta pesona, satu di antaranya yang paling penting adalah masalah keamanan dan kebersihan.
 “Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka tidak mungkin wisatawan akan berkunjung ke wilayah kita. Untuk memperkenalkan destinasi lain, kita aktif melakukan promosi, terakhir di Jogja dan bersamaan dengan itu di Makassar pada 3 hingga Mei. Respon wisatawan dan para buyer cukup bagus untuk melirik pasar wisata di Sumbawa. Saya kira setiap saat disinggahi kapal wisatawan di pulau-pulau itu,” jelas Iksan Safitri.
Ia memaparkan, semua sektor pemerintahan perlu melakukan kerjasama secara internal, supaya wisman tidak sekedar singgah di tiga pulau tersebut dan menikmati panorama yang ada di sana, tapi juga mengharapkan ada minat ke kota Sumbawa Besar. Karena itu destinasi di Sumbawa harus juga dibenahi, itulah pentingnya event sebesar Festival Moyo.
Iksan menambahkan, dalam hal ini pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas lain, misalnya Diskoperindag agar wisman menikmati kuliner dan mendapatkan cinderamata. Begitu juga dengan BPM-LH berkaitan dengan investasi sebab semakin dikenal sebuah wilayah akan mengundang investor untuk berinvestasi ke daerah.
Ia mengakui tidak ada target mendatangkan wisman secara kuantitatif, tapi  yang perlu dilakukan dari hari ke hari adalah promo dan promo. “Bukan berarti meninggalkan penataan destinasinya. Promo di satu sisi harus intens dilakukan tapi di sisi lain penyiapan masyarakat yang welcome terhadap wisatawan harus bersamaan, kalau tidak kita akan ketinggalan dengan daerah lain,” ujar Iksan.
Sehingga, simpulnya, sektor hulu harus bergerak semuanya. Sebuah destinasi harus ditunjang oleh aksesibilitas yang baik. Misalnya ketenaran pantai Maci, kalau infrastrukturnya kurang baik maka wisman dan lokal tidak akan ke sana, tentu infrasktrutuktur menjadi kewenangan di Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian jaminan keamanan oleh pihak kepolisian. Karena Pariwisata memang multisektor, diperlukan kolaborasi diantara berbagai elemen untuk memajukan pariwisata Sumbawa.(MK)

Rendah, Kesadaran Plat Merah Bayar Pajak


Sumbawa Besar, SE.
Kepala Kantor Samsat Sumbawa, Abdullah Masrang, menyayangkan rendahnya kesadaran pengguna kendaraan plat merah untuk membayar pajak kendaraan ke pihaknya.
“Padahal tiap tahun selalu dianggarkan melalui RKA tiap SKPD terkait pengguna kendaraan plat merah, baik roda dua maupun roda empat,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Abdullah menyebutkan, upaya Pemda Sumbawa untuk membayar pajak kendaraan belum maksimal.
Data kendaraan bermotor yang tercatat pada tahun 2012 sebanyak 2453 unit yang terdiri dari roda dua dan roda empat. Termasuk di dalamnya kendaraan plat merah yang kurang dari setengahnya belum membayar pajak.
Tidak adanya laporan dari SKPD pengguna cukup menyulitkan pihak Samsat dalam mengindentifikasi kuantitas kendaraan bermotor yang tersebar di semua instansi pemerintahan di daerah. Sehingga pihak Samsat akan bekerjasama dengan Pemkab Sumbawa khususnya bagian aset dalam menyatukan pendapat terhadap keberadaan kendaraan tersebut.
“Sebenarnya kami juga ingin mendata potensi dan mencari tahu indentitas kendaraan bermotor, apakah sudah apkir atau masih bisa dioperasikan.
Rencananya sebelum 17 Agustus mendatang,” jelas Abdullah Masrang.
Menurutnya, pentingnya pendataan kendaraan tersebut juga untuk membantu Pemda Sumbawa supaya asset kendaraan bermotornya tidak disclaimer. Bahkan semakin mengakuratkan data asset kendaraan bermotor milik Pemda.(MK)

Pemerintah Dorong Pengembangan KTM Labangka Secara Komprehensif



Sumbawa Besar, SE.
Pemerintah daerah akan secara komprehensif mencari solusi persoalan pada KTM Labangka agar memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Hal itu dilontarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Arif, MSi  pada rapat Senin (20/05) antara pokja terpadu pembangunan KTM Labangka dengan Dirjen Penyelesaian Lingkungan hidup dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kemenakertrans.
Rapat tersebut dihajatkan untuk mencari solusi persoalan di KTM Labangka.
Menurut Arif, sebenarnya masalahnya KTM Labangka sangat kompleks, karena tidak adanya ketidaksesuaian perpaduan antara program yang digariskan sebelumnya dengan kondisi lapangan. Di lapangan juga ditemukan adanya perubahan dan pergeseran sehingga semuanya harus diserasikan lagi.
 “Yang baru kan hanya ada fisik gedung pengelolanya saja. Itupun mengkhawatirkan karena belum digunakan sebagaimana peruntukannya. Untuk pengelolannya, akan berada di bawah UPTD Pengelolaan KTM Labangka,” jelas Arif.
Menyinggung keberadaan investor di KTM Labangka, menurut Arif, dengan potensi hasil jagung yang cukup melimpah dengan sendirinya mendatangkan investor untuk melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat setempat. Namun ke depan ini harus dipastikan, bahwa jagung harus memiliki nilai lebih dan tidak dijual gelondong. Pemerintah akan membangun kawasan agroindustri dan home industry sehingga masyarakat merasakan efek lanjutan secara ekonomis.
 “Kuncinya di sini adalah kita benar-benar ingin mewujudkan KTM sebagaimana yang diharapkan, bisa memberi perubahan signifikan terhadap daya beli masyarakat,” pungkasnya.(MK)

