LSM Desak Usut Ambruknya Pabrik Pupuk Poto Tano

Sumbawa Barat, SE.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak pemerintah Sumbawa Barat mengusut ambruknya Pabrik Pupuk di Kecamatan Poto Tano dan segera mengumumkan hasil investigasi mengenai penyebab utama kerusakan Pabrik yang baru saja dituntaskan 2011 silam itu.
Ketua LSM Forum Kota (Forkot), Rengga Jayadi, menegaskan Dinas Perdagangan koperasi dan UMKM Sumbawa Barat harusnya bertanggung jawab dan segera menyampaikan laporan mengenai ambruknya bangunan itu. Ini diperlukan agar tidak timbul berbagai spekulasi.
 “Laporannya harus jelas. Dan harus ada langkah-langkah perbaikan. Apakah dengan cara merubah desain atau ditangani dengan dana bencana. Dinas juga sebaiknya meneliti  kejadian itu apakah akibat kesalahan kontrkator atau benar-benar akibat bencana alam,” terangnya, kepada wartawan di Taliwang, Senin.
Ambruknya pabrik Pupuk di Poto Tano berdasar catatannya terjadi sekitar Maret lalu atau ketika angin kencang disertai hujan menerjang Poto Tano dan sekitarnya. Pabrik bernilai Rp 1,2 Miliar lebih itu dibangun untuk pengembangan industri pupuk organik.
Pemerintah pusat melalui kementerian perindustrian mengalokasikan anggaran untuk penyediaan peralatan mesin pabrik tersebut.
Ia menyayangkan lambannya instansi terkait mengusut masalah ini hingga menimbulkan banyak spekulasi. Menurutnya komentar beberapa pihak di Media terkait dengan masalah ini justru kurang proporsional dan membingungkan.
 “Kelau memang ambruknya pabrik itu akibat kesalahan pembangunan, maka harus ada laporan investigasi jelas. Jika diindikasikan ada manipulasi Spek pekerjaan maka Polisi yang harus segera mengusut. Kita tunggu saja hasil investigasi,” akunya.
Sementara itu, sekretaris Dinas perdagangan perindustrian dan UMKM Sumbawa Barat, M. Saleh, mengaku sebenarnya investigasi sudah dilakukan pemerintah terkait kejadian yang menimpa Pabrik itu.
Dinas Perdagangan perindustrian dan UMKM bersama Inspektorat daerah dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah melakukan investigasi hanya saja hasilnya belum diketahui.
 “Kalau masalah hasil dan dokumen laporannya itu wewenang kepala dinas. Yang jelas tim sudah turun dan kemungkinan laporannya akan disampaikan langsung ke Bupati,” demikian, M. Saleh.(Ndy)