SPSI Sebut Penertiban Gelondong Picu Pengangguran Terbuka

Sumbawa Barat, SE.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  cabang Sumbawa Barat, Benny Tanaya, mengatakan upaya pemerintah menertibkan operasi Tambang rakyat bisa memicu terjadinya pengangguran terbuka jika dilakukan tanpa solusi.
SPSI mencatat, kata Benny, aktifitas gelondongan atau Penambangan Rakyat Tanpa Ijin (PETI) di Sumbawa Barat berdampak luas bagi peluang kerja dan ekonomi penduduk. Jika operasi penertiban dilakukan, apalagi memberi deadline masyarakat, itu sama saja pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial.
 “Harusnya sejak jauh hari ada solusi yang bijak. Ada penawaran solusi yang baik dan dapat diterima masyarakat dulu, jangan langsung ditertibkan. Itu menurut saya tidak Humanis,” teranya.
SPSI berharap pemerintah Sumbawa Barat menunda rencana operasi penertiban sampai adanya tawaran solusi kepada para penambang. Menurut Benny, bentrok fisik dan konflik dimasyarakat bisa saja tidak terhindarkan, jika pemerintah mengambil langkah yang salah.
Sebaiknya, yang harus dilakukan saat ini pemerintah harus memikirkan cara pendekatan yang elegan, humanis dan mengutamakan dialog terbuka jika benar-benar itu dilakukan.
Benny mengakui memang pernah ada pertemuan antara pemerintah dan pemilik gelondong belum lama ini dilantai tiga kantor setda setempat namun hanya bicara soal pembentukan koperasi, bukan bicara dalam wilayah penertiban sebagaimana dimaksud saat ini.
 “Masyarakat tambang rakyat ini hanya memahami bahwa pertemuan itu untuk melegalkan tambang rakyat, bukan penertiban apalagi penghentian operasi,” kritiknya.
Sebagai organisasi buruh, SPSI mengingatkan pemerintah akan potensi konflik yang terjadi jika cara-cara yang baik dan diterma semua pihak tidak ditempuh pemerintah.(Ndy)