Statement Ketua SPATS PTNNT Dinilai Mengada-Ada


Taliwang, SE.
Pernyataan Ketua SPATS PTNNT, Iwan Kurniawan yang menolak PKB tanpa menjelaskan PKB yang mana, dinilai Sekretaris DPD KSPSI NTB, Usep Syarif Hidayat terlalu prematur dan mengada-ada.
Alasannya, PKB sudah ditandatangani dan sewaktu penandatanganan PKB Iwan sendiri hadir dalam acara tersebut penandatanganan PKB di Mataram.
 “Mestinya jika menolak PKB jangan ikut walaupun menonton, lakukan aksi di luar gedung yang dilakukan oleh seluruh anggota, itu baru namanya gentlemen,” tantang Usep, Senin (20/5).
Usep meminta kepada Iwan untuk tidak memancing ikan di air keruh terhadap PKB yang sudah ditandatangani.
Jika tidak setuju diharapkan jangan melakukan statemen, namun gunakan hak meminta amandemen terhadap PKB tersebut jika dirasa merugikan pekerja.
Persoalan walk out sebelum usai pembahasan PKB, Akang menilai justru tindakan Iwan tidak ksatria, karena sejak awal atau beberapa pasal dalam PKB SPATS justru sudah menerimanya. “Saya akui, memang PKB yang diperjanjikan untuk tahun 2013 – 2014 kurang memuaskan, namun justru jika karyawan tahu, jika gagal melakukan perundingan maka general inkrase (GI) nilainya NOL, silahkan baca PKB sebelumnya,” tukasnya.
Ditambahkan, berkat perjuangan teman-teman PUK FSP KEP SPSI justru walaupun tidak seperti yang diinginkan GI ternyata ada nilainya, itupun setelah berkali-kali ‘dead lock’ dan ada perpanjangan waktu.
“Saya turut memantau perkembangannya hingga larut malam, bahkan sampai dini hari” tegasnya.
Namun demikian, Ia berharap kepada perusahaan, walaupun PKB tidak lebih baik nilainya dari PKB sebelumnya, diharapkan kepada perusahaan untuk dapat memahami kondisi pekerja dan memberikan kesejahteraan dalam bentuk lain yang dapat “mengobati” hasil PKB walaupun menyimpang dari PKB jika nilainya lebih baik mengapa tidak dilakukan.
 “Saya pun meminta kepada PT. NNT untuk tidak semena-mena terhadap karyawan, apalagi melakukan PHK missal yang sekarang ini belum ada kejelasan dan hanya membuat pekerja resah,” pungkasnya. (Ar)

Minggu, 05 Mei 2013

Kejaksaan Kembalikan Berkas Tersangka Provokator


Sumbawa Besar, SE.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, mengembalikan berkas kasus penyebaran SMS provokasi oleh tersangka FT ke penyidik Polres Sumbawa. Pengembalian berkas tersebut karena dianggap belum lengkap.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH MH, menyebutkan, pihaknya telah meneliti berkas kasus tersangka FT. Dari hasil penelitian diketahui masih ada unsur yang harus dilengkapi penyidik Polres Sumbawa.  “Belum lengkap unsur pasal yang dikenakan kepada tersangka dan harus dimasukkan ke berkas itu,” jelasnya
Selaku penuntut umum, pihaknya mengakui selama proses pemberkasan semua kasus sangat rumit. Itupun tidak hanya kasus tersangka provokator saja, sebab semua unsur kasus harus mengarah pada perbuatan materiil yang diduga dilakukan oleh para tersangka. Sehingga penyidik bersama jaksa harus dapat membuktikan unsur tersebut dalam persidangan.
Selaku penegak hukum, pihaknya harus mempelajari berkas secara professional dan proporsional. Di samping harus mampu mengurai berkas itu agar tidak menjadi rumit.(MK)

