Komisi III DPRD KSB: Seharusnya Tak Boleh Lagi Ada Daerah Terisolir

Sumbawa Barat, SE.
Komisi III DPRD Sumbawa Barat mengatakan seharusnya tidak ada lagi daerah terisolir didaerah itu jika pemerintah benar-benar memiliki komitmen terhadap pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Sumbawa Barat, M. Nasir, di Taliwang, Senin, mengemukakan  desa terisolasi seperti Mataiyang di Kecamatan Brang Ene harusnya menjadi prioritas pemerintah. Komisinya menyayangkan, jika hingga tahun 2012 ini belum ada perencanaan yang matang untuk pembangunan jalan dan jembatan di Mataiyang.
 “Kami dengar pembukaan jalan di Mataiyang sudah dialokasikan tahun 2009 dan sudah dilaksanakan. Namun seharusnya tidak berhenti sampai disitu. Harus ditindak lanjuti kembali dengan peningkatan. Kalau dibuka saja tanpa ditingkat maka kondisi fisiknya tidak akan bertahan,” katanya, menyikapi laporan media terkait kerusakan jalan jembatan dan bendungan di Matiyang.
Nasir sejauh ini mengatakan, hingga kini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak mengusulkan perencanaan anggaran untuk pembangunan jalan di Mataiyang. Demikian juga dengan jebolnya bendungan ‘Jelenga’, satu-satunya bendung di Desa itu.
Mataiyang yang terletak di Selatan Sumbawa Barat berjarak kurang lebih 40 kilometer dari pusat Ibu Kota Taliwang. Daerah ini hanya bisa dilalui dengan roda dua atau roda empat berpenggerak empat roda. Jika kondisi hujan, medan jalan dilaporkan berlumpur hingga sulit dilalui. Biasanya, warga terpaksa menginapkan sepeda motor miliknya di hutan-hutan sekitar akibat jalan yang tak bisa dilalui.
Satu satunya angkutan umum yang melayani rute Mataiyang adalah kendaraan daerah terpencil bantuan Kementerian Daerah Tertinggal (KDT). Kendaraan ini memiliki penggerak empat roda dan turun satu atau dua minggu sekali.
Sebenarnya akses transportasi bagi daerah terisolir di Sumbawa Barat sedikit demi sedikit sudah mulai terbuka. Desa Mantar Kecamatan Seteluk serta Desa Talonang Kecamatan Sekongkang adalah salah satu wilayah yang dilaporkan telah memiliki akses jalan. Hanya desa Mataiyang saja yang jalan utamnya belum dibangun.
Komisi III berpendapat, pemerintah setempat  belum memprioritaskan pembangunan dari Desa. Anggaran fisik lebih banyak tersedot untuk proyek raksasa.
 “Masalah bendungan dan jalan di Desa seharusnya bisa diatasi sejak dulu. Ini karena prioritas anggaran fisik pemerintah habis kepada sektor yang belum perlu. Coba nanti kita evaluasi. Rapat kerja mendatang, kita akan pertanyakan itu,” demikian, M. Nasir.(Ndy)