NTB Perjuangkan Anggaran Pembangunan Terminal Ni’u-Bima

Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memperjuangkan anggaran pembangunan terminal antarkota dalam provinsi, di Ni’u, kawasan perbatasan Kota dan Kabupaten Bima.
“Pemerintah provinsi perjuangkan anggaran dari Kementerian Perhubungan, karena Pemerintah Kota Bima telah berkomitmen untuk mereklamasi kawasan pantai untuk areal pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk lokasi pembangunan terminal yang representatif,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, di Mataram.
Ridwan mengatakan, usulan permohonan dana pembangunan terminal di Bima itu juga dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) NTB 2013, yang dipusatkan di Hotel Lombok Raya Mataram, 12-13 April 2012.
Kegiatan yang dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-NTB itu itu merupakan momentum keterpaduan hasil Pramusrenbang Provinsi NTB dan Musrenbang kabupaten/kota, yang berisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai potensi daerah masing-masing.  
“Sudah dibahas dalam Musrenbang NTB dan akan dibawa ke Musrenbang Nasional di Jakarta, 26-27 April nanti. Tentu, diupayakan Kementerian Perhubungan meresponsnya agar dapat dialokasikan dalam APBN 2013,” ujarnya.
Ia mengatakan, komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur NTB itu patut didukung berbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi NTB.
Pemkot Bima telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar dalam APBD Kota Bima 2012 untuk program reklamasi Pantai Ni’u yang berada di sisi timur Teluk Bima, tepatnya di jalan lintas Bima-Sumbawa.
Kawasan itu berjarak sekitar lima kilometer dari Terminal Dara Kota Bima. Terminal Ni’u itu dihajatkan sebagai terminal pengganti Terminal Dara, yang kondisinya sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.
Terminal antarkota dalam provinsi di Dara itu, sudah dipenuhi pedagang asongan, karena areal perdagangan di kawasan “Ama Hami” juga telah dipadati berbagai jenis usaha dagang sehingga sebagian pedagang beraktivitas di kawasan Terminal Dara.
“Setelah sebagian Pantai Ni’u itu direklamasi maka kawasan itu dapat dibangun terminal representatif, dan fasilitas penggerak perekonomian lainnya. Makanya, Pemerintah Provinsi NTB berupaya memperjuangkan dukungan anggaran dari Kementerian Perhubungan, dan kementerian terkait lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bima H M Qurais H Abidin, mengatakan, areal Pantai Ni’u itu patut direklamasi karena kawasan tersebut memiliki nilai strategis untuk kemajuan pembangunan Kota Bima ke depan.
Kota Bima memiliki lahan yang sangat terbatas sementara laju pembangunan kian menyempitkan lahan produktif, sehingga pemerintah daerah setempat dituntut untuk bersikap kreatif. (ant)