Empat Mega Proyek Bakal Dikerjakan Tahun 2014


Sumbawa Besar, SE.
Tahun 2014 mendatang, Pemkab Sumbawa akan mendapatkan bantuan pengerjaan empat mega proyek skala nasional melalui APBN.
Berdasarkan hasil Musrenbangnas 2014, menetapkan penanganan jaringan jalan nasional wilayah barat, penanganan jalan-jalan propinsi yang belum mantap, penanganan Dermaga Teluk Santong dan pembukaan jalur lingkar utara by pass Sumbawa (Sumbawa Besar-Ai Bari).
Kepala Bappeda Sumbawa, Lalu Suharmaji, yang ditemui, mengatakan, proyek skala kecil di Pemprop NTB untuk Sumbawa juga telah masuk. Sedangkan kelanjutan pengerjaan tanggul pengaman pantai Labuhan Sumbawa hingga Pantai Goa akan dikerjakan secara bertahap. Pasalnya tahun ini masih terkonsentrasi pada penambahan sarana dan prasarana di Pantai Goa.
Pembangunan tersebut, paparnya, akan secara bertahap terus sampai ke jembatan polak, tiap tahun sepanjang 100 meter dan di  tahun 2015 sudah tuntas sambil menyiapkan sarana yang ada di darat. Seperti mengelola pantai Saliper dan Goa. Jika sarana dan prasarana sudah lengkap barulah memajukan UMKM yang ada di sekitar itu.
Di dalam Musrenbangnas tersebuut, lanjut Suharmadji, pihaknya juga membahas rencana pembangunan dermaga Teluk Santong. Pihaknya juga mempertanyakan rencana turunnya tim Kementerian Kehutanan untuk meninjau lokasi lahan pengganti.  Tapi yang pasti, pembangunan pelabuhan Teluk Santong sudah masuk dalam buku besar perencanaan tahun 2014. Sehingga rentang waktu sampai Desember 2013 tim sudah harus turun.
“Harapan Pemkab Sumbawa bahwa apa yang direncanakan bisa dilakukan tahun 2014.
Namun kita juga cukup berhati-hati karena kendala lapangan pasti ada dan adanya regulasi baru terkait pembangunan pelabuhan. Tapi yang jelas dalam bulan ini tim Kemenhut akan survey lapangan,” ujar Kepala Bappeda.
Peningkatan infrastruktur tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintah setelah bidang pendidikan dan kesehatan. “Namun tidak menutup kemungkinan perlunya dukungan dari sektor lain,” tandasnya.
Terkait bidang pendidikan, Pemda berharap pada 2014 tidak ada lagi sekolah rusak (SD, SMP, SMA, maupun SMK). Sedangkan bidang Kesehatan, tahun ini diusulkan rehab total Puskesmas Plampang dan Empang. Tidak hanya itu, rehab RSUD Sumbawa juga akan dilakukan secara bertahap. Karena sebagian besar pasien diterima RSUP maka RSUD bisa direhab dan sudah diusulkan pada Musrenbangnas meski sifatnya masih usulan.(MK)

Kadis Diknas Akui Banyak Guru Tidak Disiplin


Sumbawa Besar, SE.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudirman Malik, mengakui 50 persen  jumlah PNS di Sumbawa adalah sebagai guru.
“Tentu saja tingkat pelanggarannya tinggi karena jumlah guru lebih banyak dari PNS biasa,” ujarnya.
Ke depan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Sudirman Malik pun tidak mau muluk-muluk untuk menuntaskan, tapi sekedar mengurangi saja.
“Saya tidak katakan, tuntaskan, tapi akan dikurangi,” ujarnya.
Bagi oknum guru PNS yang melanggar ketentuan disiplin kerja akan mendapatkan pembinaan.
Itupun tidak serta-merta ditindak karena ada ketentuan yang mesti dilalui. Namun jika terbukti bersalah, maka penurunan jabatan atau hukuman administrasi yang akan diberikan.
Dalam pemberian hukuman harus disertai bukti-bukti yang kuat.
Sudirman menuturkan, pelanggaran indisipliner yang kerap dilakukan oknum guru PNS adalah meninggalkan tugas.
Adapula yang menyangkut kepribadian. Pelanggaran tersebut secara langsung berimbas dalam pelaksaan tugas mereka di lapangan.
Ia berharap adanya peran masyarakat untuk membantu jajaran Diknas Sumbawa dalam memajukan pendidikan.
Di samping itu, Kadis Diknas juga mengakui bahwa selama ini kinerja dan kualitas guru yang menyandang predikat sertifikasi masih jauh dari harapan.
Apalagi yang bersangkutan  (oknum guru, red) tidak memaksimalkan diri dalam melaksanakan tugas.
Padahal, peningkatan kemampuan diri bagi seorang guru adalah sesuatu yang wajib dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Hal ini penting agar sertifikasi itu berbanding lurus dengan apa yang mereka kerjakan.
Dalam pengawasan kualitas guru sertifikasi, Sudirman meminta peran aktif masyarakat supaya para guru lebih meningkatkan kinerja demi kemajuan pendidikan di Sumbawa.
Kendati demikian, ia mengakui belum pernah ada guru yang dicabut status sertifikasinya karena pelanggaran maupun rendahnya hasil uji kompetensi.
Pencabutan bisa dilakukan ketika seorang guru melanggar aturan. Kecuali guru yang dulunya berada pada jabatan fungsional dan dialihkan ke jabatan struktural.
 “Contohnya saya. Dulu ketika masih menjabat Kepala Sekolah masih menyandang status guru sertifikasi dan berhak menerima tunjangan sertifikasi setiap bulan.
Tapi sekarang beralih ke jabatan struktural, maka otomatis saya tidak lagi menyandang guru setifikasi,” terang Sudirman Malik.
Ia berharap agar para guru sertifikasi mampu meningkatkan kemampuan dan kinerja, agar sorotan Bupati pada peringatan Hardiknas mampu dijawab dan menjadi motivasi bagi para guru di Kabupaten Sumbawa. (MK)

