Kondisi Jalan Kritis di Sumbawa Barat Masih Tinggi

Sumbawa Barat, SE.
Dinas Pekerjaan Umum Sumbawa Barat melaporkan kondisi jalan kritis  atau jalan tanah berpasir dan berbatu masi tinggi. Kondisi  ini memaksa pemerintah setempat melakukan perencanaan dengan alokasi anggaran yang besar.
 “ Kita di PU utamanya di Bina Marga memang harus kerja keras karena umumnya jalan kiritis adalah jalan Kabupaten. Mulai 2012 ini target penuntasan jalan kritis mulai diprogramkan, “ kata kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Safruddin BE, di Taliwang.
Sejauh ini berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2011 menyebutkan, panjang jalan kritis di Sumbawa Barat ada, 48, 55 kilometer atau  15,74 persen dari total 308, 39 kilometer total jalan Kabupaten.
Untuk mendukung program penanggulangan dan perbaikan jalan termasuk kritis tadi, kata BE, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran Rp 100 Miliar 2012. Alokasi dana itu akan terus dianggarkan secara Multi Years (lebih dari satu tahun) hingga seluruh kondisi jalan di Sumbawa Barat benar benar dalam kondisi baik.
 “Kalau isitilah kami di PU kondisi jalan baik itu jalan Mantap. Kita target hingga masa akhir jabatan Bupati tahun 2015 mendatang, jalan kritis di Sumbawa Barat sudah tidak ada lagi,” tukasnya, menjawab wartawan.
Selain jalan kritis, PU setempat mencatat, kategori kondisi jalan dibagi empat. Pertama jalan dalam kondisi mantap, tidak mantap, rusak ringan atau sedang dan terkahir kritis tadi.
Kondisi jalan mantap di Sumbawa Barat ada 19,16 Kilometer atau  35, 40 persen dari total panjang jalan Kabupaten. Kriteri jalan mantap meliputi Hotmix. Selanjutnya, jalan tidak mantap yakni, kurang pengerasan dan  Lampen. Panjang jalan ini ada 140,20 kilometer atau  45,46 persen dari total panjang jalan.
 “Umumnya jalan kritis itu jalan yang menghubungkan Desa atau Dusun didalam Kecamatan. Ada juga jalan Desa,” demikian, Safruddin BE.
Kondisi tofografi wilayah Sumbawa Barat yang didominasi penggunangan diperkirakan menyulitkan pemerintah membuat atau merencanakan pembangunan jalan. Ini karena, meratakan elepasi (kemiringan) gunung atau bukit membuka badan jalan butuh biaya yang besar.
Berdasarkan catatan pemerintah  daerah yang kini memiliki akses jalan yang sulit yakni, Desa Lamuntet, Rarak Runges, Kecamatan Brang Rea. Desa Mataiyang, dan Mujirin Kecamatan Brang Ene serta terakhir Desa Mantar dan Kiantar Kecamatan Poto Tano.(ANdy)