Newmont Sambut Baik Hasil PTUN Jakarta

Sumbawa Barat, SE
PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang meminta pencabutan izin penempatan tailing di dasar laut (STP) PTNNT yang dikeluarkan oleh KLH pada Mei 2011.
 “Dalil para penggugat sepenuhnya ditolak oleh pengadilan karena tidak memiliki dasar hukum maupun ilmiah,” ujar Martiono Hadianto, Presiden Direktur PTNNT. “Bukti yang diajukan secara jelas menunjukkan bahwa KLH telah mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan dalam memberikan perpanjangan izin STP dan sistem STP aman bagi lingkungan,” tambahnya.
Putusan ini sejalan dengan hasil pengawasan secara rutin, pemantauan, kajian-kajian lingkungan dan sosial dan pengujian yang dilakukan lebih dari 12 tahun bersama dengan pemerintah, PTNNT, dan pihak-pihak independen. Hasil kajian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa sistem STP di Batu Hijau mematuhi peraturan yang berlaku dan beroperasi sesuai rancangan.
Hasil kajian ini didukung oleh kesaksian para ahli dari sejumlah universitas terkemuka dan saksi fakta dari penduduk sekitar wilayah tambang tembaga dan emas Batu Hijau. Dalam kesaksian di bawah sumpah, mereka menegaskan bahwa sistem penempatan tailing di dasar laut di Batu Hijau telah beroperasi sejak tahun 2000 sesuai rancangan dan tidak berdampak negatif terhadap perikanan di Sumbawa Barat.
PTNNT mulai mengoperasikan sistem STP berdasarkan persyaratan perizinan AMDAL PTNNT. Setelah diberlakukannya peraturan perizinan tambahan, tambang Batu Hijau memperoleh izin STP pada 2002, yang kemudian diperpanjang sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2005, 2007, dan 2011. KLH memberikan perpanjangan izin STP ketiga kepada PTNNT pada tahun 2011 setelah  KLH menetapkan bahwa PTNNT telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam izin STP sebelumnya, termasuk menyampaikan secara rutin laporan hasil pemantauan lingkungan  dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh pihak ketiga independen.
PTNNT telah menerima berbagai penghargaan lingkungan untuk operasi tambang Batu Hijau dari Pemerintah Indonesia selama 12 tahun beroperasi, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat setempat. Penghargaan tersebut antara lain 6 (enam) penghargaan PROPER dengan peringkat HIJAU (yang menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial yang melebihi ketentuan peraturan yang disyaratkan) dari KLH dan Adhitama (Emas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perusahaan pertambangan mineral terbaik dalam hal pengelolaan lingkungan. PTNNT juga telah menerima sertifikasi ISO14001 untuk sistem pengelolaan lingkungan pada tahun 2009. Selain itu, salah satu pemegang saham PTNNT, Newmont Mining Corporation,  telah masuk dalam daftar Dow Jones Sustainability Index sejak tahun 2007. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks tersebut adalah perusahaan papan atas dunia dalam hal kinerja lingkungan dan sosial.
 “Putusan pengadilan hari ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi PTNNT dan para karyawannya selama 12 tahun terakhir operasi dalam upaya menjadi yang terdepan di bidang lingkungan dan menerapkan praktik-praktik terbaik,” ujar Martiono. “Kami sangat bangga dengan catatan prestasi lingkungan kami di tambang Batu Hijau dan putusan ini memberikan keyakinan lebih lanjut kepada para karyawan kami, masyarakat setempat dan seluruh pemangku kepentinganyang lain mengenai komitmen kami terhadap sustainabilitas lingkungan.”
//Latar Belakang Penempatan Tailing di Dasar Laut PTNNT//
Sejak 1999 Pemerintah Indonesia selalu menyetujui dan mengizinkan sistem penempatan tailing (sisa batuan yang telah digiling/digerus halus) yang dihasilkan dari tambang tembaga dan emas Batu Hijau ke ngarai dasar laut hingga pada kedalaman 3-4 kilometer di bawah permukaan laut dan 3,2 kilometer dari garis pantai.
Sebelum tambang Batu Hijau mulai beroperasi pada tahun 1999, berbagai kajian telah dilakukan untuk mengidentifikasi metoda terbaik penempatan sisa batuan hasil proses penggilingan (milling).
Hasil kajian AMDAL menunjukkan, dan pemerintah Indonesia sepakat, bahwa penempatan tailing di dasar laut lebih memungkinkan dibandingkan dengan penempatan tailing di darat, karena penempatan tailing di darat akan memerlukan pembebasan lahan seluas sekitar 1900 hektar lahan hutan dan lahan lainnya.
Selain itu, STP dipilih sebagai sistem penempatan tailing terbaik karena tambang Batu Hijau terletak di area aktivitas kegempaan dengan curah hujan tinggi dan medan berbukit-bukit, sehingga dapat meningkatkan risiko yang dapat merusak fasilitas bendungan tailing di darat akibat gempa bumi atau banjir.
Pengujian kualitas air laut dan ikan dilakukan secara rutin untuk memastikan mutu air laut dan ikan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, dan hasil pengujian ini dilaporkan kepada dan dipantau oleh Pemerintah Indonesia.(Ndy)