APBD Sumbawa Barat Terancam Kolaps

Taliwang, SE.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbawa Barat dilaporkan terancam Kolaps atau bangkrut. Indikasi tadi dicermati akibat perencanaan anggaran yang ambruadur serta estimasi target pendapatan yang over atau jauh melampaui realitas.
‘’Kita lihat saja dari realisasi neraca keuangan, memasuki triwulan kedua realisasi anggaran tidak sesuai jadwal. Semuanya kacau tidak sesuai target,’’kata, pengamat kebijakan publik, Muhammat Hatta.
Banyaknya item program dan pekerjaan pemerintah yang ditandai bintang atau tunda karena alasan efisiensi anggaran menunjukkan pejabat yang bertugas merancang stabilisasi anggaran tidak becus bekerja.
‘’Kami dengar setiap tahun ada defisit. Alasannya banyak potensi keuangan yang telat masuk kas, seperti dana dari Newmont dan pihak ketiga lainnya. Harusnya bisa diantisipasi, banyak dinas mengeluh karena anggaran program kosong,’’ katanya.
Hatta yang juga tokoh muda Sampir ini menekankan, yang harus diingat bahwa serapan anggaran dari target yang ditentukan lewat APBD merupakan bagian dari jalannya roda ekonomi di suatu daerah. Itu tentu saja bisa berimbas kepada lesunya perputaran ekonomi daerah kita sejak bulan Maret kemarin.
Ia mengkritisi legislatif selaku lembaga kontrol penetu budjeting harusnya bisa  memberikan solusi pada situasi dan kondisi  keuangan daerah saat ini.
‘’Saya minta para legislator kita terutama komisi tehnis berbicara dan menbgoreksi keras. Jelas jelas keuangan pemerintah bermasalah. Harus segera ada evaluasi dong,’’ujarnya.
Sementara itu, komisi I DPRD Sumbawa Barat menyorot keras, kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bekerja lalai. Bermasalahnya realisasi anggaran saat ini tentu saja berimbas kepada program pelayanan publik. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikawatirkan akan terjadi disvaritas (kesenjangan)  pelayanan.
‘’Kita harus memberikan masukan kepada Bupati terkait dengan buruknya kinerja TAPD. Banyak instansi atau bagian penting di pemerintah tidak berjalan gara gara pos anggaran yang tidak tersedia.Ini membahayakan,’’terang, Syafruddin Deni anggota komisi I DPRD Sumbawa Barat..
Berbagai kekhawatiranpun muncul, jika pemerintah tidak segera menstabilisasi kondisi keuangan daerah. Kekacauan sistem anggaran pemerintah ini menguatkan spekulasi bakrutnya APBD Sumbawa Barat. (EC)