Diknas Klaim Fisik Sekolah Hampir Tuntas


Sumbawa Besar,SE.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadis Diknas) Sumbawa, Sudirman Malik, mengklaim bahwa capaian fisik terhadap bangunan sekolah di semua jenjang di Kabupaten Sumbawa tuntas 99,99 persen. Atau artinya masih ada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan perhatian fisik.
Tapi klaim tersebut tidak berlaku bagi keberadaan rumah dinas guru. Bahkan keberadaan rumah dinas guru akan dihapus, kecuali rumah dinas guru di daerah terpencil. Kebijakan tersebut diambil supaya lingkungan sekolah bebas dari rumah dinas guru.
 “Contoh di Batulanteh dan pulau Moyo, ada desa-desa tertentu yang memang masih membutuhkan rumah dinas guru dan perbaikannya akan ditingkatkan,” jelas Sudirman Malik.
Terkait masalah tersebut, ia kerap mengingatkan para guru dan Kepala Sekolah agar lebih kreatif dan berperan aktif. Jika ada kerusakan, misalnya genteng maka jangan harus menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Koordinasi antara kepala sekolah dengan komite sekolah bersama orang tua murid sangat diharapkan untuk mencari solusi persoalan fisik di sekolah.
“Memang betul anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, tapi kenyataannya masih kurang dan tidak berbanding lurus dengan yang diharapkan. Maunya kita semua tuntas fisik, sehingga fokus pada mutu pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tahun ini jajaran Diknas Sumbawa akan melakukan evaluasi total bukan hanya menyangkut evaluasi kinerja tetapi juga pengembangan pendidikan Sumbawa ke depan. Dengan upaya tersebut diharapkan hajat peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini dapat tercapai dan tidak lepas dari peran serta masyarakat.  (MK)

Panwaslu Sebut Oknum Pejabat KSB Gerakan PNS Dukung Calon Tertentu


Taliwang,SE.
Memasuki masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi NTB, Panitia Pengawas Pemilihan Umum  Sumbawa Barat, menegaskan telah banyak menerima laporan secara lisan dan tulisan tentang banyaknya pegawai negeri sipil yang ikut terlibat dalam ranah politik praktis tersebut.
Ketua Panitia pengawas pemilihan umum Sumbawa Barat, Khaeruddin, mengindikasikan bahwa banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang terlibat, itu dikarenakan adanya instruksi tertutup oleh penanggung jawab aparatur negara tersebut, yaitu sekretariat daerah.
 “Kami lihat banyak sekali PNS dan bahkan Pejabat yang terlibat langsung dalam kampanye di sejumlah tempat kampanye, dan tidak mungkin ada gerakan demikain kalau tidak ada komando dari pejabat di atas,” tegasnya.
Saat ini, lanjut heru, panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) masih mendalami adanya indikasi itu, pastinya sejumlah bukti keterlibatan PNS dan pejabat telah dikantonginya, begitupun adanya indikasi instruksi pejabat tinggi yaitu Sekda terhadap sejumlah PNS dan pejabata tadi.
Bukan hanya itu, tegas Heru, keterlibatan pejabat juga terlihat dari temuan Panwas yang menemukan adanya fasilitas mobil dinas yang digunakan untuk mengangkut atribut salah satu pasangan tertentu, dimana juga terdapat pejabat tinggi didalam mobil tersebut.
Seperti diketahui, wakil Bupati Sumbawa Barat, dalam kesempatan sosialisasi Pemilihan Umum kepala daerah bersama penyelenggaran Pemilihan Umum, mengatakan, euforia pemilihan umum kepala daerah NTB yang melibatkan Bupati Sumbawa Barat sebagai salah satu calon peserta pesta demokrasi, tidak bisa dihindari.
Begitupun dengan banyaknya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil.
Alasan keterlibatan PNS atau sejumlah pejabat bisa saja masuk akal, karena mereka (PNS) juga memiliki hak suara dalam pesta demokrasi itu. Hal ini yang juga disebut sebagai alibi bahwa PNS atau pejabat bisa terlibat langsung, baik dalam sosilisasi pasangan tertentu ataupun melakukan kampanye terselubung untuk memenangkan salah satu calon.
 “Apapun alasannya PNS tidak bisa terlibat, dan kami akan segera panggil sekda untk berikan penjelasan“ tegasnya.
Sementara itu, sekretaris Daerah Sumbawa Barat, Musyafirin, yang berusaha dikonfirmasi belum mau memberikan komentar perihal tersebut. Ia bahkan tidak menjawab Short Messege Service (SMS) yang dikirim wartawan, untuk memperjelas perihal adanya banyaknya PNS yang terlibat, dan indikasi perintah terselubung kepada PNS untuk memenangkan salah satu calon.(Un)

