Fitra Rino : Sumbawa Daerah Tambang Harus Perhitungan Matang

Sumbawa Besar,SE.
Radikalisasi pengelolaan alam dengan cara memanfaatkan potensinya secara tidak cermat akan membawa bencana bagi penghuni didalamnya, namun tetapi dengan cara-cara seperti itu juga membawa dampak yang bisa digolongkan positif sebab akan membawa dampak ekonomi yang cukup besar dimasa itu.
“Namun dampak negarif jauh lebih besar sebab akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perbaikan dan kebutuhan biayanya pun jauh lebih besar. Sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan, apakah kita akan melakukan proses radikalisasi terhadap alam atau sebaliknya,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Sumbawa Fitra Rino, Sabtu (7/4).
Menurut Fito, dirinya lebih menginginkan alam sumbawa seperti apa adanya, keadaan sekarang jauh lebih bersahabat. Memaksimalkan fungsi lahan, mengembangbiakkan ternak dan memelihara ikan, jika dilakukan dengan benar tentu akan jauh lebih menguntungkan.
Dicontohkannya orang sumbawa dulunya berangkat haji cukup dengan menjual ternak, dengan 8 ekor kerbau gelar haji mabrur sudah bisa didapat.
“Hebatnya lagi kondisi dulu dengan kondisi sekarang sama saja untuk naik haji hanya dengan 8 ekor ternak,” jelasnya.
Jika Sumbawa diarahkan ke alam investasi tambang harus cermat dan berhitung secara matang. PT. ANTAM misalnya, melakukan kegiatan eksploitasi alam bukit Halimun Sulawesi dengan sistem underground, ekosistem tidak terganggu dan jaminan-jaminan kepada masyarakat berupa jaminan kerja, jaminan sosial dan lain sebagainya sangat tinggi.
 “Mungkinkah Sumbawa seperti daerah itu,” tanyanya.
Sumbawa dalam perspektif sangat berbeda dengan daerah lain. Menurutnya Pemerintah sudah menjadi corong perusahaan, mengambil bagian dalam tim sosialisasi yang dikukuhkan dengan surat keputusan bupati, adalah langkah keliru yang sudah dilakukan, justifikasi masyarakat terhadap pemerintah adalah humas dari perusahaan tersebut, ada benarnya karena sedianya pemerintah sebatas fasilitator.
Perusahaan berkewajiban sepenuhnya melakukan sosialisasi pada masyarakat, lazimnya pengusaha lain jika berkeinginan untuk melakukan investasi mereka harus berupaya melakukan pendekatan baik secara formil ataupun non formil untuk mendapatkan keinginan mereka.
“Pemerintah tidak perlu terlibat terlalu jauh sehingga dikemudian hari pemerintah tidak disalahkan oleh rakyatnya,” ungkapnya. (NN)