Anggota DPRD Sumbawa Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Sumbawa Besar,SE.
Terhitung sejak 1-8 April seluruh anggota DPRD Sumbawa melakukan agenda reses sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa.
Syamsul Fiqri, S.Ag., Ketua Komisi I DPRD Sumbawa melakukan pertemuan dengan kalangan ibu rumah tangga di Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir.
Sejumlah aspirasi masyarakat setempat disuarakan kepada  anggota DPRD Sumbawa dari Partai Demokrat ini, Seperti ada keinginan dari para eks TKI yang memiliki organisasi atau semacam kelompok untuk diberdayakan agar memiliki kegiatan dan penghasilan tambahan.
“Tahun ini, kelompok-kelompok tersebut akan diberdayakan dengan diberikan modal sekitar Rp 15 juta per kelompok. Sejauh ini, kelompok yang terdata dan direncanakan untuk mendapatkan bantuan yakni 24 kelompok,” ujar Syamsul Fikri.
Begitu juga, kata Syamsl Fikir, saat kunjungan ke Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir dimana masyarakat setempat mendambakan adanya saluran irigasi teknis.
“Banyak aspirasi yang dapat saya tampung dari berbagai tempat yang saya datangi. Namun yang membutuhkan biaya yang sangat besar seperti bendungan dan saluran irigasi teknis itu, biayanya berkisar antara Rp 1 hingga Rp 1.5 miliar. Jadi akan coba kita perjuangkan di DPRD Sumbawa,” cetusnya..
Lain lagi dengan,   Salamuddin Maula, anggota Komisi II DPRD Sumbawa yang melakukan pertemuan di berbagai desa misalnya Desa Langam dan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok. Dari lawatannya di Desa Langam, dapat diserap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Antara lain, menginginkan agar lapangan KONI desa tersebut agar dibenahi. “Begitu juga dengan beberapa jalan lingkungan,” tukas Jalo, sapaan akrab politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Masyarakat Desa Lopok Beru, kata Jalo, menginginkan adanya sebuah cekdam baru yang diperkirakan dapat mengairi sedikinya 200 hektar lahan persawahan.
“Tentu tidak semua aspirasi itu dapat kita tanggulangi segera karena keterbatasan anggaran. Aspirasi yang tidak bisa ditanggulangi segera tersebut, akan dibawa dan coba untuk diperjuangkan di DPRD Sumbawa,” katanya.
Seementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumbawa, Ahmad Junaidi yang melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa menyimpulkan, persoalan mendasar masyarakat ditempat tersebut adalah akses jalan yang belum memadai, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni.
Dijelaskan, seperti akses jalan dari Desa Brang Rea menuju sempe atas dan beberapa ruas jalan ke desa lainnya dalam kondisi rusak parah. Kemudian ruas jalan dari Desa Lito menuju Desa Bage Tango, juga mengalami kondisi serupa.
Menurutnya, di wilayah lainnya terdapat satu ruas jalan yang belum pernah tersentuh anggaran APBD, yakni ruas jalan penghubung antara Dusun Desa Koke dan Desa Lebih. Pada ruas jalan tersebut diketahui telah mendapatkan bantuan dari PTNNT, namun hingga saat ini belum ada pengerasan.
 Ditempat lain, katanya, juga muncul keinginan masyarakat untuk mendapatkan jalan usaha tani,  seperti masyarakat Kecamatan Moyo Hulu. Selain itu, juga berkembang keinginan untuk mendapatkan cetak lahan sawah baru yang belum sempat terakomodir oleh pemerintah selama ini.
 “Saya cek langsung beberapa tempat tersebut. Memang kondisinya sangat parah. Semuanya bukan lagi daftar keinginan masyarakat. Tapi itu merupakan daftar kebutuhan. Yang tidak bisa kita tangani segera saat itu, tentu akan ditindak lanjuti kemudian,”  ujar politisi Partai Hanura ini.
dijelaskan, selain persoalan akses jalan, juga masih ditemukannya rumah tidak layak huni. Misalnya di Dusun Batu Alang, Desa Leseng, Katompo tercatat sekitar 46 rumah. Kemudian di Desa Sebasang Ketanga sekitar 75 rumah. Desa Mokong dan sekitarnya sekitar 22 rumah, Desa Mokong dan Pelita 46 rumah, serta beberapa rumah di tempat lainnya.