Polisi Instensif Awasi Distribusi BBM


Sumbawa Besar, SE.
Jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Kepolisian Resort Sumbawa mengintensifkan pengawasan dalam pendistribusiannya ke masyarakat. Terutama pada para pengusaha yang mengantongi rekomendasi pembelian BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drum sebagai alat tampungnya serta mobil pickup sebagai transportasi.
Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, mengakui, masalah BBM sudah menjadi trend terkait terjadinya kelangkaan di beberapa daerah menjelang kenaikan harga dan ditemukan penimbunan.
Polres Sumbawa sudah mendeteksi dan menugaskan sejumlah anggota di tempat-tempat yang dimungkinkan adanya pelanggaran, baik di SPBU maupun pengusaha yang mungkin menimbun BBM tersebut.
Kapolres mengakui adanya indikasi penimbunan BBM, tapi Distamben selaku yang mengeluarkan rekomendasi dan SPBU kurang memperhatikan para pemegang rekomendasi. Seperti halnya melayani pemegang rekomendasi pada jam-jam sibuk, sehingga masyarakat pelanggan merasa terganggu.
 “Kemarin saya sudah membuat surat resmi ke Distamben, Pertamina dan SPBU agar dalam memberikan pelayanan kepada pemilik rekomendasi agar memperhatikan jam kerja, sehingga tidak menggangu masyarakat lain,” tegas Kapolres.
Selain itu, jajarannya pun telah disebar ke tiap SPBU untuk memantau situasi. Jika terjadi eskalasi yang memungkinan mengganggu keamanan dari pelayanan yang tidak bagus akan segera ditindaklanjut.
Namun menurutnya, sejauh ini di Sumbawa belum ditemukan penimbunan BBM. Meski demikian pihaknya tetap mengantisipasi agar tidak terjadi.(MK)

Panwaslu Koordinasikan Penanganan Pelanggaran Kampanye dengan Kejari


Sumbawa Besar, SE.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa terkait penanganan hukum terhadap pelanggaran kampanye Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 13 Mei mendatang.
Menurut Anggota Panwaslu, Yuyun Nurul Azmi, pihaknya sengaja berkoordinasi dengan Kejari Sumbawa untuk menyusun MoU dalam upaya pengawalan pemilu damai. Kesepakatan ini juga dilakukan dengan pihak kepolisian.
Pihaknya menganggap hal tersebut cukup penting karena ada tiga pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh semua Tim Sukses pasangan calon, misalnya pelanggaran administrasi, kode etik dan tipilu (tindak pidana pemilu).
Kalau menyangkut Tindak Pidana Pemilu (Tipilu), tentu Panwaslu akan berhubungan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.
Jika sudah MoU, tandas Yuyun, maka akan memudahkan dan mempercepat proses penanganan pelanggaran Tipilu tersebut. Sehingga nanti jika ada pelanggaran pemilu kasusnya bisa segera ditangani.   “Minimal sebelum pelantikan Gubernur, kasusnya sudah selesai. Kami tidak ingin terjadi chaos begitu dilantik ternyata masih ada kasus. Makanya kami berusaha sebelum pelantikan semua kasus sudah beres,” pungkas Yuyun.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH MH  menyebutkan, kedatangan Panwaslu ini merupakan bagian dari upaya koordinasi sehubungan dalam menghadapi Pemilukada dan persiapan Pileg. Salah satunya mengenai penegakan hukum yang dilakukan Panwaslu.
 “Ke depannya bagaimana? Itu yang perlu kita lakukan. Koordinasinya dengan Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya pelanggaran pemilu, rekan panwaslu yang mengetahui dan kami siap membantu,” jelas Sugeng Hariadi.
Terkait Tipilu, pihaknya juga siap membantu dan bahkan masuk dalam kategori Pidana Umum (Pidum). Selama ini pihaknya sebagai penegak hukum adalah mitra Panwaslu, sehingga pihaknya mengapresiasi koordinasi tersebut untuk pemilu damai, lancar dan aman di Sumbawa.(MK)

Naskah Soal UN SD Tiba dan Diamankan di Polsek Pringgarata


Loteng, SE
Distribusi naskah soal Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang akan dilaksanakan 6 Mei 2013 telah tiba di masing-masing kecamatan. Seperti di kecamatan Pringgarata, Loteng, naskah soal UN itu dikawal dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pringgarata.
Pantauan media ini di Polsek Pringgarata,naskah soal UN SD yang sudah tiba tersebut terdiri dari mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia, yang masih terbungkus rapi dalam kardus bersegel.
Dalam pengaturan di Polsek Prnggarata itu, naskah soal UN tersebut dibuka bersama-sama untuk di atur dan dibagikan sesuai dengan jumlah peruntukan untuk masing-masing sekolah yang melakasanakan UN. Pebagian tersebut disaksikan langsung oleh Kapolsek Pringgarata, AKP Maskur, S.Sos. Selanjutnya naskah-naskah tersebut dirapikan dan diamankan kembali di dalam ruangan Kapolsek.
Kapolsek Pringgarata AKP Maskur, S.Sos mengatakanpengamanan dan pengawalan naskah soal UN SD ini kami lakukan langsung dari kabupaten kami terjunkan anggota dari Sabara, hal ini kami lakukan agar lebih lancer.
Untuk pengawalan UN tingkat SD ini tambah Kapolsek, lebih mudah kami lakukan karena dari awal sudah ada pemberitahun dan koordinasi bersama, dibanding dengan pengawalan soal UN tingkat SMA.
“Pada saat UN SD dilaksanakan kami akan menerjunkan anggota dengan tidak berpakaian dinas,” ujarnya.(mn)

