Kerugian Negara Kasus PNPM Empang Diprediksi Bertambah

Sumbawa Besar, SE.
Kejaksaan Negeri Sumbawa bekerjasama dengan Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung kerugian Negara kasus dugaan korupsi proyek PNPM-MP di Kecamatan Empang. Sejauh ini, kerugian kasus yang melibatkan EA, mantan Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sebagai tersangka diprediksi bertambah.
“Hasil hitungan kasar kami sekitar Rp 800 juta, namun setelah dihitung lagi bersama pihak BPKP diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih,” ungkap Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH MH kepada wartawan,belum lama ini.
Diakui Kajari tim Kejaksaan dan BPKP, telah mengunjungi bendahara baru proyek tersebut Kamis pekan lalu.  Tim telah menyita beberapa dokumen terkait pengelolaan keuangan.
Sebelumnya Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, menyebutkan, dokumen sitaan tersebut sebelumnya diambil dari kantor PNPM Mandiri di Empang. Dalam kegiatan on the spot tersebut, pihaknya bersama BPK juga melontarkan sejumlah pertanyaan kepada bendahara baru.
Sugeng menegaskan, temuan dokumen tersebut akan sangat membantu proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di proyek PNPM Mandiri Empang. Kajari memandang keberadaan dokumen yang disita telah menegaskan posisi tersangka yang sebenarnya sebagai yang disangka dalam kasus ini.
Setelah kunjungan tersebut, pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap para anggota kelompok terutama anggota kelompok yang difiktifkan dalam laporan keuangan tersangka yang menjabat sebagai bendahara.
 “Inilah bentuk konsistensi kami, mencari sedetil mungkin orang-orang yang difiktifkan. Kita tanyai semua, oh ini lho, dia terima atau nggak, dia hutang atau tidak. Itu yang kami tanyai. BPKP nanti akan mengaudit investigasi dan melihat berapa kerugian negara. Makanya nanti akan dikroscek hasil kami dengan hasil BPKP,” paparnya.
Mengenai waktu audit dan kemungkinan akan bertambahnya jumlah tersangka, menurut Kajari, hal itu tergantung dari proses audit.
“Dalam penghitungan kerugian keuangan negara membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan kepolisian pun biasanya butuh waktu setahun untuk mengetahuinya,” pungkasnya.(MK)