 “Dari beberapa aspirasi itu, tidak semua dapat dicover. Tentu diharapkan program pemerintah yang berasal dari berbagai sumber. Karena dana aspirasi itu kecil untuk menanggulangi semuanya. Tapi yang dapat dipastikan, jumlah persoalan yang muncul tadi berkurang tahun ini,” tandasnya.
Ia menambahkan, di Desa Sebasang Unter, muncul keinginan masyarakat untuk membuat tanggul di Daerah Aliran Sungai yang mulai terkikis dan mengancam pemukiman warga.
Begitu juga halnya dengan Sambirang Akhmadi SAg, Ketua Komisi IV dalam masa reses kali nini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, menemukan masih banyak akses transportasi dan komunikasi yang belum memadai. Termasuk juga sarana dan prasarana pendidikan.
 “Beginilah kondisi kami pak, belum merdeka, kata perwakilan warga Desa Tangkanpulit, Baodesa dan Batu Rotok Kecamatan Batulanteh yang kami temui,” papar Sembirang.
Diakui politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama empat hari penelusurannya di daerah tersebut menyimpulkan, seluruh akses transportasi belum memadai. Sebab transportasi lancar, hanya hingga Desa Batu Dulang.
Demikian juga dengan sarana telekomunikasi. Diketahui, sinyal telepon genggam hanya mampu mancapai Desa Batudulang. Padahal, jika fasilitas tersebut terbangun, maka sekurangnya 10 ribu calon pengguna ada diwilayah tersebut.
 “Apalagi kalau diaspal hingga Baturotok. Mungkin wilayah Batulanteh akan menjadi wilayah paling makmur. Dengan kondisi sekrang, mereka menjadi korban involusi pertania. Mobiitas ekonomi mereka berjalan lamban, karena biaya transportasi dan promosi hasil pertaniannya sangat mahal. Apalagi kalau musim hujan, menuju ke sana perlu energi ekstra. Diluar itu, saya juga sanga sedih ketika berkunjung ke sekolah-sekolah,” katanya.
Untuk menuju wilayah tersebut musti melawati rute berbukit yang mendaki melalui ruas jalan tanah liat berlumpur dan licin. Meski menggunakan kendaraan  rute berlumpur, pengendara tak jarang kehilangan waktu dengan berjalan kaki dan mendorong kendaraan.
Ia menegaskan, diwilayah tersebut masih terdapat sekolah yang dikategorikan terbelakang. Yakni sekolah terbuat dari bambu yang hampir lapuk.
“Saya mengunjungi hampir semua sekolah baik SD , SMP dan sekolah menegah. Tapi kok bisa diknas bilang tidak ada lagi sekolah yang tertinggal. Belanja diknas kan sangat besar. Hampir mendekati 40 persen APBD. Ada juga DAK, Blockgrant. Itu gambaran SDN Dusun Sampang Balu dan SDN 3 Baturotok,” ujarnya, juga menegaskan, di Desa Bao Desa, banyak tamatan SD yang putus sekolah karena jarak tempuh SMP cukup jauh. Sehingga sekolah Satu Atap menjadi salah satu solusi.
 Ditambahkan, selain akses transportasi dan fasilitas pendidikan, ternyata fasilitas kesehatan juga belum memenuhi harapan masyarakat, seperti di Dusun Sampar Desa Bao Desa. Bahkan Dusun Kaduk Desa Batu Rotok belum memiliki fasilitas kesehatan sama sekali. Padahal jarak tempuh dari Baturotok ke Dusun Kaduk sekitar 12 Km, dengan jarak tempuh sekitar 1.5 jam karena rute berlumpur.
 “Aspirasi masyarakat ini, tentu akan ada tindak lanjut. Terutama yang terkait dengan tupoksi komisi yang saya bidangi. Soal akses transportasi dan telekomunikasi, akan coba kita fasilitasi,” pungkasnya.(Us)