Kamis, 02 Mei 2013

Kampanye Diluar Jadual, Panwaslu ‘Warning’ Pasangan SJP-Johan


Sumbawa Besar, SE.
Pasangan kandidat Gubernur dan wakil Gubernur NTB, Suryadi Jaya Purnama-Johan Rosihan (SJP-Johan) telah melaksanakan kampanye diluar jadual yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Propinsi NTB.
“Bahkan tim kampanye pasangan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut memiliki jadual kampanye yang berbeda dengan KPU NTB,” ujar Mahyuddin Soud, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, kepada media ini, tadi malam.
Sesuai jadual, sebut Mahyuddin, seharusnya pasangan SJP-Johan melakukan kampanye monologis tanggal 1 dan 3 Mei . Namun tim SJP-Johan telah melaksanakan kampanye di Desa Boak dan rencananya malam ini (Tadi malkam, red)  di Lopok
“Kami telah memberikan hiumbauan lisan dan tertulis, namun himbauan tersebut belum diindahkan. Jika tidak diindahkan kami akan memperosesnya,” ujar Mahyuddin.
Ia berharap semua pasangan kandidat untuk melaksanakan kampanye  dengan mempertimbangkan etika, serta mentaati  peraturan KPU.
Panwaslu juga menghimbau kepada pegawai negeri sipil (PNS) tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat mengkampanyekan pasangan calon.
“Kami berharap pemerintah mengeluarkan surat ederan mengenai pelanggaran PNS dalam melakukan kampanye karena dapat berakibat fatal terhadap fungsi pelayanan publik jika PNS terlibat dalam proses pemilikada,”terangnya.(usl)

49 Jabatan Sekdes Masih Lowong


Sumbawa Besar,SE.
Sedikitnya 49 jabatan Sekretaris Kades (Sekdes) masih lowong di berbagai Kades yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
Bahkan beberapa diantara jabatan sekdes tersebut, telah lowong sejak adanya pengangkatan Sekdes menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 “Lamanya macam-macam. Ada yang sejak terjadi pengangkatan sekdes itu,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kades (BPM-PD) melalui Kabid Pemerintahan Kades dan Kelurahan, Pius Tukiman di ruang kerjanya.
Menurutnya, saat ini Pemda Sumbawa masih menunggu figur yang tepat dan memenuhi persyaratan untuk mengisi lowongan sekdes dari masing-masing daerah.
Jabatan tersebut dapat diisi oleh pejabat di pemerintahan Kades setempat ataupun kecamatan setempat, yang telah berstatus PNS.
 “Kalau ada PNS di Kades atau kecematan setempat yang ingin mengisi lowongan sekdes, kami berikan kesempatan. Namun harus membuat surat pernyataan mau menjadi sekdes,” jelasnya.
Diungkapkan, jabatan sekdes yang masih lowong hingga April 2013 yakni Kades Perung Kecamatan Lunyuk, Kades Sebeok Kecamatan Orong Telu, Kades Kalimango dan Pulau Bungi Kecamatan Alas, Kades Stowe Berang Kecamatan Utan, Kades Kelungkung Kecamatan Batu Lanteh, Kades Sebasang, Pernek dan Maman Kecamatan Moyo Hulu. Selain itu, juga Kades Telaga Kecamatan Lenangguar, Kades Ai Mual dan PaKades Kecamatan Lantung, Kades Lawing dan Ranan Kecamatan Ropang, Kades Dete dan Hijrah Kecamatan Lape, Kades Pungkit dan Lopok Beru Serta Tatede Kecamatan Lopok.
Kemudian Kades Plampang, Teluk Santong, Sepakat, Prode I, Prode III, Brang Kolong Kecamatan Plampang. Kades Bunga Eja, Pamanto, Jotang Beru Kecamatan Empang. Kades Mapin Rea, Lab. Mapin, Gontar, Gontar Beru, Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat. Kades Lab.Aji dan Lab. Badas, Kecamatan Badas, Kades Lab.Burung dan Pulau Kaung, Kecamatan Buer. Kades Rhee, Kades Sempe Kecamatan Rhee, Kades Nijang Kecamatan Unter Iwes, Kades Songkar Kecamatan Moyo Utara. Kades Maronge, Simu, Pemasar, Lab.Sangoro Kecamatan Maronge. Kades mata, lab.bontong, Banda dan Lab.Pidang Kecamatan Tarano. (Us)

