Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan yang Baik

Sumbawa Besar, SE.
Dipilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah pilot project penerapan reformasi birokrasi di antara 33 Kabupaten/Kota dan Propinsi supaya aparatur pemerintah di daerah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.
Salah satu upayanya yakni reformasi birokrasi pada tataran struktural dan kultural. Tataran struktural melalui penataan organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat.
Tataran kultural melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan.
“Reformasi yang kita jalankan merupakan langkah terencana yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan kita.
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu,” terang Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi saat membuka Rakor Strategi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/04) di aula lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Sekda mengatakan, bahwa reformasi birokrasi akan menjadi suatu yang mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik KKN.
Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip good governance.
Begitu pula, para pegawai harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien dan professional dalam melayani kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.
Hal-hal yang penting dalam reformasi birokrasi sambung Sekda, adalah perubahan mindset dan culture set serta pengembangan budaya kerja.
Diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Sekda menekankan, masih banyak agenda yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan itu semua.
Terlebih lagi harus adanya kesanggupan hati dalam melaksanakan tiap-tiap agenda secara konsisten dan terukur.
Agenda tersebut meliputi, penataan kelembagaan. Penyederhanaan ketatalaksanaan. Penataan kepegawaian. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui pelaporan, pemahaman, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan indicator kinerja, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Peningkatan pelayanan publik.
Pengembangan sistem pengawasan. Pengembangan budaya kerja aparatur Negara, perubahan mindset dan culture set aparat Negara.
Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Membangun aparatur Negara yang kredibel, akuntabel, transparan dan terpercaya.
Sekda juga meningatkan jajaran aparatur pemerintahan di Sumbawa agar mengubah mindset dan culture set dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. “Ke depan daerah kita dapat menjadi contoh bagi daerah lain karena Sumbawa di NTB sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi,”  tandasnya. (MK)