Panwaslu Sebut Oknum Pejabat KSB Gerakan PNS Dukung Calon Tertentu

Taliwang,SE.
Memasuki masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi NTB, Panitia Pengawas Pemilihan Umum  Sumbawa Barat, menegaskan telah banyak menerima laporan secara lisan dan tulisan tentang banyaknya pegawai negeri sipil yang ikut terlibat dalam ranah politik praktis tersebut.
Ketua Panitia pengawas pemilihan umum Sumbawa Barat, Khaeruddin, mengindikasikan bahwa banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang terlibat, itu dikarenakan adanya instruksi tertutup oleh penanggung jawab aparatur negara tersebut, yaitu sekretariat daerah.
 “Kami lihat banyak sekali PNS dan bahkan Pejabat yang terlibat langsung dalam kampanye di sejumlah tempat kampanye, dan tidak mungkin ada gerakan demikain kalau tidak ada komando dari pejabat di atas,” tegasnya.
Saat ini, lanjut heru, panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) masih mendalami adanya indikasi itu, pastinya sejumlah bukti keterlibatan PNS dan pejabat telah dikantonginya, begitupun adanya indikasi instruksi pejabat tinggi yaitu Sekda terhadap sejumlah PNS dan pejabata tadi.
Bukan hanya itu, tegas Heru, keterlibatan pejabat juga terlihat dari temuan Panwas yang menemukan adanya fasilitas mobil dinas yang digunakan untuk mengangkut atribut salah satu pasangan tertentu, dimana juga terdapat pejabat tinggi didalam mobil tersebut.
Seperti diketahui, wakil Bupati Sumbawa Barat, dalam kesempatan sosialisasi Pemilihan Umum kepala daerah bersama penyelenggaran Pemilihan Umum, mengatakan, euforia pemilihan umum kepala daerah NTB yang melibatkan Bupati Sumbawa Barat sebagai salah satu calon peserta pesta demokrasi, tidak bisa dihindari.
Begitupun dengan banyaknya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil.
Alasan keterlibatan PNS atau sejumlah pejabat bisa saja masuk akal, karena mereka (PNS) juga memiliki hak suara dalam pesta demokrasi itu. Hal ini yang juga disebut sebagai alibi bahwa PNS atau pejabat bisa terlibat langsung, baik dalam sosilisasi pasangan tertentu ataupun melakukan kampanye terselubung untuk memenangkan salah satu calon.
 “Apapun alasannya PNS tidak bisa terlibat, dan kami akan segera panggil sekda untk berikan penjelasan“ tegasnya.
Sementara itu, sekretaris Daerah Sumbawa Barat, Musyafirin, yang berusaha dikonfirmasi belum mau memberikan komentar perihal tersebut. Ia bahkan tidak menjawab Short Messege Service (SMS) yang dikirim wartawan, untuk memperjelas perihal adanya banyaknya PNS yang terlibat, dan indikasi perintah terselubung kepada PNS untuk memenangkan salah satu calon.(Un)