Nyaleg, 33 Kades Mengundurkan Diri


Sumbawa Besar, SE.
Sedikitnya 33 orang Kepala Kades (Kades) mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Caleg). Pengunduran diri tersebut merupakan salah satu keharusan untuk dapat ditetapkan menjadi Caleg.
 “Sedang kami proses. Mungkin pertengahan bulan ini sudah ada keputusan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kades (BPM-PD) melalui Kabid Pemerintahan Kades dan Kelurahan, Pius Tukiman di ruang kerjanya.
Menurutnya, keputusan kades untuk mengundurkan diri kemudian mencalonkan diri menjadi caleg musti dihormati. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu hak politik setiap warga negara. “Kita hormati itu. Untuk itu kita proses semua pengunduran dirinya,” jelasnya.
Ditegaskan, sembari menunggu finalisasi proses pengunduran diri tersebut, para kades telah berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di Kades masing-masing. Agar persoalan tersebut tidak melebar dan diterima oleh pejabat sementara kades nantinya.
Diungkapkan, setiap Kades mempunyai perosalan masing-masing. Namun persoalan yang muncul, khususnya di Kades yang akan ditinggalkan kadesnya dikategorikan ringan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan, diprosesnya penguduran diri kades.
Dijelaskan, untuk mengisi penjabat sementara jabatan kades yang ditinggalkan, diisi oleh pejabat Kades setempat berdasarkan usulan BPD Kades bersangkutan. Bila tidak ada figur yang dianggap layak maka pemerintah dapat berinisiatif untuk menunjuk PNS dari kecamatan setempat.
Kades yang mengundurkan diri tersebut yakni, Kades Kades Pungka, Kades Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes. Kades Juran Alas, Kades Marente Kecamatan Alas. Kades Senawang Kecamatan Orong Telu. Kades Prode II, Kades Brang Kolong, Kades Plampang Kecamatan Plampang. Kades Moyo Kecamatan Moyo Hilir.
Kades Jorok, Kades Lab.Bajo, Kades Sabedo, Kades Tengah Kecamatan Utan. Kades Marga Karya, Kades Sebasang, Kades Maman, Kades Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu.  Kades Rhee Kecamatan Rhee. Kades Labuhan Burung, Kades Juru Mapin Kecamatan Buer.
Kades Lekong Kecamatan Alas Barat. Kades Empang Bawah Kecamatan Empang. Kades Batulanteh, Kades Tolo‘oi, Kades Labuhan Aji Kecamatan Tarano. Kades Sebewe Kecamatan Moyo Utara. Kades Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas. Kades Mamak, Kades Lopok Beru Kecamatan Lopok. Kades Jamu Kecamatan Lunyuk, Kades Suka Mulya Kecamatan Labangka dan Kades Lebangkar Kecamatan Ropang.(Us)

PT Pertamina Depo Badas Kembali Bantu Dua Mitra Binaan



Sumbawa Besar, SE.
PT Pertamina  peduli dengan pemberdayaan masyarakat.  Kali ini,  PT.Pertamina Depo Badas memberikan bantuan kepada mitra binaannya.
Bantuan yang diserahkan oleh kepala PT.Pertamina Depo Badas berupa bantuan permodalan kepada mitra binaan nya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada disekitar wilayah Depot Badas.
Ali Basah, Pimpinan PT Pertamina Depo Badas dalam pengarahannya berharap agar bantuan yang diberikan PT. Pertamina bisa menambah modal usaha serta bisa meningkatkan produksi usaha mitra binaannya.
Selain memberikan bantuan permodalan, PT.Pertamina juga berjanji akan membantu memasarkan produk mitra binannya.
“kita juga membantu pemasarannya, setiap ada kegiatan PT.Pertamina kita akan memesan kue pada mitra binaan,” kata Ali yang disambut gembira oleh para ibu yang tergabung dalam KUBE Kebayan.
Bantuan pada mitra binaan nya ini merupakan salah satu wujud Kepedulian PT. Pertamina Badas dalam pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Kurniati,  selaku ketua kelompok KUBE Kebayan mengaku  sangat gembira dengan bantuan PT.Pertamina.
Selama ini, menurutnya belum ada yang pernah membantu usaha nya sehingga usaha yang dirintisnya bersama ibu-ibu sekitar disesuaikan dengan modal yang ada.
“Kalau ada bantuan, insya Allah usaha kami akan berkembang dan pemasarannya akan lebih luas,” kata Kurniati.
Tak hanya itu, Kurniati juga megaku dengan dipilihnya sebagai mitra binaan PT.Pertamina dirinya yakin bahwa usaha nya lebih besar lagi.
“Kami akan  berusaha lebih mengembangkan usaha ini ,” janjinya.
Selain kepada pengusaha  kue, PT.pertamina juga memberikan bantuan kepada pegusaha industry madu yag dikelola oleh kelompok Wana Tani Lembah Hijau di Badas.
Batuan ini, sekaligus untuk mengembangkan dan memotivasi usaha para pengusaha kecil lebih maju dan berkembang. Dengan berkembangnya usaha kecil ini, setidaknya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (YL)

