Jalan lintas Taliwang Brang Rea sepanjang kurang lebih 9 kilometer kondisinya semakin parah saja.
Padahal sebelumnya, sejumlah masyarakat setempat mengeluhkan kerusakan jalan yang menjadi satu-satnya urat nadi penggerak perekonomian warga itu.
Selain selalu menelan korban jiwa dan luka akibat kecelakaan lalulntas jalan rusak ini dilaporkan ikut menghambat kegiatan distribusi barang dan jasa didaerah itu.
Pemerintah Sumbawa Barat didesak segera memperbaiki jalan tersebut untuk menghindari kecelakaan yang menimpa warga lainnya. Ia menyayangkan sejak dilakukan perbaikan (Hotmix) tahun 2007 silam, jalan itu justru kembali rusak karena diterjang hujan dan air menggerus sebagain besar ruasnya. Menurutnya, mudah sekali bagi masyarakat untuk menilai buruknya kualitas jalan tersebut.
“Ini menandakan buruknya pekerjaan yang dikerjakan oleh dinas tehknis, kami warga Brang Rea mengharapkan untuk segera diperbaiki supaya tidak menimbulkan korban lagi. Untuk diketahui beberapa tahun yang lalu perna ada korban yang tewas di kawasan tersebut,” akunya, Bambang Arifin tokoh masyarakat setempat.
Sementara itu, tokoh masyarakat Brang Rea lainnya, Sukardi BS, menilai kerusakan jalan itu terjadi setiap tahun. Masyarakat menyayangkan tidak responsnya anggota DPRD asal Brang Rea meski setiap hari menerima keluhan dan ikut merasakan buruknya jalan tersebut.
“Anggota DPRD kita itu harusnya bekerja. Saya justru curiga anggota dewan disini matanya rabun karena tidak melihat jalan-jalan di Brang Rea yang sudah sangat berbahaya. Saya fikir setiap tahun dinas tehnis menganggarkan pemeliharaan rutin, tapi nyatanya bukan pemeliharaan rutin, malah lubang terus bertambah,” celotehnya.
Sebelumnya, tak mau dipersalahkan, anggota komisi III DRPD Sumbawa Barat asal Brang Rea, Dinata Putrawan, membantah bahwa DPRD tidak pernah merespons masalah ini. Menurut Dinata, setiap tahun ada anggaran pemeliharaan rutin untuk ruas jalan taliwang-desa beru . Hanya saja pengerjaan dilakukan dina stehnis. Tahun 2012 ini katanya, bahkan pemerintah telah menganggarkan perbaikan ruas jalan jalan Tepas-Bangkat Monteh sepanjang kurang lbih 5 kilometer.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumbawa Barat melaporkan kondisi jalan kritis atau jalan tanah berpasir dan berbatu masi tinggi. Termasuk beberapa diantaranya terletak di Kecamatan Brang Rea. Kondisi ini memaksa pemerintah setempat melakukan perencanaan dengan alokasi anggaran yang besar.
“Kita di PU utamanya di Bina Marga memang harus kerja keras karena umumnya jalan kiritis adalah jalan Kabupaten. Mulai 2012 ini target penuntasan jalan kritis mulai diprogramkan, “ kata kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Safruddin BE, di Taliwang, Rabu.
Sejauh ini berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2011 menyebutkan, panjang jalan kritis di Sumbawa Barat ada, 48, 55 kilometer atau 15,74 persen dari total 308, 39 kilometer total jalan Kabupaten.
Untuk mendukung program penanggulangan dan perbaikan jalan termasuk kritis tadi, kata BE, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran Rp 100 Miliar 2012. Alokasi dana itu akan terus dianggarkan secara Multi Years (lebih dari satu tahun) hingga seluruh kondisi jalan di Sumbawa Barat benar benar dalam kondisi baik.
“Kalau isitilah kami di PU kondisi jalan baik itu jalan Mantap. Kita target hingga masa akhir jabatan Bupati tahun 2015 mendatang, jalan kritis di Sumbawa Barat sudah tidak ada lagi,” tukasnya, menjawab wartawan.
Selain jalan kritis, PU setempat mencatat, kategori kondisi jalan dibagi empat. Pertama jalan dalam kondisi mantap, tidak mantap, rusak ringan atau sedang dan terkahir kritis tadi.
Kondisi jalan mantap di Sumbawa Barat ada 19,16 Kilometer atau 35, 40 persen dari total panjang jalan Kabupaten. Kriteri jalan mantap meliputi Hotmix. Selanjutnya, jalan tidak mantap yakni, kurang pengerasan dan Lampen. Panjang jalan ini ada 140,20 kilometer atau 45,46 persen dari total panjang jalan.
“Umumnya jalan kritis itu jalan yang menghubungkan Desa atau Dusun didalam Kecamatan. Ada juga jalan Desa,” demikian, Safruddin BE.
Kondisi tofografi wilayah Sumbawa Barat yang didominasi penggunangan diperkirakan menyulitkan pemerintah membuat atau merencanakan pembangunan jalan. Ini karena, meratakan elepasi (kemiringan) gunung atau bukit membuka badan jalan butuh biaya yang besar.
Berdasarkan catatan pemerintah daerah yang kini memiliki akses jalan yang sulit yakni, Desa Lamuntet, Rarak Runges, Kecamatan Brang Rea. Desa Mataiyang, dan Mujirin Kecamatan Brang Ene serta terakhir Desa Mantar dan Kiantar Kecamatan Poto Tano.(Bandy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar