Bupati KSB Diminta Selidiki Mafia Proyek

Sumbawa Barat, SE.
Bupati Sumbawa Barat diminta hati-hati dan sebaiknya menyelidiki dugaan munculnya ‘Mafia Proyek ‘ . Itu agar timbul persaingan usaha sehat  dan bebas dari kepentingan bisnis pihak manapun yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.
 “ Sebaiknya, pemerintah itu berhati-hati. Kepala daerah harus mencermati masalah penolakan tambang di Brang Ene, jangan sampai ada motif kepentingan mafia bisnis proyek,” katanya, ketua DPD Demokrat Sumbawa Barat, Mustakim Pattawari, di Taliwang, Minggu.
DPD Demokrat setempat kata Mustakim, meminta anggota DPRD Demokrat asal Brang Ene untuk ikut mencermati masalah tambang disana. Apalagi,  masyarakat disana diketahui berulang kali mengeluhkan dampak buruk tambang disana.
 “Tolong dilihat masalah ini jernih. Lihat pada kepentingan masyarakat disana. Tim pemerintah baik itu ESDM dan LH sebaiknya melakukan penelitian dan sosialisasi dulu. Cek ada pencemaran atau tidak, jangan memaksakan kehendak untuk keluarkan ijin sebelum semuanya jelas dulu,” katanya, melalui sambungan telefon.
Sekretaris daerah Sumbawa Barat, W. Musyafirin, sebelumnya mengatakan ada LSM dibalik tambang di Brang Ene. LSM kata Musyafirin yang membawa dan memfasilitasi keberadaan dua perusahaan, yakni, PT AKAS dan Bumi Agung. Berbicara dalam pertemuan dengan warga Brang Ene, Senin pekan lalu, Sekda meminta masalah penolakan warga atas dua perusahaan itu dilihat proporsional dan tidak dibawah kepada kepentingan manapun.
Ia juga menjelaskan bahwa, berdasarkan laporan LH dan ESDM tambang di Brang Ene aman. Hanya saja, ia mendukung jika masalah ini dicermati dan diteliti kembali.
Iwan Irawan, aktifis LSM dan ketua BPD Desa Mura tokoh yang getol menyurakan penolakan atas  operasi dua perusahaan itu menegaskan bahwa masyarakat tetap menolak operasi itu.  Pemerintah terkesan mengabaikan laporan warga dan memihak kepada perusahaan meski laporan warga dilengkapi dengan bukti dan data-data dilapangan.
Iwan juga membantah  bahwa gerakan yang ia bangun adalah skenario pihak lain, atau orang kuat yang melindungi perusahaan pesaing AKAS yang  disebut-sebut berkepentingan dalam tender proyek hotmix  jalan di Sumbawa Barat.
 “Darimana isu itu. Saya tidak kenal dengan siapapun atau perusahaan manapun untuk menolak keberadaan perusahaan tambang di Brang Ene. Dua perusahaan itu ditolak bukan karena skenario atau suruan siapapun. Apalagi saya dituduh menerima uang,” katanya, kepada wartawan, kemarin.
Ia mengaku tidak tahu menahu apakah ada kepentingan Mafia proyek dalam operasi tambang di Brang Ene. Menurutnya, gerakan masyarakat murni kepentingan pertanian dan pencemaran. Ia mengaku sejak aksi penolakan warga, banyak menerima telepon dari beberapa orang yang mendorong agar ia dan kawan-kawan tetap menolak tambang itu.
 “Telepon itu saya tidak gubris. Ini masalah masyarakat, saya tidak tahu dengan kepentingan pihak lain,” cetusnya, meluruskan.(Andy)