Kesiapan Pilgub di Sumbawa Capai 90 Persen


Sumbawa Besar,  SE.
Dengan tibanya surat suara untuk Pilgub NTB 13 Mei mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumbawa memastikan 80 hingga 90 persen pelaksanaan Pilgub telah siap. Selain surat suara, logistik lain yang digunakan pada saat pencoblosan juga telah berada di KPUD Sumbawa.
 “Surat suara sudah sampai (Senin/29-04). Jumlah 140 dus atau kotak. Perdus itu 2.400 lembar. Ada satu dus yang isinya 401 surat suara,” kata Suhardi So`ud,SE., Ketua KPUD Sumbawa, kepada wartawan
Menurutnya, dari jumlah surat suara yang telah diterima, hampir dipastikan telah memenuhi kebutuhan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 325.880, dari yang sebelumnya sebanyak 325. 855 orang.
“Kita akan usulkan untuk minta 25 lembar lagi ke KPU provinsi. Perlengkapan TPS sudah sampai, sudah lengkap semua,” katanya.
Ditambahkan, KPUD Sumbawa mulai melakukan penyortiran terhadap surat suara tersebut. Apabila ada kekurangan karena surat suara yang memiliki cacat dan sebab lainnya, maka KPUD Sumbawa akan membuat laporan, termasuk usulan penambahan 25 lembar, apabila masih dibutuhkan.
Namun apabila ada kelebihan dari penyortiran tersebut, maka akan dijadikan sebagai tambahan kekurangan.
 Ditegaskan, logistik pilgub termasuk surat suara, rencananya akan didistribusikan minggu depan atau selambat-lambatnya telah berada di PPS sehari sebelum pencoblosan.
“Rencana pendistribusian ke daerah minggu depan, minimal H-1 sudah sampai ke TPS. H-4 sudah di PPK, h-2 sudah di PPS dan H-1 sudah ada di TPS,” jelasnya.
Dikatakan, dalam mengirim logistik ke daerah, KPUD Sumbawa akan memprioritaskan daerah tergantung kategori atau tingkat medan seperti sulit, sedang dan mudah.
“Akan prioritaskan yang sulit dulu. Tapi sekarang tidak ada kategori yang dapat dikatakan sulit, karena pengiriman ke daerah-daerah yang sulit akses transportasi tidak terlalu terkendala. Sebab, saat ini telah memasuki musim kemarau. Itu sudah kita hitung berdasarkan pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya, untuk darah berat, sedang dan ringan,” ungkapnya.
Dikatakan, selain logistik, KPUD Sumbawa juga telah mempersiapkan keseiapan lainnya, seperti telah melakukan bimbingan teknis pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat PPK dan PPS.
Sedangkan minggu ini, KPUD Sumbawa akan menyelesaikan bintek untuk memberikan pemahaman kepada PPK dan PPS tentang teknis penghitungan dan rekapitulasi.
 “Kalau dulu itu, rekapitulasi dilakukan PPK saja. Tapi sekarang penghitungan mulai di lakukan di PPS baru nanti di PPK. Sekarang dengan aturan baru harus dilakukan penghitungan di PPS, akan lebih mudah. Sekarang sudah tidak ada masalah, sekarang kita sudah siap 80 hingga 90 persen lakukan pemungutan suara Pilgub ini. Jadi kita di sumbawa sudah siap selenggarakan pemilihan gubernur,” tegasnya.
Ia berharap, pasangan calon dapat memanfaatkan saat-saat kampanye untuk menjual visi-misi atau memanfaatkan jadual kampanye untuk berkampanye, dan tidak berkampanye di luar jadual. (Us)

DPT Lotim Berkurang 661 Pemilih


Lombok Timur, SE
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Lotim berkurang sebanyak 661 pemilih  dari jumlah sebanyak 868.743 pemilih pasca dilakukan perbaikan penetapan DPT oleh KPU Lotim.
Dengan demikian DPT yang berhak memberikan hak suaranya menjadi sebanyak 868.082 pemilih.   Ketua KPU Lotim bidang hukum M. Saleh mengungkapkan  perubahan DPT ini terjadi.
Sebagai tindak lanjut aduan yang telah masuk terkait DPT ganda dan fiktif.  Perubahan jumlah DPT sangat berpengaruh terhadap logistik pemilukada yang di didistribusikan.
Diantaranya seperti surat suara yang sudah tiba beberapa waktu yang lalu.  Ketersediaan surat suara terhadap perubahan DPT tidak berpengaruh karena yang dicetak.
Dilebihkan 2,5 persen dari jumlah DPT.  Ditegaskan  perbaikan  DPT hanya bisa dilakuakan satu kali  sesuai dengan aturan yang ada. Ditegaskan Saleh DPT ini digunankan pada  pemilukada bupati Lotim dan gubernur NTB, sehingga elemen  dilibatkan dalam rekapitulasi.(nn)

Lapangan Umum Mataram Dibanjiri Masa TGB-AMIN


Mataram, SE
Simpatisan dan pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tuan Guru Bajang HM.Zainul Majdi – HM.Amin memenuhi lapangan umum Mataram sehingga Polantas, harus bertugas ekstra keras mengatur arus lalulintas.
Masa dengan menggunakan kostum simbol Partai, pengusung dan pendukung Pasangan Nomor urut satu  TGB.- HM.Amin datang dari berbagai penjuru Kota Mataram.
Mereka menyanyikan dan menyampaikan yel-yel yang memberikan dukungan kepada Pasangan ini  bahkan siap memilih dan memenangkan kandidat Nomor urut Satu pada tgl.13 Mei 2013.
Sebelum Kampanye TGB- Amin bertemu dengan wartawan yang menyayangkan adanya oknum melakukan kampanye negatif.
Dukungan politik juga disampaikan anggota DPR RI dapil NTB seperti Nanang Samudra dan Wayan Gunastra yang ikut serta dalam kampanye rapat umum terbuka di Lapangan Umum Mataram.
Hari ini Pasangan Calon Gubernur dan Wagub Tuan Guru Bajang – TGB HM Amin melakukan Kampany Rapat Umum Terbuka di Lapangan Kediri Lombok Barat.(nn)